Mengeroyok Kejujuran


Salah satu aksi yang merupakan contoh nyata dari perilaku jujur yang berbuntut kepada penderitaan terjadi di Surabaya. Sepasang suami istri beserta anak mereka dihakimi oleh segenap wali murid. Kasus menyontek massal di SDN Gadel II/577 ini telah menyedot perhatian. Pasalnya pasangan tersebut melaporkan kejadian contek massal di salah satu sekolah kepada tim penyelidik independen dinas pendidikan daerah. Justru malah mereka sekeluarga mendapat perlakuan pengusiran oleh warga. Beruntung pihak kepolisian dapat melindungi keduanya. Namun yang patut disayangkan adalah sikap para wali murid itu. Alasan mereka berlaku demikian karena pasutri ini telah mencemarkan nama baik sekolah. Lantas pertanyaannya, mana yang lebih mencemarkan nama baik sekolah, pelaporan atau pembiaran?

Kemudian apakah benar wali murid yang marah dan emosional itu karena mengatasnamakan nama baik sekolah, atau jangan-jangan karena ketakutan anak-anak mereka tidak lulus? Dan dikarenakan begitu takutnya ujian nasional, mereka lebih baik membiarkan aksi contek massal dan bermunafik ria. Mengapa bermunafik ria? Karena pastinya di antara para orang tua murid ini saban hari di rumah mereka, selalu mengajarkan kepada anaknya untuk selalu jujur. Tetapi mengapa saat terjadi insiden pelaporan pasutri itu, tiba-tiba mereka mengingkari prinsip yang selalu ditanamkan kepada anak mereka masing-masing serta berharap agar semua orang menutup mata alias kompak demi cita-cita bersama, demi kelulusan anak-anak mereka.

Tapi siapa peduli dengan kejujuran. Itu barang usang yang patut ditinggalkan. Karena yang ada hanya retorika, dan hal ini diajarkan tidak hanya oleh para wali murid yang kompak itu. Namun juga dipraktikkan, diberi contoh oleh pejabat-pejabat tinggi negara. Mereka saja mau dapat kekuasaan dengan cara yang tidak jujur dan berlindung dibalik janji-janji kejujuran. Sama saja dengan anak-anak SD yang mau lulus dengan contekan berjama’ah. Bedanya mungkin kalau anak SD ketika diberi contekan oleh salah satu oknum guru, masih agak takut dan pikir-pikir dahulu, baru kalau sudah ada pelopor mereka langsung mau ikut-ikutan. Sedangkan kalau pejabat-pejabat justru yang berinisiasi mencari celah demi celah dengan sendirinya.

Kembali ke soal contek massal. Mungkin beginilah sistem pendidikan di Indonesia, ujian dan ketidaklulusan dijadikan alat bagi para pengajar atau pencipta sistem ini untuk menakut-nakuti para pelajar. Setiap individu cuma dinilai melalui angka, sementara tidak ada yang mau tahu dengan kapasitas personal dalam diri manusia yang beragam. Suatu hal yang absurd jika soal ujian disamaratakan dan diseragamkan lalu diberikan kepada orang-orang yang berbeda kemampuan. Makanya pendidikan di Indonesia cuma bisa membentuk manusia-manusia yang manut dengan angka-angka. Diuji dengan standar angka, dituntut untuk mencapai angka-angka itu yang menyebabkan mereka berusaha memerolehnya dengan segala cara. Lalu lulus dari lembaga pendidikan menjadi orang yang hanya perduli soal angka.

Kayaknya terlalu berlebihan jika dibandingkan dengan sistem pendidikan di negara maju yang mulai meninggalkan ujian kelulusan dengan pola isi kertas multiple choice, selesai, dan pulang ke rumah. Karena di beberapa negara yang sumber daya manusianya unggul, juga masih menggunakan pola begini. Tapi apakah kita mau membiarkan sistem pendidikan nasional yang morat marit ini terus berlangsung. Secara sederhana terus terang saya orang yang tidak setuju dengan adanya ujian nasional. Selain tidak mencetak kualitas, juntrungannya cuma mengejar data statistik kuantitas siswa lulus per tahunnya, yang kemudian lagi-lagi bisa digunakan pemerintah untuk bilang ke rakyatnya, “Lihat nih gua udah memajukan pendidikan bangsa. Pilih lagi dong gua.”

Dulu ketika saya masih di pesantren. Mata pelajaran yang harus saya pelajari ada 30 mata pelajaran. Ketiga puluh itu dibagi enam hari seminggu. Dari yang pelajaran ke-arab-an, keagamaan, sampai pelajaran umum sebagaimana di sekolah umum biasa. Tapi naasnya yang diujikan, waktu itu namanya masih EBTANAS, ternyata cuma lima pelajaran. Yang saya bisa hanya bahasa Indonesia, selebihnya apalagi Matematika sama sekali jauh dari kemampuan saya. Bayangkan jika ada orang seperti saya berjumlah seratus juta siswa yang paling-paling menguasai satu pelajaran tapi dipaksa sedemikian rupa selama sekolah dengan pelajaran bertumpuk, kemudian harus bisa mengerjakan lima atau tujuh mata pelajaran saja saat ujian akhir demi kelulusan. Meskipun kementrian pendidikan berdalih bahwa sistem kelulusan sekarang tidak hanya dilihat dari hasil ujian akhir, pun nilai keseluruhan siswa selama sekolah. Tapi kalau saya sih menyebut sistem macam ini adalah penindasan kepada siswa.

Kalau semua berjalan mulus, seolah sistem pendidikan di Indonesia sangat ideal bila dilihat dari struktur. Namun fenomena manusia lebih sering jauh dari idealitas. Nyatanya ketika diterpa kasus seperti di atas, pemerintah langsung buru-buru cuci tangan tak mau bertanggung jawab, hanya bisa menyesali terus menerus tanpa melakukan pembenahan. Kita bisa saja bilang bahwa aksi pengoroyokan pasutri oleh para wali murid itu tidak ada kaitannya dengan sistem pendidikan. Itu murni sebagai patologi, penyakit, kesalahan masyarakat yang belum sadar arti penting kejujuran. Tetapi apakah bisa dilepaskan begitu saja? Kalau masyarakat tidak sadar arti kejujuran, pantas saja setiap pemilu ada kasus-kasus ketidakjujuran muncul.

Kejujuran ternyata tidak melulu sebanding lurus dengan keinginan masyarakat. Karena kejujuran pun kadang harus dibayar dengan pengorbanan menjadi martir. Jarang sekali ada orang-orang yang bersedia menjadi martir oleh karena bertindak jujur. Sebab di tengah himpitan konsumerisme dan materialisme yang diidap bangsa ini, kejujuran sangat sulit dipertahankan. Bedanya kalau di Surabaya ada rakyat kecil yang secara sederhana masih memegang teguh nilai-nilai kejujuran, tapi tidak demikian pasutri yang sama-sama terlibat kasus korupsi dan sedang kabur ke luar negeri. Atau suami yang mantan penegak hukum tetapi melindungi istrinya sendiri yang sedang jadi pesakitan diburu hukum.

Sebagian pengamat di televisi dan media massa bilang kalau bangsa ini mengidap budaya sakit. Tapi benarkah separah itu rakyat negeri ini? Kadang kehidupan harus dijalani dengan kejujuran atau sebaliknya dengan ketidakjujuran. Semua itu pilihan yang tersedia di depan mata dan pasti ada risikonya. Seperti yang terjadi di Surabaya, kejujuran pun tidak selalu bisa mengakibatkan kegembiraan. Tapi begitulah kehidupan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s