Hipokritnya SBY dan Partai Demokrat di Sidang Pembahasan RUU Pilkada


netizen-beri-gelar-sby-bapak-pilkada-tak-langsung

Yang paling busuk dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR adalah Partai Demokrat yang walkout. Padahal, kalau Demokrat mau berpihak ke koalisi Jokowi maka koalisi PDIP, HANURA, dan PKB bisa memenangkan voting (NASDEM belum masuk DPR karena DPR yang baru dilantik di akhir tahun atau tahun depan). Mengapa paling busuk? Pada awalnya, pemerintah melalui Kemendagri mengusulkan pilkada melalui DPRD hanya untuk Gubernur, adapun untuk Bupati/Walikota harus secara langsung. Alasannya, Gubernur bisa dipilih oleh DPRD karena dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen pun tidak ada aturan Kepala Daerah harus dipilih secara langsung. Hanya disyaratkan ‘dipilih secara demokratis’. Berbeda dengan pengaturan pemilihan Presiden yang secara nyata disebutkan ‘dipilih secara langsung’. Selain itu, posisi pemerintahan Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur adalah sebagai Unit Antara (perantara antara Pemerintahan Pusat dengan Daerah) sementara Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah Unit Dasar yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Dikarenakan adanya frase ‘Unit Antara’ maka pemilihan Gubernur bisa melalui DPRD Provinsi. Adapun untuk Bupati/Walikota secara langsung. Alasannya pemerintahan Kabupaten/Kota merupakan unit yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk kenyamanan pelayanan tersebut, masyarakat perlu memperoleh kesempatan untuk secara langsung memilih siapa yang akan memimpinnya. Naskah Akademik ini lalu dituangkan dalam Draft RUU Pilkada Pasal 2. Disebutkan dalam draft RUU awal: ‘Gubernur dipilih oleh Anggota DPRD Provinsi secara demokratis berdasar asas langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil’.

Adapun untuk pemilihan Bupati/Walikota dari Naskah Akademik itu dituangkan dalam draft RUU sebagai berikut: ‘Pemilihan bupati/walikota dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.’ (Draft RUU Pasal 41). Di sini tidak ada kalimat dipilih oleh Anggota DPRD. Konstelasi politik kemudian berubah. Perumusan RUU kemudian menjadi dibalik: Gubernur dipilih langsung dan Bupati/Walikota dipilih oleh DPRD. Sudah bergeser dari Naskah Akademiknya. Itu terjadi di awal tahun 2014. Kemudian berubah lagi setelah kubu Prabowo-Hatta kalah di Pilpres 2014 dan juga di MK, maka oleh koalisi merah putih menjadi semuanya diusulkan dipilih oleh DPRD. Tidak ada yang dipilih langsung. Usulan inilah yang memicu gelombang protes masif dari berbagai elemen masyarakat.

Menjelang detik-detik voting, Presiden SBY muncul dengan sikapnya yang berbalik arah mendukung pilkada langsung. Partai Demokrat yang sebelumnya bersama parpol Koalisi Merah Putih, menyatakan mendukung pilkada langsung. Namun dalam praktiknya, mereka mengajukan 10 syarat yang harus dimasukkan dalam draf pasal-pasal RUU Pilkada. 10 Syarat itu adalah: Pertama, uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota. Kedua, efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada mutlak dilakukan. Ketiga, perbaikan atas pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka. Keempat, akuntabilitas penggunaan dana kampanye. Kelima, larangan politik uang dan sewa kendaraan partai. Keenam, fitnah dan kampanye hitam dilarang. Ketujuh, larangan pelibatan aparat birokrasi, kedelapan larangan pencopotan aparat birokrasi pascapilkada. Kesembilan, perbaikan atas penyelesaian sengketa pilkada dan kesepuluh pencegahan kekerasan dan tanggungjawab calon atas kepatuhan pendukungnya.

Namun persoalannya di DPR kemarin, Partai Demokrat malah walkout setelah memunculkan opsi ketiga yang cuma dibelanya sendiri. Mereka meninggalkan ruang sidang paripurna DPR pengesahan RUU Pilkada. Sikap ini diambil karena fraksi partai penguasa itu merasa opsinya soal pilkada langsung dengan 10 syarat tidak diakomodir dalam hasil lobi antar-pimpinan fraksi. Partai pendukung pemerintah SBY itu demikian angkuh seolah membikin jalan atau poros tengah. Mereka cuma cuci tangan dan membiarkan dua kubu (Koalisi Merah Putih Prabowo dan Koalisi Jokowi-JK) bertengkar sendiri. Sementara itu di istana, si SBY menyesalkan bahwa RUU Pilkada disahkan.

Inilah bukti bahwa dalam membela kepentingan rakyat, tidak ada yang namanya jalan tengah, melainkan keberpihakan; pada status quo atau rakyat. Kini kita kembali ke status quo yang dipertahankan oleh antek-antek Orde Baru. Setelah pilpres 2014 yang dimenangkan Jokowi-JK, memang banyak orang-orang absurd yang mengira dirinya mengatasnamakan rakyat, seperti mereka yang berada di Koalisi Merah Putih. Demikian pula dengan pemerintah kita yang juga absurd. Cukup layak apabila di dunia maya, masyarakat menggelari SBY di akhir periode kepresidenannya sebagai ‘Bapak Pilkada Tak Langsung’ atas sikapnya yang hipokrit, plin-plan, dan ambigu. Oleh karena itu, untuk menghadang laju para antek Orde Baru, diharapkan agar setiap elemen pergerakan dan organisasi massa untuk mengajukan judicial review ke MK. UU Pilkada via DPRD mengkhianati Hak Pilih rakyat untuk memilih kepala daerah dalam sebuah pesta demokrasi. Efek paling buruk adalah menyuburkan praktik politik uang yang tak terukur di DPRD dan raja-raja kecil di daerah semakin merajalela. Bahkan, Partai Demokrat pun seharusnya bertanggungjawab dengan sikap walkout-nya sehingga mereka mau tidak mau yang paling depan mengajukan judicial review.

sumber: siperubahan.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s