Ketika PNS Dipaksa Shalat Dzuhur Berjama’ah


Kejadiannya di Situbondo, Berdasarkan hasil evaluasi, jumlah PNS yang mengikuti sholat berjamaah di Masjid Jami’ Al Abror kian menurun. Karena itu, Bupati Dadang Wigiarto meminta seluruh Kepala SKPD, bersedia menandatangai surat pernyataan komitmen mendukung sholat berjamaah.

Seluruh Kepala SPKD mewajibkan seluruh stafnya mengikuti sholat dzuhur berjamaah. Selain itu, Bupati meminta Kepala SKPD melakukan absensi kehadiran anak buahnya, dan melaporkannya secara berkala melalui Badan Kepegawaian Daerah, BKD.

Mungkin Bupatinya sangat meyakini ayat dalam teks agama bahwa shalat dapat mencegah keji dan munkar sehingga benar-benar percaya. Sedangkan di sisi lain, realitas hukum di negara kita justru menampilkan aktor-aktor dan tokoh relijius sebagai pelaku korupsi.

Urusan ibadah adalah urusan personal, tapi dipaksa untuk jadi kewajiban di ranah publik. Saya jadi teringat lagi kondisi di Mekkah dan Madinah sewaktu bekerja sebagai tenaga musiman haji. Di dua kota itu diterapkan peraturan bahwa setiap shalat lima waktu, semua gerai toko dan aktifitas jual beli harus tutup sementara. Masyarakat pun diwajibkan untuk ikut shalat berjamaah.

Memang ada hubungannya antara shalat dan kepegawaian? Mungkin dalam pemikiran sang Bupati ada. Sebenarnya tujuannya mungkin baik agar PNS tidak malas-malasan lagi, tapi mereka diperlakukan seperti anak TK yang baru diajari shalat kalau misalnya kita lihat di sekolah-sekolah berlabel Islami. Caranya pun keliru, dalam hal ini, negara yang katanya menjamin kebebasan untuk berkeyakinan, lantas menggunakan cara pemaksaan dalam melaksanakan ibadah.

Tidak ada hukum yang mengatur HARUS beribadah. Hanya mejamin kebebasan beribadah. Terlepas orang mau atau tidak melakukannya. Nah, pejabat daerah ini menerbitkan “hukum” sendiri bagi yang tidak beribadah. jadi kebebasan telah dilanggar, di mana kebebasan berarti negara menjamin jika dilakukan, tetapi tidak ada sanksi jika tidak melakukan. sanksi hanya berlaku secara spiritual. Jika kebebasan beribadah dan berkeyakinan itu dijamin serta dilindungi negara, semestinya demikian pula dengan kebebasan tidak beribadah dan tidak berkeyakinan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s