Urusan Pilgub Perlu Bawa-Bawa Fatwa?


JAKARTA: Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta menerbitkan fatwa soal pemilihan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada putaran kedua. Majelis tersebut merekomendasikan agar memilih calon gubernur dan wakil gubernur beragama Islam.

Berdasarkan salinan surat yang diperoleh Bisnis, fatwa tersebut tertuang dalam hasil rapat pimpinan MUI DKI Jakarta pada Senin 3 Ramadan 1433 H bertepatan dengan  23 Juli 2012 M. Fatwa tersebut bisa mengganjal pasangan Jakowi-Ahok. Hal itu dimungkinkan karena Ahok tercatat beragama nonmuslim.

Dalam surat dua lembar itu, MUI provinsi DKI Jakarta menyampaikan pesan-pesan moral sehubungan dengan pelaksaaan pemilihan kepala daerah (gubernur dan wakil gubernur) provinsi DKI Jakarta periode 2012-2017.

“MUI Provinsi DKI Jakarta telah memfatwakan tentang kewajiban memilih pasangan calon pemimpin [gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta] yang beragama Islam serta mengharamkan memilih calon pemimpin yang kafir,”  tulis surat tersebut dalam butir 3 seperti dikutip Bisnis, Rabu (08/08/2012).

Pada butir 2 poin c disampaikan agar masyarakat memilih pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang beragama Islam, meskipun MUI DKI Jakarta menyadari bahwa umat Islam harus toleran terhadap agama lain serta hidup berdampingan secara damai dengan mereka.

“Akan tetapi, toleransi bukan berarti memilih dan menjadikan mereka sebagai pemimpin. tidak satupun ayat suci Al-Quran dan Hadits Rasullulah yang memperbolehkan apalagi memerintahkan umat Islam memilih pemimpin dari kalangan orang kafir,” tegasnya.

Pada poin lain, MUI mengajak masyarakat agar menggunakan hak pilihnya dengan penuh tanggungjawab baik di dunia maupun di akhirat bagi warga masyarakat DKI yang telah memiliki hak pilih dalam pilkada putaran kedua. “Jangan Golput,” tambahnya. (if)

sumber: www.bisnis.com

————————————————————————————————————–

Masih ingatkah kita sekitar pemilu 2004 tatkala fatwa-fatwa haramnya pemimpin perempuan yang dikeluarkan sejumlah ormas berseliweran menjadikan Megawati sebagai sasarannya? Hasyim Muzadi yang waktu itu menjadi cawapres dari pasangan Mega-Hasyim sibuk menangkal fatwa beberapa Kiai yang kurang lebih memfatwakan haramnya presiden perempuan.

Kali ini peristiwa itu terulang pula, hampir mirip, namun pada tingkat pemilihan gubernur yang mana salah satu kandidat adalah seorang non-muslim. Memang dalam kasus ini bukan soal gender, tetapi pada pemeluk agama yang non-mayoritas. Saya tidak berusaha menganalogikan antara presiden/wapres perempuan dan gubernur/wakil gubernur non-muslim. Saya berusaha melihat sebuah pola semacam sikap reaksioner yang serupa dari kalangan agamawan baik individu, lembaga, atau ormas, ketika dihadapkan dengan wacana-wacana liberalisme, pluralisme, dan sekularisme.

Misalkan pada kasus presiden perempuan. Wacana dan ide kesetaraan gender yang diekspresikan atau direpresentasikan dengan mengangkat perempuan hingga tataran pucuk tertinggi pemerintahan di sebuah negara, ternyata langsung dibenturkan oleh bunyi teks-teks agama (seperti hadis) yang tertuang dalam sebuah fatwa. Demikian pula kali ini pada kasus cawagub non-muslim, ide-ide plural dan egaliterian bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memilih pemimpin dan dipilih sebagai pemimpin apapun latar belakang ras, agama, suku, dan golongannya, ternyata dibenturkan lagi oleh teks agama. Seolah ada semacam kotak eksklusif yang sengaja disediakan oleh lembaga-lembaga yang mengklaim “otoritatif” bicara soal agama.

Biasanya ketika kritik dilancarkan kepada mereka, jawabannya; “Itu kan fatwa, mau mengikuti atau tidak terserah. Yang jelas kami merasa perlu dan juga diminta oleh masyarakat ketika terjadi konflik di tengah masyarakat.” Artinya, penyelesaian yang diambil bukanlah mekanisme rasional seperti undang-undang atau peraturan legal, melainkan langsung dengan teks agama. Di lain sisi, lembaga agama seperti MUI nampak berusaha masuk ke dalam arena politik dan kalau perlu melakukan intervensi dalam politik praktis. Seperti contohnya pilgub DKI ini. Putaran kedua belum dimulai tetapi gesit mengeluarkan fatwa. Mungkin alasannya karena dalam Islam tidak ada keterpisahan antara agama dan politik, agar dapat menantang ide-ide sekuler yang memisahkan antara urusan agama dan politik.

Apakah fatwa MUI itu baik untuk bangsa ini? Jawabannya kembali kepada masing-masing orang. Lalu apakah fatwa MUI merupakan bukti bahwa MUI tidak mendorong bangsa ini ke arah demokrasi? Itu juga tergantung penilaian pribadi. Yang jelas adalah realitas bahwa kaum agamawan seringkali digunakan untuk meraih simpati massa. Sejarah kampanye di Indonesia baik oleh parpol sekuler, terlebih-lebih parpol Islam selalu menyertakan ulama. Meski sang ulama tidak ikut bicara, kehadirannya dengan simbol yang di Indonesia sudah dikaitkan dengan agama menjadi simbol agama semisal jubah dan sorban kebesarannya, sudah cukup membuktikan tokoh yang sedang digadang-gadang merupakan sosok yang islami. Banyak kaum agamawan terperosok dalam perangkap kekuasaan, semua orang bisa bilang begitu, tetapi inilah yang disebut relasi kuasa-pengetahuan ala Michel Foucault.

Pengetahuan melandasi kuasa dan kuasa memproduksi pengetahuan. Ulama dan agamawan sebagai basis otoritas pengetahuan menjalin jejaring kuasa dengan otoritas politik, membina bentuk relasi resiprokal, dan menjalankan strategi kuasa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s