Melawan Globalisasi dengan Kemandirian Ekonomi?


globalisasi

Politik adalah ekonomi yang terkonsentrasi, begitulah ungkap seorang Lenin. Ini tidak mengherankan melihat pasca-Perang Dingin, seluruh aturan dan negosiasi mengenai fiskal dan langkah privatisasi menjadi dominan dikuasai oleh Amerika Serikat. Tidak hanya itu, Amerika juga memprakarsai tumbuhnya finansial secara kompetitif, membuka wawasan politik berbasis ekonomi, dan menjamurnya berbagai perusahaan. Inilah alasan mengapa Amerika Serikat disebut sebagai pelaku utama kapitalisme, dan dianggap sebagai bentuk imperialisme yang baru.

Fenomena dunia modern ekonomi bukanlah globalisasi karena sesungguhnya globalisasi tersebut hanyalah nama lain dari imperialisme yang sudah mendominasi sejak dulu melalui Imperium Inggris dengan penanaman kapitalis pasar bebas dan sistem kediktatoran, di mana seorang penguasa memiliki legitimasi untuk mengatur arus perekonomian serta merangsang tumbuhnya investor. Imperium baru saat ini disebut Liberal Imperium. Apa yang terjadi sekarang ini membuktikan tidak adanya perubahan dominasi, melainkan hanya pergeseran dominasi. Dominasi yang muncul adalah dari negara-negara liberal yang membawa kapitalisme dalam lingkup lebih luas dan mampu mengkonstruksi sistem yang telah ada. Selain itu, globalisasi dianggap bentuk lain dari imperium karena hanya merepresentasikan kepentingan para kapitalis, menganut konsep eksplorasi, dan mampu mengintervensi organisasi ekonomi dunia seperti IMF hingga WTO.

Anthony Giddens menamakan proses globalisasi sebagai the runaway world. Menurutnya, perubahan-perubahan di berbagai bidang khususnya perubahan sosial di suatu negara akan berpengaruh secara cepat terhadap negara lain. Pengaruh itu amat dirasakan utamanya pada negara-negara bangsa yang taraf ekonominya masih berkembang. Sebuah negara menjadi sangat kecil untuk masalah kehidupan yang besar, dan pada kondisi lain menjadi terlalu besar untuk masalah kehidupan yang kecil. Salah satu dampak dari globalisasi menyentuh aspek politik. Kita bisa menyebutnya sebagai ‘industri kampanye’. Misalnya, berbagai korporasi multinasional yang ingin masuk ke Indonesia dan melakukan ekspansi global, sengaja mengekspor jasa konsultasi strategi, taktik, dan teknik pemenangan pemilu ke berbagai negara demokrasi baru. Tak terkecuali ke Indonesia.

Benih-benih tumbuhnya industri kampanye pemilu semakin jelas. Bisa dilihat dari peran televisi dalam kampanye kian meningkat; aktivitas berkampanye kian banyak direkayasa dan dikemas agar sesuai format televisi; porsi dana kampanye untuk iklan politik di televisi pun juga terus meningkat. Aksi-aksi pawai massa, apel akbar, turun ke jalan, dan sebagainya mulai tergantikan dengan gaya kampanye melalui media. Di samping itu, adanya keterlibatan konsultan berskala internasional yang menawarkan jasa untuk memoles citra politik kontestan.

Mereka berperang dalam penentuan teknik, taktik, atau strategi pemenangan pemilu bagi rekanan mereka. Dalam tataran teknik, mereka terlibat penentuan pakaian dan dasi, serta pemilihan slogan-slogan yang akan dibawakan kontestan, atau pembuatan iklan politik dan materi kampanye lain, pendekatan ke media, penyiapan penampilan kontestan di media, pemilihan media dan penentuan target kampanye. Mereka juga berperan dalam penentuan dan pelaksanaan taktik kampanye tertentu. Misalnya, menentukan isu-isu yang dinilai penting oleh segmen calon pemilih (biasanya berdasar jajak pendapat). Membuat analisis penentuan isu yang paling menguntungkan individu kontestan dan mengabaikan isu-isu persoalan lain (meski itu dalam platform partai merupakan isu sentral sekalipun). Merekayasa citra kontestan sesuai isu persoalan yang dipilih, merancang pesan dan simbol yang diperlukan, serta merencanakan pemanfaatan media, semuanya untuk mengusahakan agar calon pemilih terfokus pada isu yang telah dilekatkan pada kontestan.

Aspek lainnya adalah soal pembiayaan politik. Biaya untuk menciptakan figur dan citra bagi peserta pemilu nasional maupun pemilukada sangat tinggi. Hal tersebut berupa publikasi melalui media cetak dan elektronik yang disiarkan secara berulang-ulang untuk menghimbau dukungan bagi peserta pemilu ataupun pemilukada. Terlebih lagi biaya pemilu dan pemilukada sering kali membutuhkan ongkos yang sangat tinggi karena terjadinya politik uang dan percaloan. Hal ini menimbulkan praktik politik transaksional yang tampak dengan adanya transaksi antara elite ekonomi (pengusaha penyandang dana politik) dan calon pemimpin, baik di tingkat nasional maupun lokal. Transaksi politik juga terjadi antara calon pemimpin dan elite partai pendukung untuk memperjualbelikan jatah kursi. Kemudian transaksi antara tim kampanye dan penyelenggara atau petugas pemilu di lapangan sehingga mendorong terjadinya kecurangan. Demikian pula transaksi dengan massa bayaran yang melibatkan para makelar. Praktik dan siklus seperti inilah yang menyebabkan tingginya ongkos politik di pilkada dan memicu maraknya kasus korupsi di setiap tingkat kepemimpinan dari pusat hingga daerah.

Ketika Obama dalam kampanye pemilu presidensial AS menjanjikan perubahan pada rakyat Amerika, tapi ternyata retorika itu menemui kontradiksinya karena ia menjanjikan perubahan untuk rakyat sembari menghamba kepada kepentingan modal dan kapitalisme. Segera setelah memangku jabatan, ia mengucurkan triliunan dolar untuk menyelamatkan kaum kapitalis dari krisis finansial dan membuat rakyat membayarnya tatkala krisis terjadi. Enam tahun setelah eforia Obama, tidak ada lagi yang berbicara mengenai “Harapan” di AS. Obama dan pesan “Hope” dan “Change”nya telah terdiskreditkan. Antara pemilihan presiden 2008 dan 2012 Obama kehilangan 5 juta suara, dan pupus sudah antusiasme akar-rumput di antara pemilihnya. Khususnya kelas pekerja AS yang terpaksa memilih Obama lagi pada 2012 karena tidak ada pilihan yang lebih baik lagi, dan bukan karena pengharapan akan masa depan yang lebih cerah di bawah Obama. Kaum muda dan buruh AS harus melalui fase yang menyakitkan itu. Dengan cara yang sama, rakyat Indonesia mungkin harus melalui fase demikian setelah eforia terjadi. Ini tampak pada masyarakat DKI yang mulai bisa melihat sejumlah keterbatasan dari program-program Jokowi.

Namun terlepas dari siapa presidennya, Jokowi, Prabowo, atau yang lain, gambaran besarnya adalah siapa yang akan mengganti ongkos politik yang tinggi, belum lagi ditambah hutang-hutang negara dari rezim sebelumnya. Lantas bagaimana para pemimpin negeri menjalankan program-program ketika masih terbelenggu investor, sponsor, pemodal yang mana kepentingan mereka cuma keuntungan pribadi?

Coba lihat ketika debat capres/cawapres kemarin, banyak visi misi yang dipaparkan. Bagi masing-masing pihak saling mengklaim program mereka yang terbaik. Anggap saja begitu. Namun pada akhirnya, bukan persoalan administrasi atau manajemen pemerintahan yang lebih baik, atau masalah ada tidaknya kemauan politik (political will) seperti yang sering diperbincangkan oleh para pengamat politik dan sosial. Ini adalah masalah kelas, seperti halnya semua program yang menyangkut hajat hidup masyarakat. Ini adalah masalah siapa yang harus membayarnya; rakyat di bawah atau kapitalis.

Ketika rakyat miskin sudah tidak bisa lagi dipajak karena memang tidak ada sesuatu pun yang bisa dipajak darinya, maka anggaran sosial ini harus didapatkan dari pajak kelas-kelas atas (kelas menengah ke atas dan konglomerat). Kelas menengah kita, yakni terutama lapisan kelas pekerja yang kondisinya relatif lebih baik secara ekonomi, tidak suka dipajak. Posisi ekonomi mereka pun sebenarnya sangat rentan, dan hanya menunggu waktu saja sebelum mereka sadar bahwa mereka adalah bagian dari kelas proletar. Sementara para pengusaha dan konglomerat sangat alergi dipajak, terutama dalam keadaan krisis. Ketika ekonomi semakin lesu, hal terakhir yang bisa diandalkan pemerintah adalah pajak dan berbagai peraturan yang akan memotong subsidi kepada rakyat.

Indonesia adalah negara yang tertinggal dalam hal pengumpulan pajak—yang cukup terhibur dengan realisasi pajak tembus 1000 triliun. Dengan tax ratio (rasio penerimaan pajak terhadap PDB) hanya 12 persen, kita tercecer dibandingkan dengan Filipina (14,4 persen), Vietnam dan India (15 persen), Malaysia (15,5 persen), Tiongkok dan Thailand (17 persen). Secara tipikal, di negara-negara yang kian miskin, tax ratio-nya rendah, misalnya Pakistan (10 persen) dan Bangladesh (8,5 persen). Pemerintah harus mengejar penerimaan pajak untuk mengurangi defisit APBN, alias mengurangi akselerasi utang pemerintah. Sebaliknya, kelas menengah ke atas justru menghendaki stimulus dan keringanan pajak. Oleh karena itu, masalah pembiayaan program pemerintah dari pusat sampai ke daerah, menjadi lebih serius ketika kapitalisme hari ini sedang dalam krisis di seluruh dunia. Di mana-mana pemerintahan kapitalis menderita defisit anggaran besar yang harus mereka seimbangkan, dan ini mereka lakukan dengan pemotongan subsidi-subsidi untuk rakyat.

Benarkah setelah hampir 7 dekade merdeka, Indonesia di abad ke-21 terus tumbuh menjadi bangsa yang semakin bersatu, semakin damai, semakin makmur, semakin demokratis, dan pertumbuhan ekonominya semakin berdikari?

Tidak, negara ini justru menjadi semakin oligarkis. Kita menjalankan pemilu secara teratur dan damai, tapi sekadar eforia. Masyarakat disuguhi atraksi politik di depan panggung di saat bersamaan para politisi terus menutupi-nutupi apa yang terjadi baliknya. Pasar dunia anjlok, kekacauan terjadi di mana-mana pada skala internasional, dan negara imperialis terus agresif mencari “dunia baru” untuk dijajah. Dalam negara oligarkis, kelas penguasa adalah elite yang mengabadikan diri sepenuhnya demi negara agar bisa mengkooptasi segala yang ada. Mereka menceraikan dirinya dari masyarakat.

“Akumulasi kekayaan di satu kutub, pada saat bersamaan, adalah akumulasi penderitaan di kutub yang berlawanan.” kurang lebih itulah yang dikatakan oleh Karl Marx, dan kondisi inilah yang sedang terjadi di Indonesia. Ini pula yang mengubah The American dream menjadi the American nightmare. 47 juta orang Amerika dipaksa untuk mengambil kupon makanan agar bisa makan di akhir bulan. Kondisi yang tertuang dalam gerakan Occupy Wallstreet dengan slogan “We are the 99%.”

Sederhana saja melihat penyebabnya bahwa, ada konsentrasi kapital di tangan kelas elite. Terkonsentrasinya kapital berarti terkonsentrasinya ekonomi, dan itulah politik. Kedaulatan politik akan kehilangan maknanya jika tidak diiringi oleh kemandirian ekonomi dalam pembuatan kebijakan nasional. Kemandirian ekonomi adalah jaminan kemampuan sebuah negara dalam memenuhi kebutuhan rakyat. Namun bagaimana mau melawan globalisasi dengan kemandirian ekonomi, kalau membiarkan akumulasi kapital berada di satu kutub?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s