Kebebasan Beragama dan Kebebasan Tak Beragama


freedom

Saat ini orang-orang meributkan ucapan Mahfud MD mengenai ateis dan komunis yang dinilai kontroversial meski klarifikasinya juga sudah beredar. Akan tetapi, di negara ini yang namanya urusan tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan seringkali masih menjadi perdebatan. Secara normatif, jaminan kebebasan kehidupan beragama di Indonesia sebenarnya cukup kuat. Namun, keindahan aturan-aturan normatif tidak serta merta indah pula dalam kenyataannya. Jaminan kebebasan beragama pertama-tama dapat dilihat dari konstitusi atau Undang-Undang Dasar negara kita. Pasal 28 (e) ayat 1 dan 2 UUD 1945 hasil amandemen disebutkan:

1.“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”

2.“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

Hal tersebut ditegaskan lagi dalam pasal 29 (2)

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu.

Dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut memberikan landasan normatif bahwa agama dan keyakinan merupakan hak dasar yang tidak bisa diganggu gugat. Dalam pasal 22 ditegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam pasal 8 juga ditegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal ini sebenarnya tidak lebih dari penguatan (kalau tidak disebut pengulangan) dari konstitusi UUD 1945 yang menegaskan adanya jaminan kebebasan dalam memeluk agama dan keyakinan, serta beribadat menurut agama dan keyakinan yang dipeluknya.

Dari pasal tersebut jelas bahwa negara adalah institusi yang pertama-tama berkewajiban untuk menjamin kebebasan berkeyakinan dan segala sesuatu yang menjadi turunannya, seperti pengakuan hak-hak sipilnya tanpa diskriminasi. Di samping itu, tuntutan untuk menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan internasional sebagaimana tertuang dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICPPR). Indonesia sudah meratifikasi tentang ICCPR melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (State Parties) yang terikat dengan isi ICCPR. [1]

ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparatur represif Negara. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak negatif (negative rights). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Apabila negara terlalu intervensi, hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar oleh negara. Negara-negara Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia.

Meski secara konstitusional jaminan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan cukup kuat, namun pada tingkat implementasi masih sangat lemah. Keragaman masih dianggap sebagai ancaman daripada kekayaan. Sebagai contoh stigmatisasi terorisme kepada orang-orang yang mengenakan gamis, celana gantung, dan berjenggot yang dilakukan oleh aparat militer. Hal ini didasari kecurigaan aparat negara berdasarkan apriori, dan tentunya telah mencederai kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1945.

Akan tetapi di pihak lain konflik dalam masyarakat dapat timbul hanya karena persoalan sepele seperti cara berpakaian, atau tata busana. Semisal kelompok-kelompok yang mengklaim bahwa muslim laki-laki jika meninggalkan pakaian surban, gamis, dan celana gantung (celana yang panjangnya hanya sampai di atas mata kaki) berarti telah melakukan bid‘ah karena menyelisihi cara berpakaian Nabi. Kemudian perempuan muslim yang memakai celana panjang dijustifikasi melanggar syariat Islam. Semestinya jika kebebasan beragama benar-benar terjamin, maka baik pemerintah maupun kalangan agamawan tetap saling menghargai pandangan dan cara beragama tiap individu atau kelompok sebagaimana yang mereka yakini tanpa harus melontarkan stigma atau tudingan sesat dan menyesatkan.

Begitu gandrungnya bahasa sesat dan menyesatkan digunakan, tidak menutup kemungkinan adanya determinisme politik dalam kehidupan beragama di Indonesia. Sejak masa orde lama dan Orde Baru, gerakan politik umat Islam selalu dianggap sebagai pesaing terbesar yang dapat mendistorsi pondasi-pondasi negara-bangsa. Dapat dilihat bahwa perkembangan negara Indonesia tidak terlepas dari perjuangan gerakan-gerakan politik dalam komunitas muslim yang mengusung tema kebangkitan Islam.[2] Kelompok-kelompok keislaman, baik organisasi masyarakat dan partai politik menganggap negara tidak dapat mengakomodasi kepentingan umat Islam, dan berusaha mengeliminasi aktivitas politik mereka sementara di sisi lain negara mempromosikan gagasan sekularisme. Hal ini menampakkan standar ganda negara dalam merespon kepentingan umat Islam; negara mendukung ritual-ritual keagamaan masyarakat, tetapi tidak memberikan ruang bagi aktivitas politik umat Islam.[3]

Situasi demikian berbeda setelah rezim Orde Baru tumbang. Gerakan politik umat Islam lebih leluasa. Tak jarang pula cara-cara kekerasan turut digunakan dalam rangka menampilkan dan mempertahankan eksistensi, serta mengintimidasi lawan-lawan politik.[4] Jost Halfmann berpendapat bahwa penggunaan kekerasan oleh gerakan-gerakan keagamaan merupakan ekspresi protes dan perlawanan terhadap sekularisme. Di antara bentuk perjuangan mereka adalah dengan menampilkan simbol-simbol agama dalam ruang publik untuk menandingi, atau bahkan menghancurkan simbol-simbol sekularisme. Bentuk protes semacam itu dimotivasi oleh pandangan totalitas akan struktur ideal masyarakat sebagai sebuah komunitas keimanan (community of faithful).[5]

Partai politik baru bermunculan dan tak terkecuali lahirnya partai-partai yang mengusung Islam sebagai asas ideologi partai. Pembicaraan mengenai sistem negara Islam dalam ruang publik bukan lagi hal yang sensitif dan tabu seperti di masa Orde Baru. Meski demikian, pemerintah masih kesulitan mengupayakan stabilitas politik walaupun tanpa memaksakan Pancasila sebagai ideologi semua partai dan organisasi masyarakat.[6] Di sisi lain, gagasan formalisasi syariat yang merebak di tingkat akar rumput ternyata tak mendapat respon pada jalur konstitusional. Dapat dilihat melalui hasil pemilu multipartai yang diselenggarakan pada tahun 1999, sejumlah partai Islam tidak berhasil mendapatkan suara terbanyak, bahkan kemudian menurun di tahun 2004.[7] Beberapa partai Islam yang berhasil mendapat suara signifikan berkoalisi dengan partai yang berasaskan Pancasila yang sama-sama mempunyai tujuan politik tertentu.

Maraknya tuntutan formalisasi syariat di sejumlah daerah, terkadang dijadikan instrumen guna meletakkan pondasi basis pendukung dan kantung suara saja. Misalkan seorang kepala daerah yang bukan berasal dari partai Islam harus menunjukkan sisi ke-Islamannya dengan mengesahkan perda-perda syariat. Fenomena tersebut, menurut Robin Bush, menunjukkan peran aktor politik lokal yang telah mengkooptasi otoritas legal seorang kepala daerah sehingga dapat mempengaruhi kebijakan politik mereka, sekaligus memperlihatkan bagaimana agama dijadikan perangkat legitimasi serta tujuan politik.[8]

Walaupun tren pertumbuhan fenomena formalisasi syariatlambat laun kian menyusut, tetapi tak bisa dipungkiri bahwa politisasi agama bukan hal baru di Indonesia.[9] Qasim Zaman berpendapat bahwa di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi dan mayoritas penduduknya beragama Islam, dapat ditemui fenomena kompetisi antara masing-masing kelompok yang berupaya mendesak negara untuk menerapkan hukum Islam sesuai dengan interpretasi dan konsepsi mereka pribadi. Pada saat demikian, ketika negara menjaga sikap ketidakberpihakan dan menyelenggarakan kebijakan nasional dengan maksud berada di atas semua golongan, kekacauan pun bermunculan sebagai eskalasi dari radikalisasi sektarian.[10]

Ketidakberpihakan negara bukan berarti dalam posisi netral karena negara pun turut berperan dalam praktik-praktik politisasi agama. Jane Monnig Atkinson berpendapat bahwa agama dalam konteks Indonesia menjadi bias, dan mempunyai cakupan makna yang lebih sempit karena dipahami sebagai agama-agama yang diakui oleh negara. Orang yang beragama berarti telah memeluk salah satu dari agama resmi, sedangkan yang belum beragama adalah orang-orang yang tidak mengkonversikan dirinya ke dalam agama-agama yang telah diakui negara (state-recognized religions). Implikasinya adalah seseorang tidak akan diakui telah beragama oleh negara jika belum menganut agama resmi tersebut.[11]

Sangat penting untuk melihat bagaimana peran negara dalam mewacanakan antara yang beragama dan yang belum beragama. Pada tahun 1961, Kementrian Agama menggagas pengertian bahwa yang dimaksud dengan agama adalah; kepercayaan terhadap Tuhan yang maha esa, adanya Nabi dan kitab suci, dan mempunyai komunitas penganutnya. Definisi agama tersebut tentunya mengadopsi agama-agama monoteistik, terutama yang berasal dari rumpun semit; Islam dan Kristen. Menurut Niels Mulder, definisi tersebut diformulasikan oleh Kementrian Agama untuk meng-counter aliran kebatinan/kepercayaan yang berkembang sejak 1950-an. Sebagaimana tercatat pada tahun 1953, kurang lebih terdapat 360 kelompok aliran kebatinan/kepercayaan. Kelompok-kelompok tersebut mempunyai pengaruh signifikan dalam pemilu pada tahun 1955, di mana para elitnya dengan mudah memobilisasi massa untuk menggunakan hak pilih mereka, yang mayoritas ditujukan pada partai-partai berhaluan nasionalis atau komunis. Implikasinya partai-partai berasaskan Islam hanya mendapat tak lebih dari 42 prosen suara.[12]

Pada saat yang sama BKKI (Badan Kongres Kebatinan seluruh Indonesia) telah dibentuk sebagai respon terhadap PAKEM (Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat) yang dibentuk Kementrian Agama pada tahun 1952. BKKI sempat mengajukan pada Presiden Soekarno pada tahun 1957 agar aliran kebatinan setara dengan agama, namun hal tersebut mendapat penolakan.[13] Legitimasi PAKEM semakin menguat semenjak mempunyai cabang-cabang di seluruh provinsi. Dalam surat instruksi No 34/Pakem/S.E./61 tertanggal 7 April 1961, Badan Koordinasi PAKEM pusat memberikan otoritas bagi seluruh cabang dalam menginvestigasi buku-buku keagamaan, brosur, traktat, dan materi-materi yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor dari luar negeri. Kekuasan PAKEM menjadi tak terbatas dalam menjustifikasi aliran keagamaan dan/atau kepercayaan yang sesat dan menyesatkan dan diduga berbahaya bagi masyarakat. Pada tahun 1967, Kejaksaan Agung mengambil alih kontrol terhadap PAKEM setelah pada tahun 1955, kontrol terhadap PAKEM diambil alih Kementrian Kehakiman dari Kementrian Agama. Di masa Orde Baru, PAKEM juga digunakan oleh pemerintah untuk mengawasi gerakan-gerakan politik kelompok-kelompok keagamaan.[14]

Kebebasan beragama meskipun dijamin dalam konstitusi negara, tetapi juga dibatasi oleh kerangka politik korporatisme. Hal tersebut nampak dari dibentuknya sejumlah lembaga keagamaan yang digagas oleh negara, seperti MUI (Majelis Ulama Indonesia), KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia), PGI (Persatuan Gereja-Gereja Indonesia), Walubi, dan Hindu Dharma Indonesia.[15] Lembaga-lembaga agama bentukan negara ini kemudian dipercaya sebagai pemegang otoritas agama di Indonesia yang memproduksi dan menjustifikasi kebenaran suatu agama sedangkan kebenaran yang dimiliki oleh kelompok lain menjadi tidak terjustifikasi. Pada gilirannya makna substansial agama digantikan oleh lembaga agama atau agama yang dilembagakan.[16] Negara hanya melindungi agama yang diakui dan dinyatakan resmi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Kelompok keagamaan atau keyakinan yang dianggap sesat oleh kelompok mainstream tidak mendapatkan jaminan kebebasan, bahkan mereka cenderung dipersalahkan secara hukum dan dapat dijerat dengan undang-undang penodaan agama.

Jika kebebasan beragama yang sudah dijamin oleh undang-undang saja ternyata dipolitisasi dalam penyelenggaraannya, lantas bagaimana dengan kebebasan untuk tidak beragama?


[1]Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak setiap orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas, baik etnis, agama, dan bahasa. Demikian pula keterjaminan bahwa kelompok minoritas tersebut mendapatkan haknya dalam masyarakat, terutama melestarikan kebudayaan mereka, mengamalkan agama mereka, dan menggunakan bahasa mereka (Pasal 27).

[2]Bahtiar Effendi, Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia (Jakarta: Paramadina, 1998), 2-3.

[3]Donald J. Porter, Managing Politics and Islam Indonesia (London dan New York: RoutledgeCurzon, 2002), 1-5.

[4]Pringle menggunakan istilah ekstrimis Islam hanya ketika berkaitan dengan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok Islam. Dia tak setuju penggunaan istilah radikalis, karena istilah radikalis tak hanya mengacu pada penggunaan cara-cara intimidasi dan kekerasan. Sebuah pemikiran, atau pandangan ideologis, juga dapat dikatakan radikal ketika melangkah jauh dan berbeda dari pandangan mainstream. Pringle juga menghindari istilah islamis seperti yang digunakan oleh Robin Bush, Graham Fuller, dan Robert Hefner. Istilah tersebut bermakna pejoratif, seolah-olah seorang islamis harus melempar bom dan menebarkan teror hanya untuk mendirikan negara Islam, sedangkan seorang budhis tidak pernah bercita-cita mendirikan negara budha Indonesia, maka tak perlu melakukan aksi teror. Karena itu Pringle masih menggunakan istilah fundamentalis yang lebih familiar di Barat yang dapat ditemui di dalam agama kristen. Namun istilah fundamentalisme memiliki kesamaan makna dengan konservatifisme, yakni dalam hal justifikasi dan klaim. Bedanya adalah, jika fundamentalisme konotasinya lebih kepada agama, sedangkan konservatifisme lebih umum, bisa agama, pandangan politik, atau ekonomi. Dengan demikian, fundamentalis dalam pandangan Pringle ditujukan pada kelompok-kelompok agama yang seringkali menukil ayat-ayat dalam teks agama untuk menjustifikasi penyimpangan-penyimpangan yang ditemui dalam masyarakat sebagai bentuk kesesatan. Robert Pringle, Understanding Islam in Indonesia: Politics and Diversity (Singapore: Editions Didier Millet Ltd, 2010), 168-170.

[5]Jost Halfmann, “Fundamentalist Terrorism: The Assault on the Symbols of Secular Power,” Occasional Papers, 17 April 2003, Institute of European Studies, (http://escholarship.org/uc/item/6h4146cm), diakses 20 Oktober 2010.

[6]Pemerintah Orde Baru mengawatirkan gerakan politik umat Islam dan kemampuannya mengarahkan gerakan massa, yang dalam waktu singkat dapat memberikan perlawanan. Pada tahun 1973 pemerintah menyederhanakan organisasi-organisasi politik menjadi tiga kelompok, yakni Golkar, PPP dan PDI. Pada tahun 1983, pemerintah mendeklarasikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi seluruh kekuatan politik di Indonesia, dan menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal bagi semua organisasi massa pada 1985. Masykuri Abdillah, Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999), 48.

[7]Data statistik menunjukkan bahwa sejak pemilu 1999, suara yang didapatkan oleh keseluruhan partai-partai, baik yang berasaskan Islam, atau yang didukung oleh ormas-ormas Islam, tidak pernah melebihi dari 38 persen.

[8]Tidak semua partai berbasis Islam, ada sejumlah partai yang latar belakang kader dan partisipannya mempunyai afiliasi dengan ormas-ormas Islam, tetapi asas partainya adalah pancasila, seperti PKB dan PAN. Namun ada pula yang secara jelas berasas Islam seperti PBB, PPP, dan PKS. Tidak semua partai-partai tersebut mendukung perda-perda syariat, karena menganggap bahwa Undang-Undang Dasar 1945 telah final sebagai dasar konstitusi negara Indonesia. Penjelasan lebih lanjut lihat Robin Bush, “Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?,” dalam Expressing Islam: Religious Life and Politics in Indonesia, ed. Greg Fealy dan Sally White (Singapore: ISEAS Publishing, 2008), 182-3.

[9]Robin Bush, “Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?,”, 191.

[10]Lihat Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change (New Jersey: Princeton University Press, 2002), 114-24.

[11]Jane Monnig Atkinson, “Religions in Dialogue: The Construction of an Indonesian Minority Religion,” dalam Indonesian Religions in Transition, ed. Rita Smith Kipp dan Susan Rodgers (Tucson: The University of Arizona Press, 1987), 177.

[12]Niels Mulder, Mysticism and Everyday Life in Contemporary Java: Cultural Persistence and Change (Singapore: Singapore University Press, 1978), 4-9.

[13]Eka Darmaputera, Pancasila and the Search for Identity and Modernity in Indonesian Context (Leiden: E.J. Brill, 1988), 84.

[14]Trisno Susanto, “The Challenges of Religious Freedom: An Indonesian Experience,” Paper ini dipresentasikan dalam seminar 56th General Assembly of EKUMINDO, Stuttgart, 14-16 September 2006.

[15]Untuk pengertian politik korporatism dapat dilihat dalam Donald J. Porter, Managing Politics and Islam Indonesia, 9-13.

[16]Donald J. Porter, Managing Politics and Islam Indonesia, 62.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s