Kebohongan Menteri Agama Tentang Kerukunan Beragama di Indonesia


Sumber: Kompasiana (Abbah Jappy)

Jika anda belum sempat baca news ini, maka silahkan simak dari beritasatu.com: Menag:Kerukunan Beragama di Indonesia Terbaik di Dunia. Kehadiran pejabat negara di hari besar keagamaan menjadi indikator. Meskipun banyak kasus-kasus kekerasan dan intoleransi beragama di Indonesia, Menteri Agama Suryadharma Ali, mengklaim Indonesia sebagai negara dengan toleransi tertinggi di dunia. Menag membantah berbagai laporan yang menyatakan kaum minoritas di Indonesia memiliki kesulitan dalam menjalankan keyakinannya. ”Kaum minoritas diperlakukan sama dengan mayoritas. Kerukunan beragama di Indonesia terbaik di dunia,” kata Menag di Jakarta, Rabu (23/5).

Suryadharma menggunakan kehadiran dirinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dalam setiap perayaan hari besar keagamaan di Indonesia bisa digunakan sebagai indikator.

“Presiden, wakil presiden, dan menteri agama beragama Islam tapi juga ikut merayakan Natal, hari besar Hindu, Budha dan Konghucu. Tunjukkan kepada saya, negara mana di belahan dunia ini yang seperti itu,” ujar Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini. Ia menanggapi rencana sejumlah LSM hak asasi manusia yang melaporkan lemahnya perlindungan hak kaum minoritas di Indonesia ke sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 23-25 Mei 2012 di Jenewa, Swiss. Perwakilan para LSM ini bahkan terlibat sebagai pengamat dalam forum Universal Periodic Review (UPR) II Dewan HAM PBB  tersebut. Suryadharma menyayangkan aksi LSM ini, yang menurutnya justru mendiskreditkan negara sendiri.“Saya heran dan tidak habis pikir ada lembaga di Indonesia yang memberikan informasi yang jelek-jelek keluar. Padahal informasinya belum tentu seperti yang disampaikan. Jangan mendiskreditkan dan mempolitisasi agama,” ujarnya.

Menag berkilah, kasus pembangunan gereja GKI Yasmin, yang masuk ke dalam laporan tersebut sebenarnya adalah mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak berkaitan dengan toleransi beragama. Begitu juga kasus-kasus serupa dalam pembangunan rumah ibadah di Tanah Air. Menurutnya, bahkan negara-negara yang maju dan mengklaim sebagai negara yang menganggungkan kebebasan beragama juga tidak sepenuhnya bisa memberikan jaminan kebebasan beribadah kepada warganya. “Coba negara mana yang ribut-ribut soal agama di Indonesia melebihi Indonesia (dalam toleransi beragama)? Tidak ada,” kata Menag.

Kerukunan Beragama di Indonesia Terbaik di Dunia. Kehadiran pejabat negara di hari besar keagamaan menjadi indikator.  Astaga …. ko’ ini yang menjadi indikator!? Bukankah kehadiran itu karena ia sebagai kepala negara seluruh rakyat Indonesia!? Di mana pun di dunia, kepala negara sebisa hadir di/pada upacara-upacara (bukan) keagamaan, agar bisa disebut toleran dan menaungi semua rakyat, buka saja di Indonesia. Sangat Miskin idea, jika ini dijadikan indikator.

Suryadharma Ali, mengklaim Indonesia sebagai negara dengan toleransi tertinggi di dunia. Ini adalah pernyataan yang absurd, asal bunyi, dari seorang yang berkualitas menteri. Entah apa yang menjadi kriteria dan pembandingnya, sehingga ia berkata seperti ini!?

Menag membantah berbagai laporan yang menyatakan kaum minoritas di Indonesia memiliki kesulitan dalam menjalankan keyakinannya. “Kaum minoritas diperlakukan sama dengan mayoritas. Kerukunan beragama di Indonesia terbaik di dunia. Ini menteri mungkin tak pernah baca media online, baca koran, atau apalah yang berisi berbagai laporan, keluhan, serta tangisan kaum mioritas akibat mereka mengalami penghambatan, penindasan, dan aneka perilaku rasialis.  Masa’ sich seorang menteri tidak tahu aneka perilaku kekerasan terhadap minoritas. Mungkin saja sang Menteri tak pernah membaca laporan ini yang berisi ratusan tindakan intoleran di Nusantara

Suryadharma menggunakan kehadiran dirinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dalam setiap perayaan hari besar keagamaan di Indonesia bisa digunakan sebagai indikator. Ini Indikator yang paling TIDAK MASUK AKAL, jika digunakan sebagai adanya toleransi. Asal pak menteri tahu bahwa  bukan elite yang disorot dunia, tapi apa yang ada di akar rumput

Suryadharma menyayangkan aksi LSM ini, yang menurutnya justru mendiskreditkan negara sendiri.“Saya heran dan tidak habis pikir ada lembaga di Indonesia yang memberikan informasi yang jelek-jelek keluar. Padahal informasinya belum tentu seperti yang disampaikan. Jangan mendiskreditkan dan mempolitisasi agama. Ini namanya komedi alias lelucon yang tak lucu.  Sebelum LSM tersebut ke Jenewa, mereka sudah melakukan Press Release:Human Rights Working Group – Indonesia NGO Coalition for International Human Rights Advocacy;  tetapi tak ada tanggapan dari pemerintah; didiamkan. Dan ketika laporan ada di PBB, dan ada persidangan, maka pemerintah pun berbohong tentang pelanggaran HAM di Nusantara

Menag berkilah, kasus pembangunan gereja GKI Yasmin, yang masuk ke dalam laporan tersebut sebenarnya adalah mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan tidak berkaitan dengan toleransi beragama. Begitu juga kasus-kasus serupa dalam pembangunan rumah ibadah di Tanah Air.  Coba kita perhatikan, sang menteri menyaratakan semua kasus pembangunan rumah ibadah. Ia lupa tetang puluhan gereja di Aceh, yang harus dibongkar; tempat ziarah umat Katolik di DIY dan Jateng yang diobrak-abrik massa; tempat ibadah dan properti umat Syiah serta Ahmadyah yang hancur lebur-berantakan; bahkan terbunuh; belum lagi ulah ormas-ormas radikal yang memperlihatkan wajah brutal serta menakutkan

Dari catatan-catatan tersebut, sangat jelas bahwa Sang Menteri telah melakukan kebohongan publik. Ia menyatakan sesuatu yang sangat berbeda dengan sikon yang ada pada negeri ini. Ia tak mau jujur pada keadaan intoleran dan kekerasan, serta buruknya hubungan antar umat beragama di Nusantara. Agaknya pak menteri telah lupa bahwa negara sebagai alat untuk kebaikan dan ketertiban umat manusia (manusia Indonesia) di Nusantara, agaknya jauh dari harapan.

Kini, di sini, pada negeri ini, NKRI tercinta, pada satu sisi, sisi rakyat kecil, sisi umat minoritas, sisi rakyat yang tanpa uang, kuasa, dan kekuasaan, terjadi semua kebalikan dari fungsi negara yang baik dan benar. Di sana-sini, aparat negara menunjukan bahwa kekuasaan dan wewenang yang pada mereka bertujuan untuk negara menyalahgunakan kekuasaannya. Tidak sedikit aparat negara yang bekerja sama dengan preman-preman keagamaan, ormas radikal, pengusaha hitam, tokoh agama, politisi busuk, (dan secara bersama) melakukan penindasan, membunuh, bertindak brutal, merusak, menyingkirkan mereka yang tak sejalan-sepaham.

Pak Menteri sebagai pejabat publik, ternyata diam ketika minoritas mengalami penindasan; lebih banyak diam dan tak berbuat untuk membela dan menenangkan warga (terutama kaum minoritas karena perbedaan sara) yang tertindas-tersingkir oleh mereka yang (merasa) kuat serta mayoritas.

Ada baiknya, pak menteri yang satu ini, harus minta maaf  kepada rakyat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s