Ahok dan Kekalahan Pro-Pluralisme dalam Politik Kontensi (Contentious Politics)


Matinya Keadilan

Sepertinya sekarang waktu yang tepat untuk bicara pada teman-teman, khususnya yang saat ini baru saja mengalami kekalahan sebagai gerakan pro-pluralisme, terutama seputar sebuah artefak sosial yang kita sebut “Ahok”.

Ahok telah berhenti jadi seorang manusia sejak ia dibangun menjadi sebuah artefak sosial yang diciptakan oleh para pendukungnya untuk mewakili gagasan-gagasan karena memang kelas menengah jarang punya cukup waktu untuk menjadi focal point bagi diri sendiri, dan akhirnya menjadi impersonal terhadap gerakan sosial, karena pada dasarnya kelas menengah bersifat antagonistik terhadap gerakan sosial. Bukan berarti tidak ada sama sekali teman-teman pro-Pluralisme yang turun ke jalan, personal, dan berjibaku langsung secara fisik. Tapi itu terlalu kecil untuk menciptakan dampak.

Ahok sebagai brand pluralisme adalah produk intersubjektif yang dihadapkan dengan “realitas terinstitusi”, alias dunia sosial obyektif (Social Objective Worlds – SOW). Dua-duanya adalah konstruksi sosial, bedanya SOW telah terinstitusi melalui sekian regenerasi selama ratusan tahun.

Jadi, kecenderungan sektarian dan primordial yang dimainkan oleh pihak “sana” adalah konstruksi sosial terinstinstitusi; kita bisa tanyakan pengalaman para feminis dalam memperjuangkan perempuan di dalam wacana sosial; betapa sulitnya melawan konstruksi sosial (bias gender) terhadap perempuan. Apa yang dihadapi oleh aktifis pro-pluralisme sekarang kurang lebih sama, dan ini membutuhkan gerakan sosial yang masif untuk dilawan (bayangkan gerakan sosial feminis yang sudah ratusan tahun).

Maka persoalannya adalah soal impact di dalam dunia sosial; di dalam politik. Dan kini saya akan kembali menegaskan bahwa gerakan bunga-bungaan kemarin itu bukan saja kurang bermanfaat, bahkan bisa jadi kontra-produktif.

POLITIK KONTENSI (CONTENTIOUS POLITICS)

Untuk menyebabkan perubahan sosial dalam dunia sosial, harus disadari bahwa realitas (kenyataan) adalah sesuatu yang dikonstruksi secara sosial, dan social-construct ini terbangun dari budaya dan proses-proses sosial. Dalam kasus Ahok, lapangan bermainnya adalah politik; dimana legitimasi institusi negara (politik dan hukum) diharapkan melakukan perubahan atas proses-proses sosial.

Hingga sekarang saya rasa semua orang sudah sadar dan mengalami bagaimana institusi politik berdampak keras pada proses-proses sosial dan, dalam kasus Ahok, menguatkan pelembagaan gagasan-gagasan sektarian dan primordial serta penggunaan kekerasan (violence) untuk melegetimasinya, karena negara dalam komunikasi politiknya telah dengan tegas menyatakan keberpihakan pada sektarianisme dan primordialisme, dan dengan demikian telah ikut menginstitusionalisasikan (melembagakan) sektarianisme dan primordialisme.

Konsultan pihak “sana” sangat paham dengan teori gerakan sosial dan komunikasi politik. Semua dilakukan dengan perhitungan ditambah lagi handicap yang sudah menempel pada pihak pro-pluralisme, yaitu fakta Ahok adalah Tiong-Hoa, non-muslim dan dengan gaya yang non-populis. Sedangkan pihak pro-pluralisme kelihatan “keroyokan” dan hanya sedikit yang benar-benar paham teori-teori gerakan sosial dan komunikasi politik. Ditambah lagi mereka yang paham teori gerakan sosial di pihak pro-pluralisme tampak kesulitan mendidik teman-temannya, yang karena minim hierarki, tampaknya suaranya jadi tenggelam dalam kebisingan. Ini beda sekali dengan gerakan reformasi 98, misalnya, yang masif dan memiliki struktur hierarki terutama dalam strategi gerakan.

Dalam menegosiasi proses-proses sosial dalam konstruksi sosial ini, pihak “sana” menggunakan politik kontensi secara penuh. Contentious Politics adalah tulang punggung dari perubahan-perubahan sosial yang signifikan sepanjang sejarah umat manusia. Jarang ada perubahan sosial yang masif terjadi tanpa politik kontensi ini.

Pada dasarnya Politik Kontensi membuat perubahan dengan cara teknik-teknik yang cukup disruptive untuk mengajukan suatu posisi politik untuk mengubah kebijakan pemerintah. Jadi kuncinya ada pada kata “disruptive”. Tindakan disruptive ini bertujuan untuk menganggu aktifitas normal masyarakat, sehingga terjadi perhatian dan kesadaran atas suatu posisi politik. Ini beberapa contoh kegiatan Politik Kontensi:

1. Demonstrasi.
2. Strike (Yang biasa dilakukan buruh)
3. Kerusuhan.
4. Terorisme.
5. Revolusi.
6. Pemberontakan.
7. Civil Disobedience.

Tidak semua kegiatan politik kontensi tersebut berada pada tingkat yang sama. Pemberontakan, terorisme dan kerusuhan cenderung bersifat kekerasan, sementara demonstrasi dan strike lebih umum digunakan sebagai lauk sehari-hari gerakan-gerakan sosial. Demonstrasi dan strike skala kecil biasanya digunakan untuk menegosiasikan perubahan pada skala kecil: perubahan kontrak, nilai gaji, jam kerja dan sebagainya. Sedangkan untuk posisi politik skala kasus Ahok kemarin, pihak “sana” menggunakan skala yang lebih besar, melibatkan ratusan ribu orang, sehingga menimbulkan efek disruptive yang lebih besar.

Terlepas dari skala, yang paling penting adalah fakta bahwa yang menjadi bargain politik kontensi adalah kesediaan pelakunya untuk mengorbankan hidupnya (dalam derajat tertentu) dan menerima risiko yang ada untuk perubahan yang diinginkan. Contoh, buruh yang melakukan strike (mogok) bersedia menerima risiko berhenti dari pekerjaan karena risiko tersebut dianggap pertukaran setimpal dengan perubahan yang diinginkan. Dalam kasus buruh, kehidupan susah (sufferage) yang mereka alami mereka rasa toh tidak cukup layak untuk dipertahankan pula, jadi risiko yang ada dengan menjalankan Strike dianggap setimpal dengan kesempatan perubahan yang diharapkan.

Dalam kasus terorisme, risiko kematian-nya dan penderitaan keluarga yang ditinggalkan dianggap setimpal dengan kehidupan personalnya di afterlife. Dalam kasus demonstrasi mahasiswa 98, risiko kematian ditembak aparat dianggap sebanding dengan jatuhnya Soeharto. Dan sebagainya. Lalu pertanyaan selanjutnya, risiko apakah yang dianggap layak bagi mereka yang terlibat dalam gerakan pro-pluralisme untuk ditukar dengan harapan perubahan yang diinginkan?

Secara singkat, risiko dan pengorbanan adalah “mata uang” dalam politik kontensi; besaran ini yang kemudian akan dihitung dalam meja politik, mana bargain yang lebih besar, tentunya juga diukur dengan sikon politik yang pre-existing dari para pengambil kebijakan. Pihak “sana” mengerahkan uang yang cukup banyak–tapi-untuk ditukar dengan “mata uang” politik; ratusan ribu orang yang siap menukar waktu hidupnya untuk datang ke Jakarta secara personal. Ini mengungkap derajat kemauan (wilingness) untuk berbuat sesuatu secara nyata di dunia nyata.

Tentu ini juga dilakukan oleh pihak pro-pluralisme, tapi tentu saja dalam bingkai yang dapat dilihat oleh publik sebagai sekedar hura-hura; memanfaatkan waktu libur, lucu dan imut. Bukankah ini tindakan yang baik? Tentu baik, tapi faktanya ia bukan “mata uang” yang bisa diletakan dalam meja bargain politik, karena ia juga bisa dibaca sebaliknya; para pendukung pro-pluralisme tidak punya risiko yang mau mereka tukarkan sebagai “mata uang” dalam bingkai politik kontensi. Kemapanan dan kesejahteraan hidup kelas menengah masih terlalu berharga untuk dipertukarkan sebagai risiko yang dianggap layak diterima. (Tentu yang dibicarakan tidak termasuk sejumlah anggota pro-pluralisme yang sungguh-sungguh turun secara personal, tapi sekali lagi, tidak cukup signifikan secara kuantitatif).

Lalu terjadilah pengiriman bunga-bungaan, yang tentunya tambah lucu dan imut. Kegiatan yang biasanya masuk kategori “gerakan moral” ini jelas tidak punya daya tawar yang sebanding dalam politik kontensi. Dan dengan sigap pihak “sana” malah menggunakannya untuk membingkai dan melakukan feeding the narrative sehingga gerakan pro-pluralisme lebih parah lagi tersungkur.

GERAKAN SOSIAL, FLAK DAN NARATIF.

Ini adalah tiga senjata bread-and-butter pihak “sana” dalam menghabisi gerakan pro-pluralisme sejak kampanye: Gerakan sosial yang real dan masif, penggunaan flak dan enforcer serta feeding the narrative.

Gerakan sosial yang masif ini seperti sudah ditulis diatas, dan diketahui secara umum. Ini mata uang yang tentunya sangat kuat, dan usaha counter dari kelompok pro-pluralis dengan aktif di sosmed ini dengan mencoba me-riddiculenya justru menyediakan pipeline yang besar dan mewah bagi naratif pihak “sana”. Tentunya pada saat melakukannya, para aktifis Sos-Med ini merasa argumen-argumennya cerdas dan memuaskan, tapi tidak ada satupun dari keributan sosmed itu yang masuk dalam meja bargaining politik. Keributan sosmed itu bukan “mata-uang” yang bisa dihitung, karena 1. Tidak ada risiko, 2. Tidak mengorbankan apa pun.

Lalu pihak sana menggunakan “Flak and enforcer” dalam menciptakan consent, dengan memanfaatkan keributan-keributan media yang diciptakan oleh pihak pro-pluralis. Noam Chomsky mengidentifikasi teknik ini sebagai penciptaan persetujuan (manufacturing consent), sebagai sebuah model propaganda yang berdiri di atas:

1. Kekuatan pasar,

2. Internalisasi Asumsi dan

3. Sensor-Diri.

Ini bisa dilihat dari usaha-usaha kriminalisasi terhadap suara-suara yang discontent terhadap titik-titik posisi propaganda utama pihak “sana”, dan ini bekerja dengan baik. Terakhir, justru Ahok sendiri yang terkena “Flak” tersebut dalam kasus video Buni Yani itu.

Tapi kesalahan-kesalahan fatal dari pihak pro-Pluralis dan Ahok sebenarnya tidak muncul dengan sendirinya. Pihak “sana” memanfaatkan kegagapan pihak pro-Pluralis terhadap teori gerakan sosial, termasuk Ahok—yang tampaknya tidak mau memahami politik kontensi dan teori gerakan sosial, sehingga terjebak dalam teknik feeding the narrative yang dilancarkan pihak “sana”.

Feeding the narrative dilancarkan bila seseorang ingin suatu populasi atau kelompok pihak lawan terjebak kedalam sutau narasi yang kontra-produktif, kerena menjauhkan mereka dari realitas, atau problem sesungguhnya, atau kelemahan-kelemahan yang mereka lakukan. Ia adalah semacam taktik diversion sehingga lawan tidak membaca situasi dengan baik.

Saya, terus terang, harus menarik napas dalam ketika individual pihak “sana” mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang secara kasat mata tampak “tolol” dan dengan mudah akan menjadi bahan cemoohan. Tapi konseptor politik di balik mereka tidak sebodoh itu. Apabila Anda pernah masuk ke dalam ruang rapat suatu think-thank, Anda akan lihat slogan dan jargon didaftarkan di papan tulis dan mereka menganalisis semua itu sebelum di”lepas” ke publik. Tentu saja orang-orang itu tidak sebodoh yang dikira oleh kebanyakan buzzer sosmed dari pihak pro-pluralis—baik yang profesional maupun amatir. Dan kebanyakan terus terjebak dalam proses feeding the narrative yang secara apik dikemas oleh pihak “sana”.

CIVIL DISOBEDIENCE.

Dari semua tindakan politik kontensi, Civil Disobedience (CD) punya kekuatan disruptive yang cukup kuat sebagai salah satu cara Contentious Politics, tapi dia bersifat non-violent (tanpa kekerasan). CD pada dasarnya adalah tindakan aktif yang dinyatakan secara sadar sebagai suatu penolakan terhadap suatu hukum, keharusan, permintaan dan/atau keputusan pemerintah, dengan suatu posisi politik tertentu, baik bersifat simbolik (sekali namun berdampak) atau ritual (berlangsung terus atas suatu produk hukum yang sehari-hari).

Masyarakat dapat melakukan kegiatan non-violence ini sebagai pernyataan resistensi terhadap putusan pemerintah tersebut. CD tentunya berbeda-beda bergantung dari subyek pelaku dan sikon. Boikot atas produk-produk tertentu baik milik pemerintah, mengembalikan Surat Hutang, menolak bayar pajak, tidak ikut serta dalam kegiatan-kegiatan penting, dan lainnya, dan semua yang bersifat disruptive. Namun tentu harus sesuai dengan konteks politiknya.

Sebuah masyarakat yang tiba-tiba berhenti melakukan kegiatan, misalnya, katakanlah 2 juta orang berhenti beraktifitas dalam dua-tiga hari kerja; tidak ke kantor, tidak berbelanja, tidak mengeluarkan apa pun, akan menimbulkan efek disruptive yang sangat dalam, luas dan terasa oleh negara, sehingga posisi politik yang dibawanya akan naik sebagai “mata uang” politik di atas meja bargain.

Sebuah tindakan disruptive seperti ini menunjukan pengorbanan apa yang berani ditukar oleh suatu kelompok masyarakat untuk melakukan perubahan, berikut kemauan menanggung risiko untuk perubahan yang diharapkan itu.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s