DPR Sibuk Ngurusi Santet, Takut Bahas Hukuman Koruptor


Ketua Umum Ikadin, Otto Hasibuan mengutarakan, Indonesia tak membutuhkan UU santet. Pasalnya, RUU santet tak akan menekan penggunaan ilmu magis yang kerap mencelakakan orang lain. “RUU santet tak mendukung untuk diterapkan,” jelasnya kepada wartawan, Minggu (7/4/2013).

Dijelaskan, pembuktian perbuatan santet sangat lemah. Begitupun dengan bukti yang didapat dari keterangan para saksi. “Memang keterangan saksi atau pelaku bisa dijadikan bukti, tapi mana ada pelaku santet bisa mengakui perbuatannya,” terangnya.

Sejauh ini, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sudah cukup untuk memidanakan semua perilaku yang merugikan orang lain, termasuk pelaku santet. Karenanya, RUU tak tepat untuk dibicarakan apalagi disahkan sebagai undang-undang. Pengakuan dari pelaku cukup dijerat dengan pasal yang sudah ada.

“Kalau ada yang mengaku bahwa sebagai dukun santet dan bisa membunuh orang, ini kan bisa dipidana dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana,” katanya.

Dia melihat, pembahasan RUU santet secara psikologis akan mendukung untuk menciptakan pikiran-pikiran tak logis dalam masyarakat. Tak hanya itu, RUU santet akan memicu berkembangnya kepercayaan kepada takhayul yang tak akan membangun kepribadian bangsa.

=====================================================

Menurut pemikiran sederhana dari orang awam seperti saya–setelah saya menjadi pelarian, saya menahbiskan diri menjadi orang awam, RUU ini lagi-lagi merupakan potret seberapa dangkalnya pola pikir anggota DPR. Di tengah huru hara perang antara Eyang Subur dan Adi Bing Slamet, mereka seolah terseret ke pusaran isu yang kini ujug-ujug menasional. Tiba-tiba muncul pula tuntutan dari sebagian kalangan masyarakat untuk memasukkan pasal santet ke dalam KUHP.

Negara ini dibawa-bawa untuk mengurusi hal-hal gaib dan supranatural mirip di Eropa pada abad-abad kegelapan dan juga mirip di negara seperti Saudi Arabia pada masa kini di mana banyak warganya dihukum gara-gara isu sihir, klenik, dan sebagainya.

DPR pun seolah menyambut isu tersebut dan benar-benar akan membahas soal revisi KUHP. Kok, DPR malah jadi sibuk mengurusi pasal yang kontroversial dan masuk ke hal-hal “beginian” ketimbang membahas hal yang benar-benar nyata dan rasional, yakni soal hukuman bagi para koruptor yang jelas-jelas siapapun di negeri ini bisa menilai telah menciderai rasa keadilan.

Dalil logisnya adalah mengapa koruptor dihukum lebih ringan dari pencuri atau maling dalam kasus-kasus kriminal biasa, belum lagi tindak korupsi yang berhasil divonis tidak benar-benar berhasil mengembalikan uang negara yang dikorupsi, dendanya pun jauh dari kata “impas”.

Yang mengenaskan adalah kabarnya DPR sampai harus studi banding ke beberapa negara hanya untuk membahas soal santet. Tampaknya membahas undang-undang tak lebih dari ajang proyek bagi mereka. Tentu saja pihak mahasiswa di luar negeri tidak tinggal diam sebagaimana reaksi dari PPI Inggris yang menolak kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke beberapa negara di Eropa untuk melakukan studi banding mengenai KUHP dan KUHAP, di mana pasal kontroversial seperti santet dan perzinahan terdapat di dalamnya. Perhimpunan Pelajar Indonesia di United Kingdom (PPI UK) yang membawahi lebih dari 1,350 pelajar Indonesia di Inggris, Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara menyurati Ketua Komisi III DPR RI, Gede Pasek Suardika.

Pada surat tersebut, PPI UK memberikan 7 buah tanggapan mengenai kunjungan kerja tersebut, yaitu:

1. Pembelajaran ilmu santet tidak relevan di Inggris karena ilmu santet didasarkan pada budaya lokal, yang jelas berbeda. Ilmu Santet juga seharusnya bisa dihilangkan dengan kemajuan pola berpikir bangsa.

2. Mempelajari tentang perzinahan tidak relevan di Inggris karena jelas memiliki perbedaan nilai kebudayaan.

3. Apabila memang hukum pada saat ini berorientasi pada Belanda, seharusnya DPR merevisinya berdasarkan kearifan lokal Indonesia yang seharusnya sudah dipahami setelah 67 tahun merdeka, bukan malah belajar ke negara barat, seperti Inggris.

4. Hingga jangka H-1 bulan menjelang kedatangan, Komisi III DPR RI belum memiliki agenda dan nama-nama yang jelas, sehingga ini jelas merupakan peluang untuk pemborosan anggaran.

5. Perlu penjelasan mengenai angka sebesar 6,5M rupiah. Angka ini menunjukkan rendahnya kepedulian sosial terhadap masyarakat Indonesia. Selain itu, pengiriman juga berdasarkan azas proporsionalitas bukan kompetensi, sehingga lebih dipentingkan keterwakilan partai dibandingkan pengiriman orang yang berkualitas.

6. Hasil kunjungan Badan Legislatif DPR RI pada November 2012 mengenai keinsinyuran juga belum membuahkan hasil yang jelas.

7.Telekonferensi dan internet seharusnya dipertimbangkan menjadi suatu solusi untuk penghematan biaya.

Berdasarkan berbagai pertimbangan-pertimbangan tersebut, PPI UK memutuskan untuk menolak kunjungan kerja Komisi III DPR RI. Surat telah dikirim via pos dari Inggris pada tanggal 2 April 2013 dan seharusnya tiba di gedung Nusantara I DPR RI dalam jangka 5 hari kerja.

So what, mungkin karena sengaja atau bagaimana. Entahlah. Bagi saya sendiri bukan hanya tak masuk diakal jika DPR malah sibuk mengurusi hal-hal santet dan semacamnya, tapi juga memalukan. Mereka ribut pada urusan seperti itu dan lupa pada hal lainnya yang lebih penting.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s