Percuma HTI Dibubarkan. FPI, FUI, GNPF MUI dan Sejenisnya Dibiarkan


Menko Polhukam Wiranto mengumumkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45 serta menciptakan benturan di masyarakat.

“Pertama, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak mengambil peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional,” lanjut Wiranto.

“Kedua, Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang ormas,” tandas Wiranto.

Ketiga, lanjut Wiranto, aktivitas yang dilakukan HTI nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang pada gilirannya dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan Indonesia.

Dari pertimbangan di atas serta menyerap aspirasi masyarakat, demikian Menkopolhukam, pemerintah Indonesia mengambil langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI.

Apa yang dilakukan pemerintah dengan membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia adalah langkah percuma. Selama ini, HTI hanya menyusup ke kampus dan sekolah. Pendekatan yang mereka ambil bukan pendekatan angkat senjata. Hanya indoktrinasi masyarakat agar mengimpikan khilafah.

Yang patut diwaspadai sesungguhnya adalah ormas-ormas intoleran seperti FPI, FUI, GNPF MUI, dan sejenisnya yang menguasai jalanan dengan aksi-aksi mereka. Dengan demikian, patut dipertanyakan mengenai prioritas pemerintah dalam menghadang perkembangan radikalisme di Indonesia. Tampaknya hanya setengah-setengah saja.

Seperti misalnya, ketika aksi 212 tempo lalu (2 Desember 2016) pemerintah menangkapi sejumlah orang yang dituding melakukan makar. Tapi ke mana kelanjutannya? Tidak ada kabar sama sekali.

Lihatlah pola-pola aksi ini menunjukkan apa yang dilakukan pemerintah hanya untuk mempertahanan kekuasaan Presiden. Tapi tidak mementingkan ketahanan masyarakat dari ancaman-ancaman seperti ancaman kerususan, Isu-isu SARA, dan lain-lain. Dan perkembangan isu-isu itu seolah-olah dibiarkan dengan cara menutup mata terhadap apa yang dilakukan ormas-ormas intoleran.

Kenapa pemerintah hanya konsen pada ancaman kekuasaan saja? Kenapa masyarakat juga tidak dilindungi dari ancaman rasisme, radikalisme, intoleransi, dan sebagainya? Pertanyaan selanjutnya, setelah pemerintah membubarkan HTI apakah pemerintah tidak berpikir bagaimana jika mereka tetap menyusup ke dalam ormas-ormas intoleran, yang tentu akan memperbanyak jumlah mereka?

Apa yang dilakukan pemerintah, terutama Menkopolhukam Wiranto, terkesan setengah-setengah. Apakah ini berkaitan dengan apa yang sudah menjadi rahasia umum bahwa ormas-ormas intoleran dan preman berjubah agama seperti FPI merupakan pamswakarsa bentukan TNI/Polri di masa pasca-reformasi?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s