Mahasiswa yang Apolitis dan Gap Generasi


sumber-foto-httpbag

Ketika politik semakin ingar-bingar dan hanya berorientasi kekuasaan dan kepentingan elite-elitenya, negara pun seolah tidak memperdulikan pengembangan anak-anak mudanya lagi. Padahal di negara-negara maju, pemberdayaan anak muda adalah fokus dalam setiap pemerintahannya karena terkait dengan keberlanjutan bangsa dan negara itu sendiri. Pemerintah diharapkan bisa membenahi sistematika pembangunan jiwa dan raga kaum mudanya. Hal itu menyangkut kebijakan dari hulu sampai hilir.

Ada tanda-tanda yang jelas bahwa generasi muda saat ini kurang memperhatikan berita yang berkaitan dengan politik, baik itu dari televisi, internet, atau surat kabar. Bahkan cenderung bertahan seperti itu ketika mereka semakin tumbuh dewasa. Boleh jadi kita bisa menampik anggapan tersebut ketika banyak anak muda yang turut menyuarakan aspirasi politik melalui internet. Tapi apakah ini menandakan seolah mereka ‘melek politik’ atau sekadar penggembira momen-momen politik saja? Dengan munculnya internet, pengenalan berbagai teknologi ponsel dan perluasan penyiaran komersial, jumlah informasi dan hiburan telah berkembang pesat. Hal ini pada gilirannya telah mempengaruhi cara anak-anak muda untuk meraih informasi. Ketika mereka mengakses suatu informasi, katakanlah bidang politik, ternyata tidak berhasil membuat mereka mau menggali lebih mendalam. Mungkin hanya sekadar tahu saja. Informasi-informasi itu tidak memiliki arti bagi kehidupan mereka.

Di antara anak-anak muda saat ini, tidak ada lagi ada keterkaitan antara informasi, identitas sipil, dan keterlibatan sosial. Bagi mereka, menjadi warga negara dan melek politik tidak membutuhkan jasa media-media massa. Mungkin berita seputar politik dalam negeri, politik internasional, budaya dan ekonomi dipandang menarik oleh mereka. Namun jika mereka menunjukkan kepedulian terhadap berita, hanya pada headlines-nya saja. Sedangkan produk olah jurnalisme sebagian besar dirasakan tidak relevan dengan kehidupan mereka. Media massa semakin dipandang berwajah suram. Karena itu, anak-anak muda cenderung kurang terlibat dalam isu-isu politik global dan domestik.

Lebih lanjut, berita politik dipandang sebagai salah satu genre dari banyaknya pemberitaan. Selain itu, anak-anak muda tidak menarik garis tegas antara mana yang hiburan dan informasi yang mengembangkan kesadaran politik mereka. Sebaliknya, terkadang mereka mengumpulkan sendiri “remah-remah” informasi dari media, lalu menciptakan gaya dan ekspresi politik sendiri.

Di sinilah kita sering terjebak dalam sebuah labirin pemahaman. Kita pikir bahwa politik hanyalah serangkaian proses sidang, pidato, dan lobi yang dilakukan dengan menjemukan oleh para aktor-aktor politik yang membuat kita ingin cepat-cepat mengganti saluran TV. Kita pikir proses politik tak ada pengaruh langsung pada kehidupan kita, dan sebaliknya, kita tak punya kuasa untuk mempengaruhi proses politik. Kita menerima bahwa segala yang terjadi di sekeliling kita adalah sebuah guratan nasib yang tak bisa diubah. Apakah ini pertanda kegagalan regenerasi politik? Mengingat bahwa di tingkat kepemimpinan nasional dan petinggi partai politik pun masih ditempati muka lama yang telah mengenyam asam garam perpolitikan di Indonesia. Anak muda tak lebih dari sekedar pengikut yang manut digeret ke sana ke mari seperti kerbau yang dicucuk hidungnya.

Gap generasi tua dan muda

Persoalan yang terus-menerus melanda anak muda Indonesia sampai hari ini adalah bagaimana mereka menempatkan diri dalam dunia yang didominasi “kaum tua”. Hal ini selalu memunculkan dikotomi dalam terminologi sejarah dan politik Indonesia lewat istilah “golongan tua” dan “golongan muda”. Sebenarnya, di sini, yang disebut golongan muda tak selamanya punya batas jelas, apalagi regenerasi politik Indonesia boleh dibilang macet. Biasanya golongan muda dibatasi oleh umur, yaitu mereka yang berusia 15-25 tahun. Walaupun demikian, kategorisasi berdasarkan umur tidak bisa dijadikan patokan ketat karena “sosok” pemuda umumnya berkaitan dengan soal sikap dan mentalitas.

Peristiwa politik besar dalam sejarah Indonesia senantiasa diwarnai oleh ketegangan antara “kaum muda” dan “kaum tua.” Kaum muda biasanya berdiri dan berhadapan secara diametral dengan kaum tua. Hal ini kerap memunculkan semacam “kesenjangan generasi” (generation gap) di antara mereka, yakni tatkala kaum tua tak mampu lagi mengakomodasi keinginan dan aspirasi kaum muda. Kaum tua sangat berhasrat memaksakan keinginan kepada kaum muda sesuai dengan idealisasi mereka sendiri, sehingga yang muncul adalah kooptasi kaum tua terhadap kaum muda. Dalam sebuah masyarakat yang didominasi oleh tatanan lama yang kolot dan mapan, anak-anak muda biasanya muncul untuk mendobrak tatanan ini dengan ide-ide baru yang mereka peroleh. Di sinilah muncul gap tersebut; ketegangan antara orang tua yang menjadi simbol tatanan lama dengan anak muda yang mengusung ide-ide baru. Di Indonesia, sejarah terbentuknya jurang seperti itu bisa ditarik sejak awal abad ke-20. Saat itu, anak-anak muda yang mengenyam pendidikan Barat (buah dari pemberlakuan “Politik Etis” Pemerintah Kolonial Hindia-Belanda) muncul dengan berbagai gagasan seperti kemerdekaan, nasionalisme, modernitas, dan lain-lain. Mereka banyak mengritik konservativisme golongan tua, yang tidak lain adalah orang tua mereka sendiri, yang menjadi alat birokrasi kolonial dan sebagian besar tidak pernah mengenyam pendidikan modern ala Barat. Kaum muda ini menilai kaum tua terlalu kolot dan hidup dalam kemapanan yang menghanyutkan. Hal ini juga memunculkan kelompok elite baru dalam masyarakat Indonesia: mereka yang memperoleh kedudukan dalam masyarakat lewat pendidikan modern dan bukan melalui garis keturunan.

Sejak itu, pola pertentangan antara kaum muda dan kaum tua selalu muncul dan terus berlanjut dalam sejarah politik Indonesia modern. Sebenarnya, golongan muda (atau bisa dikatakan pemuda) Indonesia selalu memegang peranan besar dalam setiap tonggak perjalanan bangsa ini. Dari mulai masa pergerakan kemerdekaan tahun 1908, deklarasi kemerdekaan tahun 1945, pergantian rezim tahun 1966, hingga menggulingkan pemerintah otoriter tahun 1998, anak muda Indonesia terbukti bukan sekadar penonton yang berpangku tangan.

Mahasiswa ‘katanya’ adalah agen perubahan.

Ironis bila manusia bersikap netral terhadap politik. Demikian pula dengan kampus, dalam sejarah politik bangsa turut menjadikan kampus sebagai lumbung pergerakan mahasiswa. Maka tak ayal ada sejumlah universitas yang disebut sebagai kampus para aktivis. Maka betapa ironis, jika di era penuh kebebasan ini, mahasiswa justru menolak realitas di luar dirinya. Betapa kerdil mereka ketika berpikir khawatir dipolitisasi. Mengapa mereka tidak berpikir sebaliknya, yakni bagaimana caranya ‘mempolitisasi’ para politikus.

Ketika mahasiswa berteriak, “jangan politisasi kampus” atau “kampus harus netral dari hiruk pikuk politik”, apakah mereka tidak tahu bahwa yang mereka pikirkan tentang ‘netralitas kampus’ adalah keyakinan yang dicangkokkan rezim otoriter? Dulu ketika era Orde Baru, mahasiswa dikurung di dalam barak bernama kampus. Mereka dikondisikan menjadi pelajar yang patuh. Tapi justru di era tersebut, geliat perubahan justru timbul dari kampus. Mahasiswa tidak datang ke stasiun TV cuma untuk tepuk tangan dan menertawai acara variety show. Mereka berdialog dengan para tokoh dan mengutarakan wacananya dengan perbincangan, bahkan perdebatan.

Keprihatinan pun muncul. Mengapa di era keterbukaan dan kebebasan ini, justru mahasiswa tambah melempem. Mereka kembali menjadi ‘robot-robot’ yang patuh, pergi pagi pulang sore, kadang bagi mahasiswa dari keluarga kaya menambah jadwal dengan pesta pora. Kampus pergerakan menjadi sunyi. Ketika perselingkuhan politik hadir di legislatif, eksekutif, dan judikatif, bahkan media, kampus merupakan institusi alternatif yang penting. Ke mana citra kampus yang bisa menunjukkan tanggungjawab sosialnya, yang mengawal rezim pemerintahan, dan menurunkannya jika mengingkari rakyat. Semua seolah raib.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa, mahasiswa masa kini tidak mau kampus mereka terbawa-bawa dalam persaingan politisi. Pendapat lain mengatakan bahwa, apatisnya mahasiswa merupakan cermin kejengahan terhadap perpolitikan negeri ini. Toh, apa yang dihasilkan oleh aktivis masa lalu juga tidak berbuah manis. Apa yang terjadi setelah reformasi, misalnya, malah memperparah keadaan. Karena itu, mahasiswa kembali ke ‘baraknya’ dan menekuni studi mereka. Itu lebih baik demi masa depan mereka sendiri, mendapatkan ijasah predikat terbaik, syukur-syukur kalau lulusan kampus bonafide bisa dilirik oleh korporasi di luar negeri. Selain itu, banyak kampus yang kini mulai bertahap mengeliminasi pembelajaran politik terhadap mahasiswanya. Misalnya, dengan penggantian model sistem pemilihan BEM dari pemilu intrakampus menjadi sistem seleksi yang dilakukan oleh rektorat. Banyak kampus yang kapok karena adanya stigma bahwa, aktivis kampus gemar merusak fasilitas kampus. Daripada repot membina pendidikan politik bagi mahasiswa, lebih baik mahasiswa diisolir dari dunia politik.

Mahasiswa generasi baru menafikan sejarahnya. Kontan menjadi apolitis sekaligus ahistoris. Di sisi lain kita perlu melihat bahwa, tak jarang sekarang ini petinggi kampus yang diam-diam terjun ke politik. Selalu ada aktor intelektual di dalam struktur kampus yang mulai ‘berselingkuh’ dengan politisi. Padahal, banyak juga mahasiswa yang berharap bisa mendengarkan dan berinteraksi dengan politisi dalam suatu acara seminar terbuka. Semua jadi pelik ketika mahasiswa yang menyuarakan netralitas malah ditunggangi aktor intelektual yang jelas tidak netral. Dialog antara akademisi dan tokoh politik sejatinya harus dibangun dalam suasana diskursif di alam keterbukaan ini. Dunia pengetahuan itu tidak bebas nilai. Berusaha untuk menunjukkan sikap tak berpihak dapat berbalik mencederai proses dialektika itu sendiri.

Sebagai penutup, seorang penyair Jerman, Bertolt Brecht, pernah mengatakan bahwa, buta yang terburuk adalah buta politik (political illiterate). Dia tidak mendengar, tidak berbicara dan tidak berpartisipasi dalam peristiwa politik. Dia tidak tahu bahwa biaya hidup, harga kacang, harga ikan, harga tepung, biaya sewa, harga sepatu dan obat, dll., semua tergantung pada keputusan politik. Orang yang buta politik begitu bodoh sehingga ia bangga dan membusungkan dadanya mengatakan bahwa ia membenci politik. Si Dungu ini tidak tahu bahwa dari kebodohan politiknya lahir prostitusi, anak terlantar, dan pencuri terburuk dari semua pencuri, politisi busuk, rusaknya perusahaan nasional dan multinasional.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s