Sejak 2009 Tercatat 159 Bayi Hasil Pemerkosaan Terhadap TKW Dilahirkan di Saudi


Para diplomat Indonesia di Arab Saudi resah karena semakin banyaknya kasus penganiayaan yang menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Indonesia, terutama dalam kasus penganiayaan seksual. Tahun ini tercatat sebanyak 56 bayi anak haram dilahirkan para TKW. Bahkan, sejak tahun 2009 ada 159 bayi dilahirkan oleh TKW.

“Mereka diperkosa oleh majikan di Arab atau sesama pekerja migran dari negara asia lainnya,” kata Hendrar Pramudya, perwakilan KBRI Riyadh.

Kebanyakan para pemerkosa ini tidak mendapat hukuman dengan alasan kurang kuatnya barang bukti. “Baik RI maupun Arab harus bekerja sama dalam melindungi hak-hak para pekerja domestik, khususnya pembantu rumah tangga (PRT),” katanya seperti yang dilansir dari Arab News pekan lalu.

Di Arab Saudi, banyak TKW yang tidak memiliki pilihan untuk menggugurkan kandungan. Dalam banyak kasus, TKW yang hamil malahan ditangkap polisi dan dipenjara. Tak jarang mereka dideportasi sebelum si bayi dilahirkan, meskipun identitas pelaku perkosaan atau bapak si bayi diketahui.

Ironisnya para buruh migran yang mayoritas berprofesi sebagai pembantu rumah tangga tersebut tidak dianggap sebagai korban dan malah dipulangkan ke Tanah Air karena dianggap bermasalah. “Kasusnya tidak diproses secara hukum karena di sana sangat berat pembuktiannya. Harus ada minimal dua saksi yang melihat kejadian pemerkosaannya,” ujar Direktur Migrant Care Anis Hidayah.

Alhasil puluhan srikandi Indonesia harus menanggung malu seumur hidup serta beban ekonomi yang berat membesarkan anak hasil pemerkosaan pria-pria di Arab Saudi. Gambaran secuil kesedihan mereka bisa dilihat saat tiba di Tanah Air. “Kalau saya melihat ini merupakan dampak dari lemahnya proteksi hukum terhadap para TKI,” ungkapnya.

Anis mengungkapkan dari 1,2 juta tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi bekerja dalam situasi rentan. Terutama para TKW yang berprofesi sebagai pembantu. “90 persen PRT kita di Arab dalam situasi kerja tidak layak,” tandasnya.

Praktik itu sudah umum di Arab Saudi, di mana pekerja rumah tangga tidak mendapat perlindungan hukum yang cukup. “Di Arab Saudi tidak ada peraturan nasional tentang pembantu rumah tangga, namun Arab Saudi adalah negara terbesar yang banyak memperkerjakan pembantu rumah tangga,” ujar Anis.

“Jadi, untuk menjembatani situasi itu, kita harus mendorong Indonesia dan negara pengirim TKI lainnya untuk berunding dengan Arab Saudi dan merumuskan perjanjian bilateral yang melindungi para pekerja itu. Tanpa adanya perjanjian bilateral, maka menurut saya perlindungan bagi TKI sangat lemah.“

Anis Hidayah mengatakan perjanjian itu harus menentukan upah minimum, hari libur dan membiarkan para TKI untuk memegang paspor mereka sendiri. Para buruh migran selama ini disebut sebagai pahlawan devisa dan setiap tahun angka aliran remitansi dinyatakan selalu bertambah dan menggerakkan ekonomi nasional.

“Hal ini pula yang makin terus memompa nafsu pemerintah Indonesia mengirim sebanyak-banyaknya buruh migran Indonesia sembari mengurangi beban negara yang tak mampu menyediakan lapangan kerja dan penghidupan yang layak,” kata Anis.

“Pemerintah Indonesia selalu berkilah bahwa buruh migran Indonesia yang bermasalah jumlahnya lebih kecil,”

Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Buruh Migran dan Anggota Keluarganya pada tanggal 12 April 2012 (dan telah diundangkan melalui UU No. 6 Tahun 2012) diharapkan menjadi momentum penting bagi inisiatif perlindungan buruh migran Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s