Teroris dan Koruptor


Pertanyaannya seberapa parah dampak terorisme dan KKN bagi bangsa dan negara Indonesia? Mengapa seorang Patrialis Akbar dan Mahfud MD begitu tegas mendukung sanksi hukuman mati, dan tidak ada pemberian remisi bagi pelaku teror? Lalu bagaimana dengan para pelaku KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme)?

Begitu susahnya menjebloskan seorang koruptor ke penjara, dan membongkar jaringan kelas kakapnya, sementara begitu mudahnya dari hari ke hari teroris terus dibasmi? Mungkin polisi lebih suka aksi lapangan yang mirip koboi, atau lembaga kepolisian Amerika seperti di film-film hollywood yang penuh dengan baku tembak, dan ledakan. Ada tokoh protagonis yang pulang perang disambut bak anak nakal yang bermetamorfosis menjadi pahlawan.

Daripada harus duduk di balik meja memperhatikan tumpukan berkas yang berisi nominal uang yang tidak bisa didapat, mungkin lebih baik menganggukkan kepala untuk sejumlah uang yang disodorkan para koruptor agar bisa bebas, atau tuntutan hukumannya dikurangi. Kalau misalnya mereka divonis 5 tahun, tapi belum sampai 2,5 tahun, paling sudah melanggeng bebas menuju istana-istana pribadi mereka lagi.

Mungkin pula karena sudah ada KPK, maka urusan korupsi tiba-tiba menjadi urusan komisi yang sedang kembang kempis itu. Sementara untuk urusan dor-dor-an, adalah tugas aparat bersenjata semacam polisi. Tapi bisa juga KPK yang kena dor kalau sesekali jail pada polisi, padahal di kantor polisi pun tidak luput dari praktik-praktik KKN. Contoh sederhananya saja ketika polisi di luaran sibuk mengawasi praktik percaloan di stasiun kereta api, tetapi kalau kita mau mengurus SIM di kantor mereka, baru masuk loket pengambilan formulirnya saja sudah ditawari, “Mau dibantu gak mas?” dan mereka berseragam.

Yayaya, tidak semua polisi seperti itu, mereka terus berkilah oknum dan oknum. Seorang menteri atau anggota DPR yang dipenjara akibat kasus korupsi juga bisa dibilang oknum. Tapi sampai kapan bersembunyi di balik kata Oknum, nyatanya praktik KKN memang sudah menjadi budaya dari yang kecil-kecilan sampai gila-gilaan. Tapi lagi-lagi berita seorang koruptor yang hanya menjalani separuh masa tahanan akibat berbagai remisi dan alasan kemanusiaan, bisa ditutupi oleh sepak terjang heroik bin narsis serdadu-serdadu negara melumpuhkan teroris.

Kembali ke pertanyaan di atas, sebenarnya yang lebih mengancam negara ini, terorisme atau korupsi, kolusi, dan nepotisme?

Kalau kata Kapolri, teroris itu musuh bersama. Mengapa tidak ada statement kapolri, atau mungkin presiden, bahwa koruptor itu musuh bersama? Apa karena itu dianggap tugasnya seorang ketua KPK. Beberapa pejabat negara, dan tokoh-tokoh agama mengatakan senada bahwa terorisme itu berbahaya, dan mengancam keutuhan NKRI. Lalu apakah Koruptor tidak mengancam keutuhan NKRI?

Mungkin saja jawabannya tidak. Misalnya saja ada seorang yang tadinya aktivis jalanan berasal dari daerah, dan keluarga pas-pasan kalau tidak dibilang melarat. Tiba-tiba dia menjadi anggota DPR atau DPRD, saat itu pula roda ekonomi keluarganya dari buyut sampai cicit langsung berubah. Idealisme sewaktu muda seketika luntur, dan ketika uang bertaburan dari berbagai macam proyek, mereka pun semakin pintar untuk berkelit. Lagipula dengan berbagai macam insentif seperti itu, mereka pun bisa mendirikan usaha di daerahnya yang sedikit banyak memberikan lahan pekerjaan untuk rakyat miskin. Jadi, bukankah korupsi itu baik?

Ini pun dijustifikasi oleh ajaran yang keluar dari pendakwah-pendakwah di atas mimbar, bahwa jika kita mendapat rezeki, jangan lupa saling berbagi, terutama pada keluarga dan kerabat dekat. Makanya ada fenomena di mana dalam satu keluarga dihuni oleh bermacam pejabat. Ayahnya jadi bupati, istri dan anaknya jadi DPRD, iparnya jadi lurah, dll. Namun dengan dalih partai politik, pilihan rakyat, dan kemampuan personal, contoh semacam ini bisa menjadi suatu yang dibilang “kehormatan”, dan bukan nepotisme. Mungkin sang kepala keluarga ketika memotivasi anggota keluarganya untuk menjadi pejabat masih mirip dialog yang ada di film, “It’s in your blood.”

Para koruptor yang tertangkap juga sangat nikmat ketika denda yang dikenakan tidak sebanding dengan uang yang mereka gelapkan. Mungkin uang-uang itu sudah berubah menjadi deposito, atau disimpan atas nama orang lain, atau apalah taktik mereka. Tetapi mereka tak bisa dimiskinkan, akhirnya undang-undang pun masih bisa dibeli oleh uang. Aparat yang berwajib pun sangat sulit menentukan tersangka dalam kasus korupsi. Lihat saja dari zaman BLBI sampai Century, siapa yang akhirnya jadi tumbal? Lalu setelah tumbal-tumbal itu dijebloskan dalam penjara, kasus-kasusnya menguap begitu saja.

Namun seandainya jawaban dari pertanyaan di atas adalah bahwa keduanya (terorisme dan KKN) berbahaya dan mengancam bagi bangsa dan negara, lantas pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perlakuan atas para pelaku keduanya berbeda?

Jawabannya mungkin; seorang teroris tidak mampu membeli sel ber-AC dan full karaoke.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s