Apakah hukum harus selalu dilihat dari sisi normatif-positivistiknya saja?


Berikut ini petikan yang diambil dari blog yang katanya milik si suster ngesot yang ditendang satpam:

Akankah hukum terpenjara atas dasar opini masyarakat?

Hukum tetaplah hukum yang berjalan dengan semestinya. Biarlah opini masyarakat berkembang begitu deras. Pro dan kontra selalu ada dalam setiap permasalahan. Yang ber opini tidak selalu tahu duduk perkaranya dengan jelas, berbicara tanpa tau fakta yang ada, dan berbicara tak sesuai dengan norma yang ada.

Yang di herankan, mengapa Pro dan Kontra ini begitu deras mengalir. Kecaman atas diri saya, kecaman atas masalah jenjang sosial. Bukankah kata-kata  dan persoalan kesenjangan sosial seperi itu seharusnya di kesampingkan, coba berfikir lebih elegance dan coba berfikir lebih luas.

Salahkah kasus ini di bawa ke jalur hukum? Tidak.  Ataukah segala sesuatu di Negara ini harus selalu di selesaikan dengan “Damai” dengan alasan dukungan dan opini masyarakat yang berkembang begitu luas?

-mega-

Dari tulisan tersebut menurut saya memang tidak ada salahnya kasus tersebut dibawa ke meja hijau, karena si Mega sendiri pada dasarnya bersalah tidak memberitahukan apa yang diperbuatnya terlebih dahulu ke pihak pengelola apartemen. Apakah karena dia anak orang kaya sehingga bebas melakukan apa saja. Tentunya tidak juga, maka itulah kewajiban daripada hukum untuk membuktikan siapa yang bersalah. Apakah si Satpam yang menendang ataukah Mega yang sembrono?

Namun dalam hal ini yang ditakutkan adalah keberpihakan aparat hukum kepada Mega sebagai pelapor hanya karena faktor X di luar hukum yang berarti status sosialnya. Sedangkan kondisi si Satpam yang berbeda “kasta” justru diabaikan oleh aparat hukum. Sebenarnya kalau dianalogikan kasus ini, ya mirip juga dengan kasus orang miskin yang mencuri kapas untuk dijual agar bisa makan dari sebuah truk milik perusahaan korporasi besar. Akhirnya orang miskin itu tetap divonis oleh sebab dalam hukum yang dipandang hanya sisi normatifnya saja, bahwa mencuri adalah pencurian dan pencurian adalah salah, mau miskin atau kaya.

Begitu pula dalam kasus ini bila dilihat dari sisi normatif hukum, maka penendangan dapat dikategorikan penganiayaan dan penganiayaan adalah pelanggaran hukum. Artinya, probabilitas satpam Sunarya masuk penjara justru lebih besar ketimbang kesembronoan yang dilakukan Mega. Bahkan apa yang dilakukan Mega bisa jadi bukanlah melanggar hukum dalam arti hukum legal-formal. Tetapi hanya melanggar etika dan moralitas saja.

Sekarang kita misalnya bilang, “dua-duanya sih bersalah.” lalu setelah itu apa dan bagaimana penyelesaian hukumnya. Jelas dari tulisan si Mega ini, dia menolak yang namanya kata “Damai.” sedangkan masyarakat justru berharap jalur kekeluargaan lebih dikedepankan ketimbang jalur hukum. Tetapi mungkin karena gengsi orang kaya maka jalur kekeluargaan tidak akan diambil. Konsekuensinya apabila si Satpam Sunarya benar-benar masuk bui, pasti orang bernama Mega ini akan mendapat sanksi sosial karena masyarakat akan terus menjudge dia tidak punya nurani. Sedangkan aparat penegak hukum baik polisi, jaksa dan pengacara maupun pejabat yudikatif seperti hakim akan terus disorot karena mengesampingkan rasa keadilan masyarakat. Pertanyaan yang kemudian tersisa; “Apakah hukum harus selalu dilihat dari sisi normatif-positivistiknya saja?”

1324106565543033977

sumber: kasus mega

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s