Cara Membasmi Konflik ala Ahmad Heryawan (Aher)


Politik agama resmi dan agama tidak resmi yang dilakukan pemerintah semakin menggurita. Kelompok minoritas seperti Ahmadiyah dianggap sebagai sumber konflik dan karenanya harus dibasmi. Paling tidak itulah yang dicetuskan oleh sang Gubernur terpilih untuk periode kedua Ahmad Heryawan.

Ahmad Heryawan menilai, kekerasan berujung perusakan pada saat penyerangan jemaah Ahmadiyah di Kampung Babakan Sindang, Desa Cipakat, Kecamatan Singaparna, dan di Kampung Wanasigra, Desa Tenjowaringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, minggu lalu, tidak perlu terjadi jika ajaran Ahmadiyah hilang.

“Tentu kita ingin kerukunan hidup beragama berlangsung baik. Ahmadiyah ini ada sisi melanggar dan pelanggaran, sebenarnya ada pada penyebaran ajaran agama yang bertentangan. Kalau ini hilang maka tidak ada masalah,” kata Ahmad Heryawan saat ditemui di Pusat Dakwah Islam (Pusdai) Jalan Surapati, Kota Bandung, Selasa (7/5/2013).

Demikianlah kutipan perkataan Aher di salah satu media Kompas, dan mungkin logika semacam ini yang ada di benak para pemimpin negeri. Bahkan, mungkin bangsa ini memang berlogika seperti itu. Dalam tulisan saya sebelumnya yang berjudul Kebebasan Beragama dan Kebebasan Tak Beragama, saya mengulas mengenai kronologi sejarah mengapa pemerintah menerapkan politik agama resmi dan tidak resmi. Warga negara yang memeluk agama resmi adalah mereka yang disebut beragama, sedangkan yang tidak memeluk agama resmi maka disebut tidak beragama.

Saya akan mengutip kembali dari tulisan saya sebelumnya, Pada tahun 1961, Kementrian Agama menggagas pengertian bahwa yang dimaksud dengan agama adalah; kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa, adanya Nabi dan kitab suci, dan mempunyai komunitas penganutnya. Definisi agama tersebut tentunya mengadopsi agama-agama monoteistik, terutama yang berasal dari rumpun semit; Islam dan Kristen. Menurut Niels Mulder, definisi tersebut diformulasikan oleh Kementrian Agama untuk meng-counter aliran kebatinan/kepercayaan yang berkembang sejak 1950-an. Sebagaimana tercatat pada tahun 1953, kurang lebih terdapat 360 kelompok aliran kebatinan/kepercayaan. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai pengaruh signifikan dalam pemilu pada tahun 1955, di mana para elitnya dengan mudah memobilisasi massa untuk menggunakan hak pilih mereka, yang mayoritas ditujukan pada partai-partai berhaluan nasionalis atau komunis. Implikasinya partai-partai berasaskan Islam hanya mendapat tak lebih dari 42 prosen suara.

Pada saat yang sama BKKI (Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia) telah dibentuk sebagai respon terhadap PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) yang dibentuk Kementrian Agama pada tahun 1952. BKKI sempat mengajukan pada Presiden Soekarno pada tahun 1957 agar aliran kebatinan setara dengan agama, namun hal tersebut mendapat penolakan. Legitimasi PAKEM semakin menguat semenjak mempunyai cabang-cabang di seluruh provinsi. Dalam surat instruksi No 34/Pakem/S.E./61 tertanggal 7 April 1961, Badan Koordinasi PAKEM pusat memberikan otoritas bagi seluruh cabang dalam menginvestigasi buku-buku keagamaan, brosur, traktat, dan materi-materi yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri. Kekuasan PAKEM menjadi tak terbatas dalam menjustifikasi aliran keagamaan dan/atau kepercayaan yang sesat dan menyesatkan dan diduga berbahaya bagi masyarakat. Pada tahun 1967, Kejaksaan Agung mengambil alih kontrol terhadap PAKEM setelah pada tahun 1955, kontrol terhadap PAKEM diambil alih Kementrian Kehakiman dari Kementrian Agama. Di masa Orde Baru, PAKEM juga digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi gerakan-gerakan politik kelompok-kelompok keagamaan. MUI sendiri terbentuk di tahun 75-an, yang pada waktu itu banyak menerima protes dari masyarakat. Akan tetapi, pada tahun 2000-an MUI mereformasi diri dengan slogannya menjadi pelayan umat.

Pertanyaan pun muncul umat yang mana yang dilayani? Apakah umat yang puritan dan fanatis, atau moderat, atau liberal? Terlepas dari slogan tersebut, rekam jejak MUI tampak jelas bahwa selama ini MUI bertindak sebagai pemilik otoritas keagamaan yang sah–dalam hal ini Islam. Urusan persoalan agama akan dilarikan ke MUI dan setelah MUI berkoar soal fatwa-fatwa, muncullah kelompok ormas-ormas yang akan mengeksekusi fatwa MUI. Ormas-ormas yang bagaikan tentara partikelir ini sering kali melakukan sweeping seperti yang terjadi pada kasus Ahmadiyah.

Kebebasan beragama meskipun dijamin dalam konstitusi negara, tetapi juga dibatasi oleh kerangka politik korporatisme. Nah, saat ini ketika lembaga-lembaga agama bikinan Orde Baru sudah terbentuk, mereka terus menancapkan tajinya untuk mengokohkan sebagai otoritas agama yang ada di Indonesia. Permasalahan kontemporer ternyata bukan cuma soal warga negara yang memeluk agama resmi dan tidak resmi, tetapi juga  mengenai kelompok-kelompok minoritas yang dituding menyempal dari doktrin ajaran agama resmi sebagaimana yang terus diawasi oleh lembaga otoritas keagamaan bentukan negara.

Dulu pernah ada isu Syi’ah itu sesat, demikian juga sejumlah kelompok lain yang difatwakan sesat oleh MUI dan tak terkecuali Ahmadiyah yang mana polemiknya sudah berlangsung sejak tahun 80-an. Saat ini muncul lagi pertentangan itu ditambah dengan meningkatnya kelompok-kelompok puritan yang sangat mudah bereaksi terhadap golongan-golongan yang dibilang sesat dengan cara-cara mengangkat senjata. Akibatnya konflik di tengah masyarakat semakin meruncing. Aparat negara seperti polisi juga berlogika sama, mereka mendukung kelompok mayoritas, dan akibatnya yang terjadi adalah aparat dan masyarakat puritan/fanatik bersatu padu menistai kelompok minoritas, sebagaimana penyegelan yang terjadi di Bekasi.

Sekarang sang Gubernur pun turut mengamini kebijakan politik agama resmi dan tidak resmi yang mau tak mau justru semakin mengkonstruk pola pikir serta paradigma masyarakat dalam memandang kelompok minoritas, atau kelompok yang dituding sesat. Buktinya adalah pernyataan Ahmad Heryawan sendiri yang bisa jadi juga ungkapan atau pesanan dari partai yang mendukungnya, yakni PKS. Tak hanya Aher, saya rasa banyak sekali pemimpin-pemimpin di daerah di Indonesia ini yang memang berlogika dan bertindak serupa. Namun, inilah yang terjadi di Indonesia; bukannya keragaman dalam sebuah persatuan, tapi penyeragaman untuk menyatukan.

Mari kita ganti mottonya; bukan Diversity in Unity, tapi Uniformity for Unity

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s