Pasca-Fordisme PDI-P dan Merek Jokowi


jokowipdipSejarah yang telah ditahbiskan sebagai ilmu pengetahuan paling politis berhasil membuat PDI survive dan ber-evolusi menjadi PDI-P. Partai yang kini berseloroh lebih ideologis dibandingkan partai politik lainnya, terus mencetak kader ideologis. Dalam masa transisi dan kemudian menjadi oposisi, PDI-P terus mengagungkan Soekarnoisme dengan prinsip Pancasila yang ditafsirkan dengan Trisakti-nya. Namun ideologi “kekiri-kirian” ini harus mengambil jalan tengah menghadapi perebutan kursi dan tantangan globalisasi. Tak heran bila metamorfosa harus dilakukan. Bukan sekali-dua kali, mungkin berkali-kali. Entah apa karena tuntutan zaman, atau demi kepentingan pragmatis sesaat.

Perubahan itu mau tak mau dilakukan, tradisi yang kini coba dibangun oleh PDI-P; bahwa presiden bukan dari ketua partai, diejawantahkan pada sosok Joko Widodo (Jokowi). Yang capres tidak harus ketum partai. Namun ironis, ketika banyak ketua partai mendekat minta jatah kursi menteri, timbul sindiran, “ketum kok jadi menteri, levelnya ya jadi presiden.”

Mungkin sang ketua umum PDI-P sudah jengah mencalonkan diri, mungkin pula Megawati sadar kalkulasi politik kalau dirinya maju lagi, tak mungkin memenangkan kursi. Kemudian yang diajukan adalah Jokowi, sosok yang “dipungut” di tengah jalan.

Tapi seiring elektabilitasnya meningkat, ia beranjak naik ke jajaran tokoh elite partai PDI-P. Bahkan survei mengenai dirinya mengalahkan Megawati. Bukankah sempat timbul perpecahan di kalangan internal partai mengenai pencapresan 2014? Disamping itu, Megawati sangat khawatir jika dirinya tidak memberi mandat kepada Jokowi maka partai lain akan segera menarik Jokowi untuk dicapreskan, tentu Megawati tidak mau kader terbaiknya hilang begitu saja. Kontan partai-partai lain menuding Jokowi hanya capres boneka setelah dideklarasikan oleh PDI-P sebagai capres.

Wajar apabila kader partai lain menilai begitu. Jokowi kerap mengatakan bahwa, dirinya tidak punya kepentingan. Namun siapa yang punya kepentingan sesungguhnya? Tak lain adalah PDI-P (jika tidak bisa dikatakan Megawai sendiri). Untuk memulai pergeseran ideologis, PDI-P membutuhkan produk di pasar politik yang mengungguli produk-produk lain. Padahal, PDI-P tadinya tidak bisa menyentuh kalangan menengah Indonesia yang mayoritas dan kebanyakan masih muda. Mereka hanya mengandalkan jargon wong cilik-nya. PDI-P merasa harus menyumbangkan kemajuan penting dalam kehidupan berpolitik bangsa ini, meski berada di luar lingkaran kekuasaan dan koalisi yang dibangun Partai Demokrat saat itu. Namun apakah Jokowi benar-benar bonekanya PDI-P, atau Megawati? Mungkin ada benarnya. Tapi yang perlu ditekankan di sini adalah status Jokowi seperti apa yang disebut Hegel sebagai “perantara yang hilang” (vanishing mediator); sebuah perantara yang bertugas, dan memang hanya bertugas, untuk mengantarkan bangsa ini pada suatu telos (tujuan akhir). Setelah itu, mungkin saja ia tidak diperlukan lagi. Bukankah kita mengenal; politik tidak mengenal siapa kawan dan siapa lawan?

Pilpres 2014 adalah momentum, atau epos historis yang pertontonkan PDI-P dengan menciptakan terobosan-terobosan politis. Pergeseran ideologi pasca-fordis ala PDI-P; gagasan-gagasan tentang diferensiasi produk, jaringan, inovasi dan kerja sama tim, tidak bisa dimungkiri memiliki kemiripan prinsipil dengan paradigma pasca-fordisme. PDI-P menempatkan produk bernama Jokowi pada baris depan pemasaran. Suatu produk yang kepadanya lampu sorot diarahkan, tidak melalui model peraga maupun pernak-pernik periklanan. Jokowi-lah yang selama ini ada di pusat perhatian. Suatu produk yang “berbicara bagi dirinya sendiri,” dan bukan melalui iklan atau bagian hubungan masyarakat, public relation, dan sebagainya. Itulah mengapa kampanyenya Jokowi tidak memasang baliho, spanduk, dan tidak pula tayang di televisi. Mungkin ada, tapi jarang. Melalui strategi ini PDI-P menyadari bahwa, objektivitas suatu produk—yaitu kegunaan, kualifikasi dan keunggulanya—tidak dapat sepenuhnya direpresentasikan oleh peraga/model iklan. PDI-P tampaknya benar-benar yakin dengan argumen masyarakat hari ini telah cerdas.

Ketimbang Prabowo yang berbicara dalam iklan televisi mengenai cita-cita Indonesia ke depan, Jokowi cukup mengiklankan dirinya blusukan. Bagi kelas menengah, iklan Prabowo terlihat norak, sementara iklan Jokowi tampak pas dengan keinginan masyarakat. Realita kehidupan sehari-hari masyarakat disibukkan dengan mobilitas yang tinggi. Masyarakat ingin pemimpin yang mampu menandingi hal itu. Pada gagasan tentang diferensiasi; suatu produk, agar ia bisa menarik perhatian pembeli, dan dengan demikian membuatnya laris, produk itu harus menawarkan perbedaan. Beban dari suatu produk adalah bagaimana ia mampu membuat dirinya berbeda dari produk lainnya. Keunggulan dari suatu produk akhirnya terletak pada bagaimana ia bisa dibedakan dari produk lain. Kenyataan ini membawa kita kepada suatu kenyataan lainnya, yaitu keunggulan suatu produk memiliki sifat relatif: tergantung pada bagaimana ia bisa diperbandingkan dengan produk lainnya; posisionalitas suatu produk menentukan sukses tidaknya suatu produk memperoleh predikat ‘laris’.

Produksi, dengan demikian tidak hanya semata-mata kegiatan untuk menghasilkan suatu produk (barang atau jasa), melainkan lebih fundamental; produksi adalah selalu memproduksi inovasi dan diferensiasi. Inilah aspek vital produksi pasca-fordis. Ya. Meminjam perkataan Lenin, “politik adalah ekonomi yang terkonsentrasi” maka tidak jauh dari aspek modus produksi. Strategi inovasi dan diferensiasi ini mensyaratkan, dan bahkan hanya dimungkinkan oleh, suatu medan pertukaran yang karakteristik utamanya disusun oleh perbedaan. Medan pertukaran tersebut tidak lain adalah pasar, dan pasar yang fitur utamanya adalah pertukaran perbedaan, tidak lain adalah pasar dalam pengertian kapitalisme pasca-fordisme. Sebagaimana ungkapan Slavoj Zizek bahwa, kapitalisme saat ini; neo-kapitalisme, merasuk dalam relung terdalam setiap lini kehidupan masyarakat, maka dunia politik tak ubahnya pasar pertukaran.

Para pemilih sebagai konsumen politik akan melihat produk mana yang memenuhi syarat diferensiasi. Tetapi mengapa calon pembeli tertarik pada produk yang menawarkan perbedaan? Di sisi lain, belum tentu produk lain yang menawarkan perbedaan juga dipilih. Namun dalam pilpres kali ini, baik pemilih Jokowi dan Prabowo sama-sama menyukai keduanya. Tapi ada sekitar 7-8 jutaan pemilih yang menentukan kemenangan Jokowi, dan itu menjadi sengketa dalam gugatan di MK. Tentu ada kualitas tertentu dalam suatu produk yang dimanifestasikan melalui rupa-rupa strategi diferensiasi; perbedaan yang ditawarkan suatu produk adalah selalu menawarkan makna yang lain yang bahkan sama sekali eksternal dari produk tersebut; mungkin ada faktor non-politis atau non-teknis yang dinilai masyarakat pada diri Jokowi.

Artinya, mengonsumsi perbedaan adalah mengonsumsi makna. Sekali lagi, produk menjadi kurang begitu relevan dalam ekuasi konsumsi berbasis perbedaan ini sepanjang suatu produk mampu memberikan makna bagi yang mengonsumsinya, dan sepanjang perbedaan tersebut adalah perbedaan yang dihasrati oleh konsumen maka larislah produk tersebut. Tepat di sinilah teka-teki dari konsumsi, yaitu bagaimana konsumen tahu barang mana yang mampu menawarkan makna yang sedang dicarinya? Namun PDI-P cukup pintar; masyarakat tidak tahu manakah calon pemimpin yang hendak dipilih sampai mereka sendiri yang menunjukkan kepada mereka. Dan karenanya, kita akan kembali pada persoalan strategi.

Yang menang adalah yang dipilih oleh sang konsumen, dan begitu seterusnya realita politik tanah air kita. Andaikan konsumen tidak tahu apa yang dicarinya, lalu bagaimana ia bisa seolah-olah menemukan yang selama ini dicarinya? Jean Baudrillard menjawab bahwa, si konsumen akan melakukan rasionalisasi setelah ia berhadapan dengan suatu produk yang menjawab hasrat konsumsinya. Bukankah itu yang diharapkan oleh para pengamat politik agar penilaian masyarakat semakin rasional? Dengan demikian, kegunaan dan kualitas suatu produk tak lebih dari justifikasi yang dibuat-buat konsumen untuk membeli produk itu. Rasionalitas suatu produk dengan demikian hanyalah “alibi” bagi suatu aksi konsumsi.

Namun bagaimana jika ketidaktahuan konsumen akan apa yang sedang dicarinya, justru menjadi peluang bagi produsen untuk tak henti-hentinya menciptakan rupa-rupa produk yang terus ditawarkan kepada para konsumen? Hal ini akan turut menjelaskan mengapa produksi tidak pernah berhenti sembari menekankan bahwa, produk terbarunya adalah “yang paling menjawab kebutuhan Anda dan dapat diandalkan”. Sekali lagi, hal ini tidak terlepas dari aspek diferensiasi dan inovasi yang merupakan kredo wajib agar suatu produksi bisa berjalan terus dan hasilnya laris di pasaran. Diferensiasi suatu produk harus dipahami sebagai suatu inovasi dalam menciptakan bentuk-bentuk kebutuhan baru. Namun semenjak kebutuhan selalu datang belakangan, setelah tindakan rasionalisasi dan/atau alibi konsumsi calon konsumen, maka inovasi juga berarti menciptakan suatu persepsi tentang masalah baru untuk kemudian diatasinya sendiri.

Dalam politik, biasanya itu dikenal dengan penajaman visi dan misi. Para kontestan (yang juga produk politik) ini membicarakan mengenai persepsi mereka tentang persoalan yang melilit bangsa, dan selanjutnya mereka berusaha menawarkan solusi-solusi. Jika memang demikian adanya maka bukankah hal ini juga berarti bahwa, hasrat untuk mengkonsumsi selalu datang terlebih dahulu ketimbang kebutuhan akan suatu produk? Juga bukankah bahwa, jika hasrat konsumerisme telah terlebih dahulu ada maka produk tidak lebih dari pada perhentian sementara dari konsumen untuk beralih ke perhentian berikutnya? Bukan mustahil, lantaran hasrat merupakan jurang tak berdasar maka kemudian bermunculan produk-produk yang mau tak mau berpijak pada prototipe Jokowi, tapi kemudian dimodifikasi sedikit demi sedikit untuk memenuhi gaya hidup konsumerisme. Tidak berlebihan bila dunia politik kita sesungguhnya adalah dunia komoditas. Inilah konsekuensi saat modus produksi yang didasari prinsip diferensiasi inovasi dibenturkan dengan hasrat konsumsi yang tidak bertepi.

PDI-P menawarkan Jokowi dengan membuatnya se-kharismatik mungkin. Mirip-mirip kharisma Soekarno, tapi tidak sama persis dengan tokoh proklamasi tersebut. Ide mengenai suatu produk selalu didapat secara diam-diam dari konsumen itu sendiri. Bisa dibilang, meng-copy. Dengan kata lain, para elite PDI-P harus memiliki sensitivitas tinggi untuk mampu menangkap apa yang disebut-sebut sebagai “animo pasar.” Tidak berhenti di sini, setelah animo tersebut ditangkap, ia diolah sedemikian rupa ke dalam suatu produk untuk kemudian dikembalikan kepada pasar. Adanya kontak yang konstan kepada konsumen dan pasar dengan demikian menjadi faktor penting bagi bahan bakar inspirasional proses produksi. Oleh karena itu, produk yang mereka tawarkan adalah sosok kreatif yang mampu mendobrak kotak prosedural dan tradisi-tradisi politik yang ada. Tak heran bila PDI-P menggandeng kaum seniman, atau mereka yang “bangga” disebut artis lantaran ide “berpikir diluar kotak” seperti ini tentu makanan sehari-hari para seniman. Kebaruan, ekspresif, kebebasan, dan keliaran menjadi ciri dan gaya berpikir mereka-mereka yang berkecimpung dalam dunia produksi dan inovasi.

Yang tidak kalah penting adalah jaringan. Cara berkampanye yang ditawarkan PDI-P adalah membangun jaringan dengan konsumen sehingga hasrat calon pemilih untuk selalu terakses kepada calon yang mereka dukung menjadi demikian krusial. Ketersambungan pada konsumen tersebut, pada gilirannya, akan memungkinkan masyarakat untuk merealisasikan hasratnya, yaitu untuk mengkonsumsi komoditas (dalam politik berarti memberikan hak pilihnya). Ini adalah bahasa lain, atau model baru, dari relasi patron-klien. Oleh karena itu, media sosial di dunia maya/internet, sangat dibutuhkan. Media tersebut mengkomodifikasi informasi dan juga menginformasisasi komoditas. Semua informasi mengenai Jokowi bisa diakses di mana saja melalui internet, atau surat kabar. Televisi pun berpengaruh. Meskipun jarang muncul iklan spesifik yang mengkampanyekan Jokowi, berita-berita seputar kerja Jokowi di birokrasi pemerintahan pun sebagai iklan. Namun berbeda dengan iklan terselubung, melainkan iklan yang menunjukkan siapa dan bagaimana aktifitas Jokowi. Itulah yang dibutuhkan konsumen untuk merasionalisasi pilihannya, bukan kemasan, tapi kinerjanya. Sampai titik ini, media turut menginformasisasi komoditas, yakni Jokowi yang bersifat informasional, untuk kemudian dipertukarkan dan disebarkan di ruang publik melalui jaringan.

Tapi apakah Jokowi tidak bebas dari kritik? Sebaliknya, justru kritik-lah yang dibutuhkan kapitalisme pasca-fordis demi “menyempurnakan” modus produksinya. Tim pemenangan Jokowi akan bekerja untuk mengolah kritik agar bisa efektif dan senantiasa waspada terhadap aspek negatif yang timbul di internal maupun di pasaran. Logika kerja sama tim dilandasi pada pandangan bahwa, suatu pekerjaan tidak akan mampu diselesaikan dengan baik selama ia berada pada komando terpusat seorang one-man-show. Megawati yang kelihatan tidak banyak ikut campur, meski Puan Maharani masuk dalam tim pemenangan Jokowi, menandaskan seluruh anggota tim harus secara aktif berpartisipasi; tidak boleh ada anggota tim yang pasif dan hanya menunggu perintah saja. Kerja sama tim mensyaratkan masing-masing anggotanya mengambil peranan dalam menentukan arah pekerjaan. Bahkan, seluruh anggota harus memiliki rasa kepemilikan bersama terhadap hasil pekerjaan yang ditargetkan kelompok tersebut.

Asumsi ini yang pada gilirannya menginspirasikan berbagai kebijakan yang bertujuan membuat para pekerja secara sukarela berpartisipasi pada visi misi pasangan capres nomor urut 2 itu. Dalam jaringan partisipan, ada tim sukarelawan yang katanya tidak dibayar. Mungkin benar demikian, tapi dengan cara apa bisa sampai seperti itu? Kita harus mencermati konser-konser musik atau acara temu Jokowi selama kampanye yang kelihatannya semacam hura-hura dan sepele. Tapi di situ terdapat mekanisme yang sedang dijalankan. Melalui kegiatan seperti ini, para sukarelawan diperlakukan secara baik untuk memotivasinya dalam pekerjaan mendukung Jokowi. Misalnya, dalam acara temu Jokowi, sengaja yang dikonsepsikan adalah sikap egaliter, ramah, dan tanpa jarak dengan audien. Bahkan jika ingin mengkritik kebijakan Jokowi selama menjabat sebagai wali kota atau gubernur secara terbuka, justru sangat dipersilakan.

Ketika kita bicara kampanye hitam atau kampanye negatif, baik dari pihak Prabowo atau Jokowi, itu tidak hanya bisa dilihat dari aspek legal formal. Kita bisa teriak adanya bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi, tapi lebih dari itu merupakan ekspansi paradigma yang merambah dimensi kognisi dan afeksi. Kerja, kerja dan kerja, simbol gelora kapitalisme pasca-fordis yang menjadikan kerja untuk memenangkan Jokowi vis-a-visPrabowo menjadi seakan tak terelakkan dari kehidupan sehari-hari. Mekanisme ini sedikit banyak memanipulasi pikiran, emosi dan mental partisipan, sebelum dan sesudah pemilu berlangsung. Walhasil, sukarelawan terangkat statusnya, disadari atau tidak, mereka menjadi pekerja sosial.

Sampai di sini, keberhasilan PDI-P dalam mengantarkan Jokowi secara makro, bisa dipahami sebagai pergeseran ideologi kekirian memasuki masa transisi menuju pasca-fordis. Segala kreatifitas yang mampu, atau tidak, terpikirkan dalam pemilu 2014 ini, bisa saja halau oleh kubu Prabowo jika memahami karakteristik tersebut. Pasalnya, kubu Prabowo bergerak ke arah frontal yang itu bisa dibilang tidak laku dalam kampanye di era gelombang ketiga masyarakat, sebagaimana disebutkan Alvin Toffler, yaitu era masyarakat informasi. Jokowi tidak lebih daripada salah satu figur yang darinya dapat kita telusuri semangat zaman (zeit geist) seperti apa yang melatar-belakanginya. Adapun bagi PDI-P, tidak bisa terus-menerus memertahankan ideologi kekirian yang usang. Inilah ajang kompetisi mereka sekaligus tantangan untuk berani mengambil langkah baru.Toh, tidak ada yang “benar” dan “salah” dalam “bisnis” seperti ini, tapi harus ada beberapa praktik mendasar yang masuk akal; bekerja keras dan selalu sigap, tidak pernah menyerah, dan setelah mendapatkan hasilnya, berilah kepada “pekerja” Anda lebih dari yang pernah mereka harapkan.

Sumber: siperubahan.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s