Kolusi Aparat dan Ormas Islam Seputar IMB Gereja


Tanggal 16 Desember 2011, di hadapan Pengurus Persekutuan Gereja-gereja di Indoneisia, Presiden Republik Indonesia, berkata, “Saya akan turun langsung menyelesaikan kasus-kasus intoleran itu ….”

Tetapi, hingga kini belum ada solusi ampuh terhadap pembelengguan hak beribadah tersebut; sampai sekarang tak ada solusi atas berbagai serangan yang dilakukan massa intoleran ke/pada sejumlah gereja.

Presiden hanya sekedar menyampaikan janji; mengucapkan sesuatu untuk menyenangkan pendengar agar yang mendengar terhibur dan percaya bahwa Presiden mampu selesaikan masalah dan pergumulan rakyat (terutama mereka yang tertindas, minoritas, dan marginal).

Sayangnya janji sang presiden tak pernah tergenapi; rakyat tak bisa berharap bahwa pengharapannya pada janji-janji sang Kepala negara akan menjadi kenyataan.  Semuanya semu dan kosong serta hampa.

Lihat saja apa yang terjadi di Negeri ini, semakin jelas menunjukan bahwa Negara (dengan Pusat Kekuasaan pada Presiden SBY) tidak berfungsi. Karena ketidakberfungsian tersebut maka yang terjadi adalah kebohongan demi kebohongan, untuk menutupi ketidakmampuan mengatasi pergumulan rakyat.

Negara, dalam hal ini aparat negara, seharusnya berfungsi sebagai alat untuk kebaikan dan ketertiban umat manusia. Dalam kerangka adanya kebaikan dan ketertiban itu, (aparat) negara harus mampu mencegah munculnya kejahatan, serta sebisa mungkin menghasilkan yang baik. Walaupun demikian, kekuasaan dan wewenang yang pada negara (orang-orang yang mengatur negara) tidak boleh menyalahgunakan kekuasaannya. Artinya, manusia tidak boleh menggunakan kekuasaan yang padanya untuk menindas sesamanya, pertumpahan darah, peperangan, serta berbagai tindak otoriter serta perbuatan anarkis lainnya.

Akan tetapi, yang terjadi sekarang ini adalah sesuatu yang tak menentu.  Sikon kita, di Nusantara, yang ada NKRI tercinta, negara sebagai alat untuk kebaikan dan ketertiban umat manusia (manusia Indonesia) di Nusantara, agaknya jauh dari harapan. Pada era sekarang ini, pemerintah yang sekarang, manusia Nusantara yang seharusnya telah menjadi manusia baru hasil reformasi, tertib, maju, dan saling menghargai sesama sebagai anak bangsa, ternyata …?

Kekuasaan dan wewenang yang pada negara (orang-orang yang mengatur negara) yang seharusnya tidak menyalahgunakan kekuasaannya; tidak menggunakan kekuasaan yang padanya untuk menindas sesamanya; meniadakan pertumpahan darah, permusuhan antar warga; meniadakan tindak otoriter aparat negara; serta menghapus perbuatan anarkhis atas nama agama, dan lain sebagainya, lainnya; ternyata terjadi kebalikannya.

Di NKRI ini, pada satu sisi; sisi rakyat kecil, sisi umat minoritas, sisi rakyat yang tanpa uang, kuasa, dan kekuasaan, terjadi semua kebalikan dari fungsi negara yang baik dan benar. Di sana-sini, aparat negara menunjukan bahwa kekuasaan dan wewenang yang ada pada mereka disalahgunakan. Tidak sedikit aparat negara yang bekerja sama dengan preman-preman keagamaan, ormas radikal, pengusaha hitam, tokoh agama, politisi busuk, (dan secara bersama) melakukan penindasan, membunuh, bertindak brutal, merusak, menyingkirkan mereka yang tak sejalan-sepaham.

Aparat Negara, lebih mudah diam dan mengalah daripada menghasilkan perdamaian dan kebaikan kepada segenap warga masyarakat. Bahkan, negara lebih banyak diam dan tak berbuat untuk membela dan menenangkan warga (terutama kaum minoritas karena perbedaan sara) yang tertindas-tersingkir oleh mereka yang (merasa) kuat serta mayoritas.

Akhirnya, kita, rakyat (dalam/pada sikon hidup dan kehidupannya) harus menerima bahwa untuk dirinya, negara tidak berfungsi. itulah nasib rakyat dan bangsa ini; lebih banyak rakyat ada pada wilayah yang Negara Tidak berfungsi; sehingga terasa bahwa mereka ada di negeri yang lain, negeri yang diperintah oleh pemerintah yang tidak berfungsi dan presiden tetap saja tidak ingat kata-katanya di hadapan para pemimpin Gereja-gereja di Indonesia.

Menarik mengikuti perkembangan berita dirobohkannya HKBP Setu. Tidak tanggung-tanggung, bukan cuma menyegel, tapi merobohkan. Gereja itu berdiri tahun 1999, yang pada awalnya adalah rumah salah seorang jemaat yang kemudian dijadikan gereja.

Ada banyak gereja-gereja yang tidak memiliki ijin membangun rumah ibadah, karena kronologi adanya gereja yang demikian adalah pengembangan wilayah. Orang-orang di Jakarta pindah ke kota satelit seperti Bekasi dan Tanggerang. Membeli rumah di perumahan setempat. Lalu mereka berkumpul untuk beribadah. Namun sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah warga yang beribadah bertambah. Rumah yang tadinya hanya digunakan oleh sedikit orang untuk beribadah, berkembang menjadi gereja. Tidak jarang kumpulan umat Kristen ini mengumpulkan uang dan membeli ruko atau bangunan lain untuk beribadah dan dijadikan gereja. Dengan demikian, IMB bangunan yang ditempati oleh umat kristen untuk beribadah jadi beragam. Ada yang IMB rumah tinggal, IMB ruko, IMB sekolah, IMB gudang, IMB gedung serbaguna dan sebagainya.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8, tahun 2006 yang mensyaratkan adanya IMB, maka kumpulan-kumpulan orang kristen yang telah mengalih fungsikan bangunan sebelumnya menjadi tempat ibadah, mengajukan perubahan Ijin Mendirikan Bangunan. Dari bangunan awal menjadi Gereja.

Di sinilah celah persoalannya. Peraturan Bersama Menteri berlaku surut. Peraturan tahun 2006 diberlakukan untuk gereja-gereja yang didirikan sebelum Peraturan Bersama Menteri terbit. Ditambah lagi, sebelum tahun 2006, untuk mengurus perijinan hingga IMB terbit, memakan waktu rata-rata 11 tahun. Sehingga, jika kedua situasi tersebut digabungkan, ada banyak sekali gereja yang tidak memiliki IMB.

Diserahkannya data-data gereja mana saja yang tidak memiliki IMB oleh aparat terkait kepada ormas radikal, memperburuk situasi. Gereja-gereja disweeping, didemo, disegel, diserang, pendetanya dipolisikan dan seterusnya.

Sebagaimana temuan Tim Peneliti Paramadina, ada politisasi kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan IMB, misalnya, kewenangan ditukar dengan suara dari kelompok tertentu untuk memenangkan pemilukada. Di beberapa wilayah, seperti Bogor, diindikasikan calon kepala daerah dalam kampanye menjanjikan untuk tidak mengeluarkan IMB bagi agama tertentu. Politisasi jenis lain adalah ketika eksekutif daerah berasal dari partai Islamis. Jabatan yang diemban dimanfaatkan untuk menerapkan agenda Islamis di daerahnya. Salah satu agenda tersebut adalah menghentikan laju pertumbuhan rumah ibadah non-Islam cq gereja.

Sementara itu, menurut Pembimbing Masyarakat Kristen, Kanwil Kementrian Agama Jawa Barat, JM Nainggolan, “Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Bandung tidak pernah sekalipun mengeluarkan izin membangun gereja. Padahal syarat membangun tempat ibadah sudah kami penuhi,”.

Jika seluruh gereja harus mengikuti PBM 2006, sementara ada Pemda yang memang tidak pernah mengeluarkan izin membangun gereja sejak kemerdekaan Indonesia 1945. Maka situasi ini adalah situasi yang dibuat-buat sedemikian rupa oleh Menteri Agama yang dimodifikasi-eksekusi oleh Pemerintah Daerah, dengan tujuan menghentikan laju pertumbuhan gereja.

Oleh karenanya, gereja-gereja di kabupaten Bandung tinggal menunggu giliran untuk dirobohkan seluruhnya. Karena seluruh gereja di kabupaten Bandung tidak memiliki izin.

Keadaan orang Kristen di Jawa Barat pada umumnya, dan di kabupaten Bandung pada khususnya, akan mirip seperti di negara komunis Rusia dan Cina beberapa tahun silam. Mereka disebut Kristen bawah tanah karena beribadahnya sembunyi-sembunyi. Menyanyi tanpa suara, berkotbah dengan berbisik. Karena beribadah bersama di rumah-rumah memang dilarang di negara Komunis. Sedangkan di negara Pancasila ini, beribadah tak dilarang, tapi ditindas oleh penganut ormas-ormas agama mayoritas. Ini bukan Indonesia, tapi Indonistan.

1364054435689629798

sumber:

http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/03/24/mungkin-pak-presiden-telah-melupakan-kata-kata-ini-544780.html

http://regional.kompasiana.com/2013/03/24/gereja-di-kabupaten-bandung-menunggu-giliran-dirobohkan–545550.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s