Fenomena Rasyid Rajasa, Contoh Konyolnya Hukum di Indonesia


Cukup menarik menyimak kisah sang aktor kecelakaan maut Tol Jagorawi yang bernama Rasyid Rajasa. Dari namanya orang sudah kenal ada hubungannya dengan Hatta Rajasa, seorang petinggi di negeri ini.

Rasyid adalah tersangka kasus kecelakaan maut di Km 3+335 Tol Jagorawi arah Bogor pada 1 Januari 2013 pagi. Mobil BMW B 272 HR yang dikemudikan Rasyid menghantam Daihatsu Luxio F 1622 CY hingga dua penumpangnya, Harun (60) dan Raihan (1,5), meninggal dunia, serta tiga orang lain luka-luka.

Rasyid Rajasa sudah divonis bersalah, tetapi tidak ditahan, bahkan bisa kembali ke London (Enak ya). Ini menarik.

Dalam amar putusan, Ketua Majelis Hakim Suharjono mengatakan, terdakwa terbukti melanggar Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan subsider Pasal 310 Ayat (3). Oleh sebab itu, Rasyid divonis lima bulan hukuman penjara serta denda sebesar Rp 12 juta. Apabila tidak dibayar, maka Rasyid dikenakan masa percobaan enam bulan.

Kenapa Rasyid tidak ditahan? ini alasan hakim: Adapun poin meringankan, terdakwa dikatakan bersikap kooperatif selama proses hukumnya. Selain itu, terdakwa masih berstatus mahasiswa dan terdakwa memberi santunan kepada keluarga korban. Terlebih, terdakwa telah berjanji untuk menyekolahkan keluarga korban hingga dewasa.

Dan ini pernyataan dari keluarga korban: “Keluarga Rasyid juga datang sehari setelah meninggalnya kakak (Harun) dengan membawa sembako,” kata Ukar (Ipar Harun).

Selain menyekolahkan anak bungsunya, Ferdiansyah, keluarga Rasyid juga berjanji memberikan pekerjaan atau modal usaha kepada Nurhasanah, anak keempat Harun. Hal itu dikarenakan hanya Nurhasanah dan Ferdiansyah yang belum memiliki keluarga sendiri. Adapun Ukar, ipar Harun, mengatakan, pasca-kecelakaan di Tol Jagorawi pada 1 Januari 2013 lalu, keluarga Rasyid sudah memberikan bantuan kepada istri Harun, yaitu Umianah. Keluarga Rasyid juga memberikan catering untuk tahlil memperingati tujuh hari meninggalnya Harun.

Pertanyaannya? apakah dengan membawa sembako, memberi santunan dan seterusnya, itu melemahkan hukum? menyebabkan kurangnya pasal yang didakwakan? lemahnya tuntutan dari jaksa umum? rendahnya vonis dari hakim?

Kita masih ingat, seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan disebabkan kemiskinan yang dialaminya. Nenek itu divonis penjara 2,5 tahun. Ini sedikit cuplikan kisah nenek tersebut.

Hakim Marzuki menghela nafas, dia memutus di luar tuntutan jaksa PU, ‘maafkan saya’, katanya sambil memandang nenek itu, ‘saya tak dapat membuat pengecualian hukum, hukum tetap hukum, jadi Anda harus dihukum. saya mendenda Anda 1 juta rupiah dan jika Anda tidak mampu bayar maka Anda harus masuk penjara 2,5 tahun, seperti tuntutan jaksa PU’. Nenek itu tertunduk lesu, hatinya remuk redam, sementara hakim Marzuki mencopot topi toganya, membuka dompetnya kemudian mengambil dan memasukkan uang 1 juta rupiah ke topi toganya serta berkata kepada hadirin. “Saya atas nama pengadilan, juga menjatuhkan denda kepada tiap orang yang hadir di ruang sidang ini sebesar 50ribu rupiah, sebab menetap di kota ini, yang membiarkan seseorang kelaparan sampai harus mencuri untuk memberi makan cucunya, saudara panitera, tolong kumpulkan dendanya dalam topi toga saya ini lalu berikan semua hasilnya kepada terdakwa.” Sampai palu diketuk dan hakim Marzuki meninggalkan ruang sidang, nenek itupun pergi dengan mengantongi uang 3,5 juta rupiah, termasuk uang 50ribu yang dibayarkan oleh manajer PT Andalas Kertas yang tersipu malu karena telah menuntutnya.

Wahai penguasa dan penegak hukum, di mana nurani kalian? Seorang nenek yang mencuri singkong karena miskin divonis 2,5 tahun penjara, sedang anak seorang pejabat dan juga besan presiden, telah membunuh (menghilangkan nyawa) 2 orang hanya divonis 5 bulan dan itupun tidak ditahan. Hukum benar-benar bersumber dari KUHP=Kasih Uang Habis Perkara.

Kembali ke kisah Rasyid Rajasa, 1 Januari 2013, beberapa jam setelah pergantian tahun dari 2012 ke 2013 terjadi kecelakaan lalu lintas di Tol Jagorawi (arah Bogor) KM 3+335. Mobil BMW bernomor polisi B 272 HR yang dikemudikan oleh anak bungsu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa : Rasyid Amrullah Rajasa menabrak Daihatsu Luxio dengan nomor polisi F 1622 CY yang saat itu melaju didepannya. Akibatnya? Dua dari lima penumpang mobil malang tersebut tewas, yaitu Harun (60 tahun) dan Raihan (1,5 tahun).

Pada tanggal 26 Maret 2013, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman pidana 5 bulan dengan masa percobaan 6 bulan. Entah ini ada hubungannya dengan pemerintah incumbent mengingat Hatta Rajasa adalah bagian dari partai yang sedang berkuasa saat ini, jelas sekali bahwa vonis ini terlalu ringan untuk sebuah kasus tentang kelalaian yang sampai menghilangkan nyawa orang lain. Seingat saya, ada pasal KUHP mengenai kasus penghilangan nyawa dengan atau tanpa sengaja biasanya dikenai hukuman minimal 2 sampai 5 tahun penjara. Saya tidak punya latar belakang pendidikan hukum, tetapi saya ingat jelas mengenai pasal yang mengatur hukum pidana tersebut melalui buku KUHP kakak saya yang dulu kuliah di jurusan Hukum dan saya ingat jelas hukuman minimalnya tidak ada dalam hitungan bulan. Kasus Rasyid sendiri menghilangkan dua nyawa, apakah masuk akal jika hanya divonis 5 bulan penjara dengan hukuman percobaan 6 bulan?. Hukuman percobaan 6 bulan berarti Rasyid tidak harus masuk penjara, dia boleh saja bebas seliweran petantang-petenteng tanpa merasa bersalah, yang penting dia tidak menabrak orang sampai mati selama 6 bulan kedepan.

Yang paling menggelikan adalah ada pertimbangan majelis hakim Hari Budi S. bahwa kecelakaan yang mengakibatkan dua nyawa melayang btersebut tidak melulu kesalahan terdakwa, tetapi juga dari pihak korban. Alasannya adalah karena bagian bangku mobil korban sudah dimodifikasi sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kelima korban (dua orang diantara meninggal, tiga orang lagi mengalami luka) terlempar keluar dari mobil. Entah teori apa yang akan digunakan sang majelis hakim untuk membuktikan bahwa tidak akan ada korban nyawa seandainya jok mobil tidak dimodifikasi. Logikanya adalah ini kecelakaan lalu lintas, bukan soal modifikasi ini dan itu. Mau secanggih apa-pun interior mobil dalam hal safety tetap saja berpotensi menghilangkan nyawa penumpang apabila ditabrak mobil lain. Meski-pun misalnya jok mobil dibuat bisa berputar atau penumpangnya jungkir balik didalam mobil, kalau tidak ditabrak mobil lain tentu saja tidak berpotensi menghilangkan nyawa orang. Entah dari mana sang majelis hakim memiliki pemikiran konyol yang seperti membebankan kesalahan kepada pihak korban.

Satu lagi pertimbangan majelis hakim sehubungan dengan vonis ringan tersebut adalah mengingat status Rasyid sebagai mahasiswa sebuah universitas di London. Saya tidak tau apakah hal ini juga diatur dalam pasal-pasal KUHP bahwa terdakwa bisa mendapat keringanan hukuman atau semacam dispensasi jika berstatus mahasiswa yang kuliah diluar negeri.  Dimana esensi bahwa hukum menjangkau semua orang tanpa memandang status sosial? Sementara kalau kita flashback kepada kasus pencurian kakao dan sandal jepit beberapa waktu lalu yang terjadi didaerah pelosok Indonesia, terdakwa dijatuhi hukuman penjara tanpa hukuman percobaan. Kalau melihat dari sisi kemanusiaan, barang yang mereka curi sama sekali tidak berarti apa-apa dan sudah sepatutunya tidak harus sampai ke meja sidang. Tetapi bagaimana dengan kasus kelalaian yang menghilangkan nyawa orang lain seperti kasus yang dialami Rasyid? Rasyid bahkan tidak perlu merasakan penjara seolah menghilangkan nyawa orang lain itu bukan sebuah kesalahan fatal. Bahwa mencuri kakao dan sandal jepit lebih berbahaya daripada menabrak mobil lain sampai mengakibatkan korban nyawa.

Hukum dan pengadilan negeri ini memang sudah terlalu banyak mempertontonkan dagelan konyol. Mungkin pada suatu saat nanti akan tiba saatnya pengadilan dan hukum tak lagi berwibawa. Kejadian penyerangan Lembaga Pemasyarakatan IIB Cebongan Sleman, Yogyakarta oleh sekelompok pasukan bersenjata yang menewaskan empat orang tahanan bisa jadi adalah satu bentuk nyata dari ketidak puasan pihak yang berkepentingan atas keputusan pengadilan sehingga memilih jalan untuk melakukan ‘pengadilan’ sendiri dengan cara melakukan penyerangan secara frontal terhadap terdakwa. Kita tentu tidak berharap Rasyid akan mengalami ‘pengadilan’ yang serupa, tetapi ketidak puasan terhadap keputusan hakim yang jelas-jelas berlaku tidak adil pasti akan memicu reaksi. Kita lihat saja.

sumber:

http://hukum.kompasiana.com/2013/03/26/rasyid-rajasa-dan-kuhp-545382.html

http://hukum.kompasiana.com/2013/03/26/vonis-ringan-rasyid-rajasa-potret-konyol-pengadilan-546042.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s