Jika HTI Dibubarkan Tanpa Pengadilan Nasibnya Seperti PKI di Tahun ’65?


Menko Polhukam Wiranto mengatakan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tetap menggunakan jalur hukum. Hal itu dilakukan agar proses pembubaran menjadi fair.

“Sebenarnya sudah jelas bahwa kita membubarkan tentu dengan langkah hukum. Karena itu, nanti ada proses kepada satu lembaga peradilan jadi fair,” kata Wiranto di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2017).

Menurutnya, meski indikasi anti-Pancasila HTI sangat kuat, pemerintah tidak bisa sewenang-wenang membubarkan ormas tersebut. “Pemerintah tidak sewenang wenang, tetapi tetap bertumpu pada hukum yang berlaku di Indonesia,” tegas Wiranto.

Tetapi, ya tetapi, negeri ini masih dikangkangi oleh Orde Baru. Adapun di era pasca-reformasi ini banyak orang melek hukum, melek Hak Asasi Manusia, melek kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat. Namun kepentingan setiap rezim yang memimpin negeri ini masih sama. Kepentingannya bukan menghalau intoleransi, kekerasan, isu SARA, dan penyebaran kebencian terhadap kemajemukan. Kepentingannya masih untuk membentengi Pancasila saja. Dan dalam kepentingan menjaga Pancasila, di balik itu ada kekuasaan serta eksistensi warisan Orde Baru.

Pancasila yang dulu ditelurkan pendiri negara ini buru-buru diseruput oleh Orde Baru. Dijadikan dalih untuk membantai ratusan ribu (bahkan jutaan) orang-orang yang dituding PKI oleh rezim Soeharto. Militerisme-lah yang berkuasa, yakni kepentingan militer harus tetap berpolitik. Apakah negara ini sudah membahas soal korban tragedi 1965? Mereka yang dituding PKI dibantai begitu saja tanpa pengadilan yang fair.

Dan sekarang ketika HTI hendak dibubarkan melalui mekanisme pengadilan, lantas mengapa hal itu tidak dilakukan sejak dulu? Kenapa tidak ditujukan pula kepada ormas-ormas intoleran lainnya seperti FPI, FUI, GNPF MUI?

Oleh karena itu, tidak sepatutnya kita ber-eforia. Ternyata kita masih berada di dalam pola yang sama. Jelas sekali ini bukanlah demokrasi. Sistem yang ada ini hanya untuk membentengi Pancasila saja. Semua masih tebang pilih. Jika pemerintah berdalih tidak akan sewenang-wenang dalam membubarkan HTI, mengapa dahulu di tahun ’65 pemerintah bisa sewenang-wenang? Dan pemerintahan pada generasi sekarang tidak mau mengakui adanya kesewenang-wenangan negara, kenapa? Karena masih menjalani ritual Orde Baru yang sama.

Tetapi, lagi-lagi tetapi, pembubaran adalah jalan pintas. Terlepas tanpa pengadilan atau dengan pengadilan, terlepas makan korban jutaan atau tidak, pemerintah cuma mencari gampangnya saja. Rekam jejaknya sudah terbukti puluhan tahun semenjak negeri ini berdiri. Paling parah di zaman Orde Baru memang. Ketidakadilan mengenai hukum terjadi di sana-sini. Yang satu dihukum, yang lain tidak. Tergantung mana yang memenuhi hasrat dan kepentingan politik tiap gonta-ganti penguasa.

Bangsa ini seolah diputuskan dari sejarahnya sendiri. Setiap generasi baru yang tumbuh sengaja dibiarkan ahistoris. Pelanggaran-pelanggaran berat HAM masa lalu tak pernah dituntaskan sehingga gagaplah penegakan hukum di negeri ini sampai turun-temurun.

Infrastrukutur dan penegakan hukum di Indonesia sudah terlalu terkenal korup. Jadi, kalau mau memulai pelaksanaan hukum yang tegas dan berwibawa, masyarakat pun tidak percaya. Secara superstruktur dan infrastruktur, punya beban historis yang menghambat hukum untuk bekerja dengan baik. Namun jika persoalan ini diakui dan diwacanakan, Indonesia sebagai negara juga akan dipertanyakan.

Kolusi antara kekuasaan dan penjahat-penjahat sudah terlalu lama. Misalnya, Polisi/Militer dulu yang membidani terbentuknya FPI sebagai pamswakarsa. Berarti di sini ada perjanjian-perjanjian kolusif dan rahasia-rahasia individual Polisi dan Militer yang juga dipegang oleh FPI. Kalau polisi bertindak terhadap FPI, maka FPI bisa membongkar semuanya. Akibatnya akan ada deretan nama yang terimbas. Namun akhirnya, dibiarkan tertutup. Dicari sasaran lain seperti HTI.

Seperti lagu lama yang terus-menerus diputar. Sekali lagi, untungnya zaman sekarang sudah banyak yang melek ini-itu dan tetek bengek ‘berdemokrasi’. Coba kalau masih di era ‘Pak Tua’ dahulu, pasti HTI tidak jauh beda nasibnya dengan PKI. Namun bukan berarti penak zaman Mbah Harto, melainkan hanya menambah deretan kelam sejarah Republik ini. Dan para penyembah cara-cara Orde Baru masih menyusup di dalam politik negeri ini. Tidak bisa frontal maka dipakailah jalan hukum biar tampak ‘berdemokrasi’. Padahal, cuma basa-basi. Ujung-ujungnya tetap kepentingan politik yang abadi.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s