Berlomba Jadi Whistle Blower


 

1308085081595591341
foto: primaironline.com

 

Whistle blower adalah istilah bagi karyawan, mantan karyawan atau pekerja, anggota dari suatu institusi atau organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Secara umum segala tindakan yang melanggar ketentuan berarti melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau kepentingan publik. Termasuk di dalamnya korupsi, pelanggaran atas keselamatan kerja, dan masih banyak lagi. Terlepas dari definisi Wikipedia tersebut, sekarang ini aksi Whistle blower sedang marak di Indonesia. Dari pejabat, tersangka kasus, narapidana, sampai rakyat biasa.

Dulu kita kenal Susno Duaji, mantan Kabareskrim itu entah sekarang rimbanya bagaimana setelah jauh dari pemberitaan lagi. Namun yang terbaru adalah Nazaruddin dan Wa Ode Nurhayati. Saya tertarik pada sosok terakhir, perempuan yang membikin beberapa anggota DPR dan pimpinannya mencak-mencak. Terkait apa yang dia beberkan di salah satu acara Talk Show, mengenai adanya calo anggaran. Beberapa pihak yang merasa dirugikan Wa Ode menyerang balik dan menuding dirinya juga sebagai calo anggaran. “Saya menantang semua yang merasa saya rugikan, apalagi yang katanya pernah memberi uang kepada saya agar melaporkan kepada yang berwenang untuk membawa bukti-bukti…” katanya, dalam arti dia siap bertanggung jawab jika memang ada pejabat-pejabat yang merasa telah memberikan uang kepadanya untuk menggolkan kepentingan-kepentingan tertentu dalam hal anggaran, apalagi ada kuitansi dan tanda tangan dari perempuan itu.

Tren menjadi Whistle Blower ini patut untuk disimak, apakah sekedar untuk memanfaatkan momen atau karena memang sedang dalam kondisi terdesak, alias menyerang sebelum diserang. Atau ada motif-motif lain di balik tren baru di antara para pejabat negara ini. Karena aksi yang sering diibaratkan maling teriak maling ini cuma bisa tampil di media massa, bukan benar-benar di pengadilan. Sementara potret DPR yang kian buram di luar seolah terus dibenarkan dengan munculnya kasus-kasus korupsi yang melibatkan anggota parlemen. Lantas sampai di mana peran Whistle blower dalam membongkar kasus per kasus. Atau jangan-jangan cuma menjadi alat elit-elit partai politik untuk saling menjatuhkan dan membangun citra buruk bagi lawan.

Di satu sisi pihak penegak hukum terkesan tidak pro aktif, dan hanya menunggu laporan demi laporan atau para Whistle blower ini beraksi di televisi. Walaupun secara prosedural ketentuannya memang begitu, pihak penegak hukum baru memproses suatu kasus yang bukan tertangkap tangan jika ada laporan. Namun akhirnya baik itu KPK, Kejaksaan, atau Kepolisian seringkali kena batunya, dianggap lamban oleh masyarakat dan sarat kepentingan atau dekat dengan para mafia hukum. Padahal satu per satu kasus demi kasus berhembus kencang di permukaan, dari aktor A ke B dan seterusnya. Entah siapa yang menghembuskan, namun masyarakat tetap menginginkan semua kasus dapat segera terselesaikan, bukan seperti yang sudah-sudah lenyap begitu saja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s