Demokrasi Pancasila, Demokrasi Kebapakan yang Otoriter?


demokrasi pancasila

Sederhananya, dalam text book mana pun Kata “demokrasi” berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances. Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.

Kemudian kita akan beralih pada Demokrasi Pancasila. Dalam text book yang acapkali diajarkan di bangku sekolah, dikatakan bahwa, Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat bangsa Indonesia yang perwujudannya seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Makna Demokrasi Pancasila adalah keikutsertaan rakyat kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara ditentukan peraturan perundang-undangan. Namun sejak awalnya, Demokrasi Pancasila telah dibentuk dan diperkenalkan kepada publik sebagai paham demokrasi yang berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong sehingga yang namanya budaya patriarki, feodal, dan patrimonial terus bercokol di negeri ini. Mengapa? Karena semua berpusat pada sistem kekeluargaan di mana “bapak” adalah segalanya. Semua itu tampak pada kehidupan kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang dikonsep dan dikonstruksi oleh segelintir elite-elite patriarkis, feodal dan patrimonial. Kemudian menyebar ke lembaga-lembaga negara maupun melalui organisasi politik, organisasi massa, dan media politik lainnya.

Sekarang kita lihat pada tataran praksis; sebab yang namanya ide kalau secara konseptual begitu ideal dan muluk, biasanya amburadul ketika dipraktikkan. Misalnya, sistem “kebapakan” sebagai pusat terlihat pada praktik demokrasi di era Soekarno dan juga Soeharto. Meskipun di masa Soekarno demokrasinya sering dibilang Demokrasi Terpimpin, tapi tidak jauh beda pada masa Soeharto yang menerapkan demikian. Kesamaannya adalah semua rezim berdalih “berdasarkan Pancasila”. Namun yang mereka lakukan adalah sistem ABS (Asal Bapak Senang), semua terpusat pada pemimpin yang diibaratkan “Bapak Bangsa”, termasuk menyandang kekuasaan paling mutlak. Maka dari itu, ketika kita melihat proses terjadinya perpindahan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto ibarat dua singa yang sedang bertarung memperebutkan sumber daya.

Biasanya dalam dunia singa, ketika raja baru berkuasa maka seluruh wilayah kekuasaan menjadi miliknya dan dia akan membunuh atau mengusir anak-anak singa jantan dari raja sebelumnya. Praktik inilah yang terjadi di Indonesia. Jangan menutup mata dan telinga! Kita semua tahu pembantaian massal yang dilakukan Soeharto atas nama pembersihan PKI dan ajaran komunis, marxis, leninis, dan sebagainya. Korbannya kebanyakan orang-orang dari etnis tionghoa. Namun Soeharto cukup cerdik, ia membiarkan para etnis tionghoa yang mau memasuki agama-agama yang diakui negara (waktu itu cuma 5 agama) sementara tradisi, kepercayaan, dan budaya etnis tionghoa ditekan sedemikian rupa sampai-sampai menimbulkan stigma dan sentimen di masyarakat. Justru pada zaman Soekarno, sebelum Orde Baru, etnis tionghoa sangat dekat dengan kehidupan sosial, politik, dan ekonomi bangsa ini.

Praktik pembersihan PKI tersebut adalah sejarah kelam yang terus ditutup-tutupi Orde Baru. Bahkan sampai saat ini. Karena dengan cara berdarah-darah itu Orde Baru dimulai, dan setelahnya Orde Baru memperkenalkan Demokrasi Pancasila yang kekeluargaan dan gotong royong. Di sini jelas bahwa bangsa ini telah diajari hipokrit sejak awal mula berdiri. Mungkin itulah yang disebut sebagai “Jangan Sesekali Melupakan atau Meninggalkan Sejarah”. Tapi saya lebih menyukai kata-kata dari Karl Marx, “History Repeats Itself, First as Tragedy, Second as Farce.”

Ya, pada akhirnya semua ini akan jadi lelucon konyol. Bahkan sekarang kita sudah melihat lelucon itu terjadi di Indonesia. Hadir muka-muka yang teriak kemenangan Demokrasi Pancasila pasca-pengesahan RUU Pilkada. Seolah mereka mengatasnamakan kepentingan rakyat. Padahal, masyarakat bisa menilai bahwa yang mereka lakukan cuma pembalasan dendam atas kekalahan pilpres 2014 dan sidang gugatan di MK. Kemudian mereka berkata Demokrasi Pancasila telah menang? Betapa absurdnya mereka. Apa yang mereka ingin tegakkan? Sistem kekeluargaan dan gotong royong sebagai kamuflase dari sistem “kebapakan” yang pada 1998 pernah ditumbangkan? Atau apa? Dalam Demokrasi Pancasila yang pada praktiknya terpusat di sistem “kebapakan” justru melibas asas utama dalam demokrasi; yaitu “people power”. Sebaliknya, melanggengkan “almighty father”.

Gotong royong dan kekeluargaan dijadikan alat untuk menopang dan menyokong para elite oligarki. Masyarakat sengaja dibiarkan bodoh, jumud, taklid, buta politik, dan terdoktrin agar mudah digiring elite politik untuk basis massa yang terus dipelihara dan suatu waktu dapat dilepaskan ke jalan sebagai kerumunan massa bayaran. Lagi-lagi seperti yang saya bilang, sesuatu yang ideal dan muluk-muluk biasanya amburadul dalam praktik. Demokrasi sendiri bukanlah sistem yang ideal, makanya banyak pihak yang ingin mengganti demokrasi dengan teokrasi atau negara agama. Segala hal yang berasal dari agama sudah lebih dulu diasumsikan sakral, suci, dan baik, karenanya negara agama dianggap ideal lantaran dianggap dijaga oleh Tuhan. Padahal, negara-negara berbasis agama yang ada di dunia ini kebanyakan dilanda kekacauan.

Demokrasi bukannya nihil kekacauan. Terlebih lagi, demokrasi yang sudah dimodifikasi seperti halnya demokrasi plus Pancasila, semakin tidak luput dari kekacauan. Apa yang terjadi dalam perpolitikan di Indonesia sudah jelas; adanya pertentangan kelas antara kubu yang menghamba pada elite status quo dan “pemerintahan rakyat”. Ke mana Anda berpihak?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s