Peraih World Statement Award Bungkam Soal Sampang dan Saatnya Bubarkan MUI


Lagi-lagi Sampang. Kerusuhan antarumat beragama yang bertahap dan eskalasinya selalu meningkat. Pemerintah tidak mau repot. Alih-alih melindungi warga agar dapat kembali ke kampung halamannya, justru pemerintah bersekongkol dengan mayoritas warga yang ingin mengusir kaum Syi’ah yang minoritas itu. Menurut Koordinator Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Universalia, Hertasning Ichlas, para pengungsi dipaksa aparat Satpol PP Kota Sampang untuk meninggalkan GOR.

Wakil Bupati Sampang Fadilah Budiono mengatakan, “Tidak ada kewajiban pemerintah untuk mengganti rugi. Para pengungsi Syiah akan dipindahkan ke rusunawa dekat Pasar Puspoagro, Kabupaten Sidoarjo. Di sana pemerintah telah menyediakan 72 unit rumah gratis untuk pengungsi.

Dahulu pemerintah tak dapat melindungi mereka dari aksi pembakaran rumah mereka, dan sekarang setelah mengungsi, mereka dibawa ke rumah susun di Sidoarjo, opsi yang jauh-jauh hari sudah disiapkan pemerintah. Artinya, pemerintah memang sudah menyiapkan pemindahan warga tersebut. Mereka diangkut dengan diseret, dipaksa, demikian yang dijelaskan oleh Hertasning.

Si Peraih World Statement Award lagi-lagi membuktikan bahwa penghargaan itu memang pantas dia dapatkan. Karena dengan penghargaan tersebut, rakyat akan dengan gampang semakin menertawai kebebalannya.

“Kami tidak akan mentolerir setiap bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok manapun dengan mengatasnamakan agama. Kami tidak akan membiarkan penodaan tempat-tempat ibadah agama manapun atas alasan apapun. Kami akan selalu melindungi kaum minoritas dan memastikan tidak ada yang terdiskriminasi. Kami akan memastikan bahwa mereka yang melanggar hak-hak orang lain akan diganjar hukuman yang setimpal,” itulah janji SBY ketika mendapatkan penghargaan tersebut. Tapi kenyataannya? Negara tidak bisa melindungi minoritas Syi’ah di Sampang untuk mendapat hak hidup dan kebebasan beragama serta berkeyakinan yang setara dengan orang-orang yang hendak mengusir mereka.

Pluralisme di negara ini, sebagaimana dikatakan oleh Garin Nugraha di acara Kick Andy adalah basa-basi. Tidak cuma pluralisme, jika kita iritasi menggunakan istilah itu, toleransi pun juga sama basa-basinya. Itulah Indonesia.

“Alah dasar orang sekuler bisanya cuma membela Syi’ah dan Ahmadiyah, tapi urusan polwan yang dilarang berjilbab malah didiamkan.” tanggapan semacam ini biasanya yang diberikan orang-orang yang pro pengusiran Syi’ah di Sampang ketika berita mengenai pengusiran itu saya unggah di media sosial. Apakah itu setimpal? Atas nama ajaran agama yang kalian klaim paling benar, lantas kalian mengusir mereka? Ibarat kalimat kasarnya, “Enyah kalian kalau tidak mau kami enyahkan.” menjijikkan sekali pemikiran orang-orang seperti ini bisa ada di negeri ini, atau memang negeri ini telah tercemar wabah-wabah antiperbedaan.

Termasuk seperti MUI yang seolah cuci tangan. Saya pernah bicara dengan seorang kawan yang pernah di Mesir, tapi dia mengabdikan dirinya pada lembaga tersebut. Saya bilang bahwa setiap ada kekerasan MUI selalu cuci tangan, padahal mereka sendiri yang menyediakan basis pengetahuan berupa fatwa atau tausiyah kepada umat yang bisa dijadikan landasan untuk melakukan kekerasan. Lalu dia mencak-mencak dan marah kepada saya dan mengatakan bahwa MUI hanya mengeluarkan dan menyuarakan kebenaran, harus dipisahkan dari peristiwa kekerasan yang terjadi di masyarakat.

Itulah bodohnya kawan saya si penyembah lembaga sok otoritatif soal keagamaan di Indonesia itu. Mungkin semua pendukung MUI tetap eksis memang seperti kawan saya itu. Tapi mereka tidak melihat realitasnya. Setiap tragedi seperti pengusiran Syi’ah di Sampang, anti-Ahmadiyah, atau menolak pembangunan rumah ibadah agama lain, pasti mengikutsertakan fatwa-fatwa atau tausiyah yang dikeluarkan MUI, baik MUI pusat atau daerah. Mereka tidak bisa menutup mata soal itu atau pura-pura tuli (jangan-jangan memang sudah tuli).

Sesungguhnya kedudukan MUI tak jauh beda dengan LSM atau ormas lain seperti Kontras dan sebagainya. Namun mereka bertindak seolah otoritas agama paling otoritatif di negara ini. Oleh karena itu, bahkan jikalau ada payung hukum yang memayungi pembentukan lembaga ini, perlu ditinjau kembali keberadaan mereka. Malah MUI semakin mendapat kedudukan istimewa dan seolah dipandang bahwa merekalah yang paling berhak menentukan persoalan agama dan bagaimana cara warga sipil beragama. Mereka seolah masuk dalam perangkat negara. Sementara itu perangkat negara dalam mengurusi persoalan diskriminasi dan kerukunan antarumat beragama sebenarnya lebih dari cukup. Ada menteri, ada lembaga agama, ada aparat keamanan, tapi yang mereka lakukan tak jauh dengan warga mayoritas yang diskriminatif itu. Makanya tidak salah apabila dibilang keseluruhan sistem ini hanya persekongkolan dan basa-basi belaka.

Sebaiknya sertifikat, piagam, plakat WSA itu dibuang ke toilet jika digunakan sebagai pencitraan saja

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s