Kontradiksi dalam Masyarakat Kapitalis (Bag.1)


masyarakatkapitalis1

Setiap proses pembentukan masyarakat yang di dalamnya terdapat proses sirkulasi dan akumulasi modal adalah suatu proses hegemonik dan dominasi dalam menyediakan dan memproduksi komoditas material, basis sosial dan intelektual, untuk kehidupan sosial. Kapitalisme memiliki banyak kontradiksi, dan dalam masyarakat kapitalis, modal atau kapital juga menjadi kontradiktif.

Dalam bukunya berjudul Seventeen Contradictions and The End of Capitalism, David Harvey membagi tiga kontradiksi modal dalam masyarakat kapitalis. Kontradiksi pertama disebut Foundational Contradictions yang menjadikan modal tidak bisa berfungsi tanpa adanya kontradiksi-kontradiksi tersebut. Selain itu, semua kontradiksi ini terkait satu sama lain sehingga tidak mungkin jika ada yang hendak membenahi hanya kepada sebagiannya saja. Kontradiksi kedua disebut Moving Contradictions, yaitu ketidakstabilan kontradiksi-kontradiksi yang terus mengalami perubahan. Tiap perubahan membentuk pola dan terus berganti-ganti dari waktu ke waktu. Setiap pola baru, memunculkan setting baru dan menghasilkan struktur ekonomi baru. Meskipun demikian, tapi hukum dasarnya tetap sama. Kontradiksi ketiga disebut Dangerous Contradictions, adalah kontradiksi yang membahayakan, tidak hanya untuk kemampuan mesin ekonomi kapitalisme, tapi juga untuk reproduksi kehidupan manusia.

Pertama-tama kita akan menguraikan kontradiksi fondasional. Setidaknya ada tujuh poin kontradiksi fondasional;

1. Kontradiksi antara nilai guna dan nilai tukar

Semua komoditas yang kita beli dalam masyarakat kapitalis memiliki nilai guna dan nilai tukar. Perbedaan antara kedua bentuk nilai ini sangat signifikan. Untuk tingkat tertentu, keduanya sering bertentangan satu sama lain. Mereka merupakan kontradiksi yang pada gilirannya dapat menimbulkan krisis. Nilai guna jauh lebih variatif (bahkan untuk barang yang sama), sedangkan nilai tukar (dalam kondisi normal) adalah seragam dan identik. Sebagai contoh, nilai guna dan nilai tukar rumah. sebagai nilai guna, rumah menyediakan tempat tinggal; itu adalah tempat di mana orang dapat membangun kehidupan afektif mereka; di mana kita memasak, bercinta, berargumen dan membesarkan anak-anak; ia menawarkan privasi dan keamanan dari ingar-bingar kehidupan. Tapi dapat pula berfungsi sebagai simbol status sosial atau sebagai tanda kekayaan dan kekuasaan, atau monumen memori sejarah (baik pribadi maupun sosial), dan banyak nilai guna lainnya.

Namun nilai tukar dalam dunia kontemporer kita tetap sama ketika kita harus membeli atau menyewa suatu bangunan yang berfungsi sebagai “rumah” seperti yang disebutkan di atas. Kita harus mengeluarkan uang untuk itu. Pertanyaannya adalah; berapa nilai tukar yang wajib kita berikan untuk menyediakan “rumah” dan bagaimana menentukan jumlah seberapa banyak yang harus kita berikan? Pertanyaan “seberapa banyak” berarti seberapa banyak nilai tukar yang diperlukan dan seberapa banyak nilai tukar ini memengaruhi kemampuan kita untuk memberdayakan nilai guna sebagaimana yang kita butuhkan atau kita inginkan.

Itulah yang terjadi dalam masyarakat kapitalis ketika “rumah” dibangun secara spekulatif dan massif serta mengabaikan nilai guna, kemudian dilempar ke pasaran sebagai komoditas bagi yang sanggup membayarnya. Adapun bagi mereka yang tak sanggup membayar maka nilai tukar atas “rumah” ditetapkan oleh biaya pokok produksi rumah murah dalam populasi kelas pekerja, ditambah dengan mark-up keuntungan secara spekulatif bagi pengembang, dan juga ditambah oleh beban kredit ketika kelas yang tak sanggup membayar tunai harus mencicil atau menyewa. Nilai tukar (yang mengabaikan nilai guna tersebut) ditentukan oleh biaya produksi, ditambah keuntungan, bunga pinjaman dan biaya sewa yang dikapitalisasi. Tujuannya adalah untuk melipatgandakan nilai tukar, bukan untuk nilai guna. Lantaran sifatnya spekulatif, suatu saat nilai tukar ini menjadi fluktuatif. Orang keliru mengartikan dengan menyamakan antara fluktuatif dan variatif. Satu dollar tetap satu dollar, bahkan jika nilai tukar satu rupiah disesuaikan dengan nilai tukar dollar.

2. Kontradiksi Nilai Sosial Tenaga Kerja yang Direpresentasikan dengan Uang

Nilai tukar membutuhkan tolok ukur seberapa banyak suatu komoditas menjadi berharga bagi orang-orang. Tolok ukur ini disebut “uang”. Dalam masyarakat kapitalis, uang merupakan Tuhan tertinggi dalam dunia komoditas, dan mendikte kita dengan kuasanya. Padahal, kita bergantung pada kelas pekerja untuk menyediakan kita nilai guna yang kita butuhkan untuk hidup. Kita bergantung pada listrik, gas, pakaian, makanan, minuman, yang diolah melalui tangan-tangan para pekerja. Tapi semua itu kita nilai dengan uang. Tak heran ada adagium bahwa, setiap kepala ada harganya. Yang kita tidak sadari adalah aktivitas manusia terhadap sesamanya dalam menyediakan barang dan jasa, tidak hanya aktivitas ekonomi, tapi pada dasarnya merupakan aktivitas sosial yang memiliki nilai. Inilah yang disebut nilai sosial, di mana semua relasi sosial itu terjadi di antara kelas pekerja (termasuk pekerja di perkantoran dan profesional akademik) di seluruh dunia. Sayangnya, dalam masyarakat kapitalis, nilai sosial itu direpresentasikan dengan uang.

Seperti halnya nilai-nilai moral dan etika, nilai-nilai sosial yang immaterial ini memiliki konsekuensi objektif untuk praktik-praktik sosial. Dalam kasus ini, kelas pekerja berbicara soal “nilai” mengapa sepatu membutuhkan biaya lebih dari kemeja, mengapa rumah membutuhkan biaya lebih daripada mobil, mengapa anggur membutuhkan biaya lebih daripada air. Padahal, perbedaan nilai antara komoditas ini tidak ada hubungannya dengan karakter mereka sebagai nilai guna. Begitu juga tidak ada hubungannya dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sosial mereka di mana mereka juga terlibat dalam produksi barang dan jasa.

Uang adalah bentuk nyata dari tampilan simbol dan representasi dari nilai sosial yang immaterial. Namun, seperti halnya semua bentuk-bentuk representasi, ada kesenjangan antara representasi dan realitas sosial yang coba untuk direpresentasikan. Representasi menangkap secara baik nilai relatif dari aktivitas masyarakat pekerja, tetapi meleset, dan bahkan memalsukan terhadap hal-hal lainnya. Maka dari itu, kesenjangan antara uang dan nilai ini merupakan suatu kontradiksi yang mendasar.

3. Kontradiksi Kepemilikan Pribadi dan Negara Kapitalis

Ada beda antara kepemilikan pribadi dan kepentingan individu. Kita akan memilih makanan menurut selera kita. Makanan yang kita pilih belum tentu sesuai dengan selera kita. Kita menggunakan beberapa barang dan jasa tertentu dapat menghalangi orang lain untuk menggunakannya berbarengan dengan kita. Tapi ada juga barang dan jasa yang nilai gunanya tidak eksklusif. Bahkan ada yang sifatnya publik dan dapat digunakan oleh masyarakat banyak. Ada relasi antara para pengguna dan hal-hal yang digunakan. Karena itu, setiap individu harus menyesuaikan, bisa dengan selera, keperluan, dan sebagainya. Namun itu bukan kepemilikan pribadi.

Dalam kepemilikan pribadi ada relasi eksklusif antara komoditas dan pemilik. Kepemilikan pribadi bukan hanya pada individu, tapi juga pada institusi dan lembaga atau korporasi. Relasi ini menjadi ikatan sosial dalam masyarakat kapitalis yang mana kepemilikan pribadi merangkap juga hak asasi individu, dan perlindungan hukum atas hak-hak tersebut. Ikatan antara kepemilikan pribadi dan hak asasi ini disebabkan adanya teori kontrak dalam pemerintahan. Penentuan kepemilikan pribadi tergantung pada adanya kekuasaan negara dan sistem hukum (biasanya ditambah dengan pengaturan perpajakan moneter) yang mengkodifikasi, mendefinisikan, dan menegakkan kewajiban kontraktual yang menempel pada hak milik pribadi dan juga hak yuridis individu. Sementara itu, kekuasaan koersif negara memainkan peran penting dalam membuka ruang bagi modal agar dapat berkembang biak dan kepemilikan pribadi menjadi dominan.

Sekarang ini uang adalah hak milik pribadi atau korporasi. Namun politisasi uang, perbankan, dan keuangan (yang berlaku seluruh dunia saat ini) telah memungkinkan konsentrasi kekuasaan dan kekayaan di tangan segelintir orang. Situasi ini telah sangat merusak masyarakat, budaya, ekonomi, pemerintahan yang demokratis, dan lingkungan. Pemerintah telah mengerahkan kekuasaan tak terbatas yang memungkinkan mereka untuk menyalurkan kekayaan kepada klien yang disukai, untuk melakukan perang dalam skala besar, dan untuk menumbangkan lembaga demokrasi dan kehendak rakyat. Bank-bank swasta luar biasanya mendapat hak istimewa untuk memonopoli kredit semua orang, mengeksploitasi keberpihakan mereka dalam mengalokasikan kredit, dengan bunga dan biaya yang semakin tinggi, untuk menghadiahi politisi sebagai layanan dalam mempromosikan kepentingan mereka. Fakta bahwa, kekuataan pemegang modal untuk mendikte kebijakan negara terhadap rakyatnya sendiri, tampak seperti pada krisis di Yunani, Italia, dan Spanyol. Dikarenakan kekuasaan negara kapitalis terletak pada pilar kembar monopoli atas penggunaan kekerasan yang sah dan kekuatan monopoli atas urusan moneter dan mata uang; maka apabila monopoli itu dihancurkan, negara kehilangan kekuasaan atas sumber daya moneter, dan kapasitas negara untuk menggunakan kekerasan militer terhadap penduduk akan tercerabut.

4. Kontradiksi Kepentingan Individu dan Kemaslahatan Bersama

Kepentingan individu di satu pihak dan kepentingan publik di pihak yang lain. Dalam masyarakat kapitalis, orientasi individu merupakan tahapan awal bagi kepentingan publik atau sosial. Motif sosial yang tersembunyi (hidden social motive) merupakan tangan tak kasatmata yang mendorong setiap individu bersangkutan untuk mengetahui kepentingan mereka sesungguhnya. Itulah yang kemudian dapat memenuhi kepentingan dengan sebaik-baiknya. Kemaslahatan bersama ini akan dapat diperhatikan dengan sebaik-baiknya apabila setiap individu mendapat kesempatan untuk memenuhi, memuaskan, dan mengekspresikan kepentingannya masing-masing tanpa hambatan.

Kapitalisme merupakan sistem produksi komoditas berdasarkan kerja berupah untuk dijual dan diperdagangkan guna mencari keuntungan. Ciri produksi berdasarkan upah buruh itu merupakan karakter mendasar bagi kapitalisme. Adapun ciri yang lebih mendasar lagi adalah pada sistem pertukaran di pasar. Sistem di pasar ini menimbulkan konsekuensi logis berupa rasionalisasi yang mengacu pada bagaimana cara meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan kata lain, bagaimana melakukan akumulasi kapital secara terus-menerus. Akumulasi kapital itu dimaksudkan untuk melakukan produksi barang atau jasa yang lebih menguntungkan. Keuntungan inilah yang mendominasi rasionalitas teknologi.

Sejatinya, apa pun motif atau orientasi tiap individu dalam masyarakat kapitalis, mereka sebenarnya didorong oleh logika sistem ekonomi untuk memupuk modal. Tidak ada yang namanya kemaslahatan bersama karena masyarakat kapitalis merupakan bentuk masyarakat kelas yang distrukturasikan dengan cara khusus di mana manusia diorganisasikan untuk memproduksi kebutuhan hidup. Ciri-cirinya adalah dominasi objek atas subjek, modal atas pekerja, kondisi produksi atas produsen, buruh mati atas buruh hidup. Tak pedul betapa banyak munculnya pengangguran dan permasalahan ekonomi karena tidak meratanya pendapatan dan peredaran uang. Bahkan pengangguran dijustifikasi sebagai kemalasan individu yang tidak mau berusaha untuk menaikkan taraf hidupnya.

5. Kontradiksi Modal dan Tenaga Kerja

Praktik eksploitasi antara sesama manusia adalah fitur dari penggunaan kuasa dalam mengkonstruksi relasi sosial yang berbeda-beda, dari koersif sampai perbudakan, penjualan perempuan dan anak, hingga di zaman sekarang dengan penciptaan struktur lapisan masyarakat. Dalam masyarakat kapitalis, buruh atau pekerja merupakan komoditas. Orang-orang yang bekerja di perusahaan industri dan menerima upah, sudah biasa menyebut dirinya buruh. Ada yang sering menyebut dirinya dengan karyawan. Sedangkan mereka yang bekerja di perusahaan jasa seperti bank dan perdagangan hampir tak ada yang menyebut dirinya sebagai buruh, melainkan pegawai. Bahkan mereka yang bekerja dan diberi gaji di LSM, justru sering menyebut dirinya secara non-ekonomi sebagai “aktivis”. Sebutan yang berbeda-beda itu memang kenyataan yang tak terbantahkan. Buruh cenderung dipersepsikan sebagai orang-orang yang bekerja di pabrik. Akibat persepsi yang berbeda-beda ini, orang-orang yang menerima upah dan gaji, seakan-akan secara hakiki adalah berbeda-beda sehingga mereka tidak merasa sebagai satu golongan yang sama, yakni golongan yang diupah dan digaji.

Sejatinya, setiap individu adalah buruh ketika mereka bukanlah pemilik modal dan mesin-mesin produksi. Buruh adalah penjual tenaga kerja. Buruh dapat menjual tenaga kerjanya kepada siapa pun pembeli atau penyewanya, seperti kepada pemilik modal, kepada wakil pemerintah atau pemilik yayasan dan badan hukum lainnya. Buruh tidak menjual kerjanya karena hasil-hasil yang dicapainya dari kerjanya, sama sekali tidak dijual kepada pengusaha. Jadi, tidak ada pembelian kerja oleh pengusaha. Buruh hanya menjual tenaga kerja. Karena itu, orang-orang yang disebut profesional di berbagai perusahaan walau gajinya besar, atau pengurus (aktivis) LSM yang digaji, mereka tetap saja sama hakikatnya dengan buruh di pabrik-pabrik; penjual tenaga kerja.

Di sinilah kontradiksinya; manipulasi yang sengaja dibuat dalam struktur masyarakat kapitalis. Padahal, tenaga adalah modal buruh. Mereka dapat memproduksi dan menjual sendiri hasil produksi kepada konsumen. Namun tidak demikian cara kerja dalam masyarakat kapitalis. Lantaran buruh menjual tenaga kerja, para kapitalis memeras jam kerja yang lebih lama dibandingkan dengan upah yang dibayarkan. Tenaga buruh dijadikan modal (alat-alat produksi) oleh para kapitalis. Di sisi lain, para buruh semakin larut dalam kerja-kerja di tempat produksi. Sudah tentu, sebagai pemburu keuntungan para kapitalis tidak ingin berbagi kepemilikian atas faktor-faktor produksi dengan para buruh. Para buruh hanya dijadikan tenaga pengolah yang disandingkan perannya dengan bahan baku, dan juga perkakas (mesin) dalam logika produksi. Meskipun para buruh mendapatkan upah, tapi upah tersebut berguna sebagai ongkos perawatan bagi si buruh. Dengan upah yang minim (akibat logika kapitalis), upah tersebut hanya bisa memenuhi kebutuhan pokok, seperti makan dan kesehatan, atau malah bisa saja sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Karena para buruh setiap harinya bekerja di dalam pabrik-pabrik dalam rentang waktu yang lama, upah tersebut dimaknai sebagai sarana agar si buruh mampu menjaga kekuatan dan ritme-nya dalam kerja-kerja produksi.

6. Kontradiksi Apakah Modal Sebagai Proses atau Komoditas?

Seorang kapitalis memulai usahanya dengan sejumlah modal uang (entah apakah ia meminjam atau warisan atau apa pun sumbernya). Kemudian uang itu digunakan untuk membeli alat-alat produksi, atau penggunaan lahan, dan semua sumber daya yang berada di dalamnya. Ia juga merekrut tenaga kerja dan mempekerjakannya dengan jangka waktu tertentu melalui sistem kontrak. Di sini, akuisisi alat-alat produksi dan tenaga kerja mendahului saat proses produksi.

Tenaga sebagai modal kelas pekerja atau buruh, biasanya dibayar setelah produksi terjadi, sedangkan alat-alat produksi biasanya dibayar sebelum produksi (kecuali dibeli secara kredit). Jelas, produktivitas pekerja tergantung pada teknologi (misalnya, mesin), bentuk organisasi (misalnya, pembagian kerja dalam proses kerja dan bentuk kerja sama), dan intensitas/efisiensi proses kerja seperti yang dirancang oleh kapitalis. Hasil dari proses produksi ini merupakan komoditas baru berupa barang atau jasa yang dibawa ke pasar dan dijual kepada konsumen dengan harga yang harus menghasilkan nilai tambah dari ongkos produksi.

Keuntungan tersebut merupakan motivasi untuk melalui tantangan dari proses produksi. Kemudian ia akan mengulangi proses yang sama untuk terus mencari pemasukan. Tapi suatu ketika, beberapa bagian dari keuntungan diambil untuk memperluas produksi. Ia melakukan ini untuk berbagai alasan, termasuk demi nafsu keserakahan dan kekuasaan yang diperoleh jika uang bertambah banyak. Di sisi lain, ia juga takut pesaing kapitalis lain sewaktu-waktu mendorongnya dari roda perputaran uang. Karena itu, ia harus menginvestasikan sebagian keuntungan dalam ekspansi.

Kelihatannya normal-normal saja, sekarang bagaimana jika modal uang dikumpulkan dengan pencurian, perampokan, dan kekerasan. Penggunaan lahan didadapatkan dari aksi perebutan paksa tanah warga menggunakan cara-cara kekerasan. Kontrak kerja dengan buruh dibuat seenaknya. Bahkan mengandalkan penjualan manusia untuk mendapatkan budak-budak yang bisa dipekerjakan. Mereka diberi makan, tapi tidak diberi upah. Sementara itu, buruh disekap dalam lingkungan yang bisa dijangkiti wabah. Selanjutnya ia menetapkan harga dan memonopoli barang atau jasa. Mungkin pula ia menjual komoditas yang berbahaya bagi konsumen. Munculnya saingan justru dihadapi dengan aksi pembunuhan. Mereka menyingkirkan saingan agar nilai tambah berubah, tapi tetap kendali monopoli dipegang. Untuk ekspansi pun tidak ada lawan sebanding dan kapitalis-kapitalis itu bisa terus menumpuk keuntungan.

Dalam dunia kapitalis, ilustrasi di atas tidaklah keliru. Semua sah-sah saja dipraktikkan. Justru definisi dari apa yang disebut legal dalam sirkulasi modal, sangat banyak dipengaruhi oleh praktik-praktik ilegal. Tidak mengherankan jika kapitalis dan elite-elite politik malah menjalin relasi dengan baik. Bagaimana caranya? yaitu dengan mengintervensi ketergantungan terhadap kontrol kelas dalam masyarakat dan memengaruhi aparatus negara. Namun poin pentingnya adalah definisi modal sebagai proses yang mana nilainya terus berkesinambungan, dipengaruhi peristiwa-peristiwa bervariasi dan transisi dari satu komoditas ke yang lainnya. Suatu waktu modal bisa berbentuk uang, di lain waktu berbentuk saham dari produksi (tak terkecuali sumber daya lahan), atau modal bisa juga berbentuk para individu pekerja atau buruh yang setiap hari bekerja untuknya. Dalam pabrik misalnya, modal menjelma pada sosok-sosok buruh dan proses produksi komoditas yang mana nilainya masih mentah, beku, dan belum direalisasikan. Ketika komoditas tersebut dijual maka modal kembali ke bentuk uangnya. Dalam kesinambungan yang terjadi terus-menerus seperti ini, baik proses dan komoditas saling bergantung pada satu sama lain.

7. Kesatuan Kontradiktif antara Produksi dan Realisasi

Sirkulasi modal terus-menerus tergantung pada kesuksesan produksi yang dikerjakan pekerja dan realisasi di pasar. Kesatuan yang seharusnya berlaku adalah kesatuan yang kontradiktif. Kapitalis mengharapkan modal memiliki ketahanan insentif untuk membayar pekerja sesedikit mungkin, untuk mempekerjakan mereka dengan jam lebih banyak dan seintens mungkin, untuk tidak menanggung biaya mereka sendiri (melalui aktivitas rumah tangga di ruang privat), untuk menjaga para pekerja terus menurut dan disiplin (bila perlu dengan paksaan). Untuk tujuan ini, sangat penting bahwa, modal harus menyediakan reservoir besar tenaga kerja yang terlatih, tapi tidak digunakan—apa yang disebut Karl Marx dengan ‘tentara cadangan industri’—untuk menjaga aspirasi mereka pekerja tetap terkendali. Jika surplus tenaga kerja tersebut tidak ada maka modal harus digunakan untuk membuatnya, seperti menggunakan metode induksi terhadap pengangguran dan pembukaan akses ke pasokan tenaga kerja baru secara teknologis (sebagaimana yang dilakukan di China tiga puluh tahun terakhir). Penting juga bagi modal untuk mencegah bentuk organisasi kolektif di pihak pekerja dan menahan pemeriksaan yang mungkin dilakukan oleh mereka yang mempunyai pengaruh politik atas aparat negara.

Dampak dari praktik-praktik tersebut adalah modal yang semakin meningkat, yang otomatis meningkatkan kekayaan di satu sisi dan di sisi lain juga meningkatkan kemiskinan, degradasi, hilangnya kuasa dan martabat kelas pekerja (padahal mereka yang menghasilkan kekayaan pada pemilik modal).

Jika semua hal untuk memastikan produksi dan pertumbuhan nilai tambah sudah dilakukan maka agregat permintaan di pasar yang kebanyakan dilakukan oleh buruh, akan cenderung dibatasi atau dikurangi secara sistematis. Di samping itu, jika biaya reproduksi sosial buruh dipaksa diserahkan kembali dalam urusan rumah tangga maka buruh tidak akan membeli barang dan jasa di pasar. Ironisnya adalah bahwa, semakin banyak pekerja mengambil biaya reproduksi diri mereka sendiri, semakin sedikit mereka akan memiliki insentif untuk pergi bekerja menghasilkan modal. Tentara cadangan industri seperti pengangguran yang jumlahnya lumayan banyak, bukanlah bagian dari sumber permintaan (kecuali mereka mendapat subsidi dari negara). Mereka adalah bagian dari pengendalian agar upah buruh tidak meningkat (ada banyak pengangguran yang mau bekerja di pabrik dengan upah rendah) dan basis untuk pasar yang terus berkembang.

Para pekerja sangat penting bagi pasar sebagai pembeli dan juga komoditas. Tapi sebagai penjual komoditas (menjual tenaga kerja mereka), masyarakat kapitalis memiliki kecenderungan untuk membatasi mereka dengan harga paling minim. Kontradiksi lebih lanjut adalah periode di mana produksi kapitalis mengerahkan semua kekuatan secara teratur dalam periode yang melebihi batasan untuk penerapan daya produktif; bukan hanya produksi nilai, tetapi juga realisasinya. Demikian pula dengan penjualan komoditas, realisasi modal komoditas, dan nilai tambah, juga dibatasi; bukan oleh kebutuhan konsumen masyarakat pada umumnya, tetapi oleh kebutuhan konsumen di mana mayoritas masyarakat selalu miskin dan harus selalu tetap miskin.

Dalam masyarakat kapitalis seperti ini, akumulasi modal terhalang oleh kurangnya permintaan pasar akibat menentang kebutuhan masyarakat akan nilai guna, dan menghamba pada populasi masyarakat yang menumpuk kekayaan untuk kepentingan individu. Padahal, daya konsumen kelas pekerja adalah komponen penting dari permintaan. Kapitalisme sebagai sistem formasi sosial terus-menerus terjebak dalam kontradiksi ini. Sama saja; apakah sistem itu dapat memaksimalkan kondisi untuk produksi nilai tambah yang berpotensi mewujudkan ancaman bagi surplus nilai tambah di pasaran, atau menjaga agar permintaan tetap efektif kuat di pasar dengan memberdayakan pekerja dan mengancam kemampuan untuk menciptakan surplus nilai tambah dalam produksi.

Kontradiksi antara produksi dan realisasi terinternalisasi dalam sistem kredit, yang di satu sisi terlibat dalam aktivitas spekulatif besar-besaran sementara di sisi lain berusaha memulihkan kesulitan-kesulitan dalam mempertahankan kesinambungan aliran modal ketika melewati kesatuan kontradiksi antara produksi dan realisasi. Sistem pembatasan kredit malah memperburuk kontradiksi laten antara produksi dan realisasi, sementara mengubah dan mengganti sistem kredit justru membuat aktivitas spekulatif di pasar semakin merajalela, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai aset. Masalah mendasar tidak pernah diselesaikan bahwa, kontradiksi antara nilai guna dan nilai tukar, dan antara uang sebagai modal dengan pekerja sosial yang direpresentasikan dengan uang, tetap jalan di tempat. Itulah mengapa kontradiksi yang berbeda antara krisis keuangan dan komersial sering timbul saling berkaitan.

Dalam tulisan selanjutnya, kita akan membahas kontradiksi kedua; Moving Contradictions.

Artikel ini dipublikasikan kali pertama di: siperubahan.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s