Mungkinkah Nunun Cuma Tumbal?


130808409280698812

Mendengar wawancara TV One dengan Adang Daradjatun memberikan perspektif baru bahwa hukum tidak bisa dipandang secara normatif belaka. Karena jika dipandang hanya secara normatif maka kita hanya akan melihat produk hukumnya saja, atau ketentuan yang dikeluarkan. Bahkan kadang kala suatu produk hukum dihasilkan karena ada praktik manipulasi serta rekayasa pihak-pihak tertentu semisal pihak penguasa atau pemodal besar dalam jaringan mafia hukum. Sedangkan bagi Adang Daradjatun, mantan Wakapolri ini justru melihat aspek historisnya. Bagi dia pribadi ketika KPK mengubah status hukum Nunun menjadi tersangka, adalah ketetapan yang salah. Karena bagaimana bisa Miranda sang aktor utamanya belum dijadikan tersangka, demikian pula Arie Malang Judo juga mendapat perlakuan sama, lantas tiba-tiba mengapa harus Nunun yang terkesan ditumbalkan.

Alasan Adang tersebut ada benarnya juga. Artinya dia melihat ada perlakuan tidak adil terhadap istrinya. Kemudian dia juga memertanyakan langkah kementrian hukum dan ham yang telah mencabut paspor Nunun. Kalau demikian berarti kewarganegaraan Nunun secara administratif telah dicabut dan artinya sekarang Nunun adalah warga tanpa negara alias stateless. Kalau demikian apakah bisa diadili di Indonesia. Tapi secara garis besar seorang Adang Daradjatun hanya menuntut keadilan atas keluarganya. Dia akui sendiri bahwa dirinya tidak terburu-buru seperti keinginan masyarakat yang ingin semua cepat diselesaikan secara instan, dia justru melihat ke proses historisnya mengapa istrinya dikenakan status tersangka.

Berdasarkan pengakuannya dalam wawancara tersebut, dia meminta agar proses penggantian status terhadap istrinya ditinjau kembali oleh KPK. Kenapa istrinya menjadi tersangka padahal BAP tersangka sendiri belum ada, walaupun telah dua kali Nunun menjalani pemeriksaan oleh KPK. Demikian pula dengan dua orang lainnya yakni Miranda dan Arie yang masih menjadi saksi. Bagaimana bisa motivator utamanya masih berstatus saksi sementara anggota DPR yang mendapatkan cek pelawat itu sudah ada yang menerima vonis hukum, sama juga dengan Nunun yang sudah ditetapkan tersangka dahulu. Di sinilah adanya pelanggaran terhadap proses penegakkan hukum itu sendiri. Itulah inti dari apa yang diutarakan  Adang dalam wawancara dengan salah satu stasiun televisi tersebut. Di lain sisi tak ada salahnya juga Adang bersifat subjektif dan emosional. Karena memang manusia tak bisa dilepaskan begitu saja dari unsur-unsur tersebut. Berdasarkan pengakuannya, Adang tidak merasa menyembunyikan istrinya lantaran dia telah mengirim surat ke ketua KPK dan kedubes RI di Singapura sebelum Nunun pergi berobat ke Singapura mengenai rumah sakit dan alamat tempat tinggal istrinya itu. Berarti secara prosedural, pihak  aparat penegak hukum pun mengetahui keberadaan Nunun. Hanya saja bocor ke media massa dan terkesan dijustifikasi sebagai buron.

Sederhananya begini, kembalikan saja kepada diri kita masing-masing apakah kita akan menyerahkan anak atau orang tua kita sendiri kepada aparat. Bayangkan jika diri kita ada di posisi Adang, puluhan tahun hidup bersama seorang istri lalu menyerahkan begitu saja istrinya kepada aparat. Meskipun kita bilang bahwa Nabi saja akan memotong tangan anaknya sendiri jika ketahuan mencuri, permasalahannya sekarang ini status Nunun masih tersangka dan belum diputuskan bersalah. Jika Nunun misalnya istri kita, apalagi diproses dengan cara-cara yang jauh dari keadilan dalam pandangannya, relakah kita menyerahkan begitu saja istri kita sendiri? Mungkin Nabi pun akan bersikap seperti Adang yang membiarkan aparat penegak hukum tetap menjalankan proses. Sementara dirinya pribadi juga tetap menganggap keluarganya tidak bersalah.

Bahkan kalau bisa dibalikkan, mungkin antara penegak hukum dan motivator utama (dalam bahasa Adang) si Miranda ada “main-main”. Tapi benar atau tidaknya ada “main” antara penegak hukum dan orang-orang berpengaruh di negara ini, itu pun sulit dibuktikan. Tiap orang yang berperkara memegang kebenarannya masing-masing dan diberikan hak serta ruang untuk membuktikan kebenaran-kebenaran itu di pengadilan. Dalam arti kebenaran itu tidak absolut, yang ada hanya kebenaran materiil yang dapat dibuktikan di pengadilan. Sementara sikap apriori yang seringkali diidap oleh masyarakat, sejatinya tidak turut membantu proses pembuktian itu, yang ada hanya kekisruhan makin berseliweran di media massa.

Tapi ada hal menarik yang patut untuk ditelaah dalam sistem pemilihan pemimpin di negara ini. Pemilihan apa sih di negara ini yang tidak memakai duit, pemilihan lurah dan kepala desa saja pakai menebar duit agar seorang calon bisa dipilih. Padahal belum tentu duit yang digunakan berasal dari pajak rakyat. Bisa jadi menggunakan duit pribadi. Demikian pula dengan kasus pemilihan gubernur BI Miranda Gultom yang katanya dalam rangka menggolkan dirinya menjadi gubernur BI, lantas ada uang-uang yang diberikan dalam bentuk cek pelawat kepada beberapa anggota DPR. Padahal uang yang digunakan boleh jadi dari kantong pribadi dan tidak menyedot duit rakyat.

Bagaimanapun juga praktik seperti itu tetap sebagai bribery, terserah mau mengartikannya penyuapan atau korupsi dan kolusi, dan terserah pula apakah duit yang digunakan dari kantong sendiri atau pajak rakyat. Lantas apakah tradisi, budaya, atau kebiasaan berpolitik seperti ini akan terus dilestarikan, karena implikasinya dapat menimbulkan kasus-kasus serupa atas apa yang menimpa Nunun. Dituding menjadi kurir yang membawa uang pemodal besar, tapi justru kena duluan ketimbang si pemberinya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s