Indonesia Belum Siap Berdemokrasi?


Benarkah Indonesia belum siap berdemokrasi, atau dipaksa untuk siap berdemokrasi, atau tidak butuh demokrasi?

Mohammad Hatta menulis, “De toekomstige vrije Indonesische staat (Negara Indonesia merdeka yang akan datang), mustahil disebut ‘Hindia’ atau ‘Hindia Belanda’. Bagi kami nama Indonesia menyatakan suatu tujuan politik (een politiek doel), karena melambangkan dan mencita-citakan suatu tanah air di masa depan, dan untuk mewujudkannya tiap orang Indonesia (Indonesier) akan berusaha dengan segala tenaga dan kemampuannya.”

Adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yang pertama kali menggulirkan nama “Indonesia” ketika beliau dibuang ke Belanda (1913), dengan mendirikan Indonesische Pers-Bureau. Namun menurut sejarahnya, nama “Indonesia” adalah rekaan seorang James Richardson Logan (1850) untuk mengistilahkan etnografis penduduk suku Melayu yang hidup di kepulauan East Indies (Hindia), sekaligus membedakan dengan penduduk Hindia lain. Istilah tersebut sebenarnya agak merendahkan karena digunakan untuk menyebut suku-suku bangsa di wilayah jajahan Nederlandsch-Indie (Hindia Belanda). Jauh pada jaman kerajaan, negeri kepulauan Hindia ini sebenarnya telah mempunyai sebuah nama yang tak asing di telinga ketimbang nama “Indonesia” yang sering dilafalkan orang melayu dengan fonem “Endonesia”, yaitu Nusantara, mengacu kepada ucapan dari seorang Gadjah Mada, patih kerajaan Majapahit yang tersohor namanya itu.

Namun fenomena yang menarik adalah justru nama Nusantara jauh lebih gagah dan dihormati oleh dunia daripada Indonesia yang saat ini harus rela ditempatkan bersama bangsa lain yang terbelakang. Terbukti dari seringnya terdengar ejekan kepada budaya krisis kepercayaan yang hampir selalu melanda negara dunia ketiga. Mau tidak mau harus diakui bahwa saat ini Indonesia telah dipandang sebelah mata oleh masyarakat global, baik secara implisit maupun eksplisit, walaupun dalam sisi infrastruktur Indonesia tak kalah dibandingkan negara Eropa atau Barat. Akan tetapi melalui sistem kultur dan tata nilai, Indonesia tetap dikategorikan sebagai negeri yang uncivilized, primitif atau malah barbar.

Tidak adanya kepastian hukum ibarat hutan rimba tergambar jelas, baik pada tingkat wacana sampai ke tataran praksis. Beberapa persoalan bangsa yang semakin berlarut-larut sebanding dengan menumpuknya berkas kasus di meja mahkamah agung yang harus diselesaikan oleh para hakim dan jaksa agung, seiring dengan itu pula pemerintah mencoba menerapkan pendekatan kultural di pelbagai daerah konflik untuk mengangkat sosio kultur bangsa Indonesia.

Akan tetapi budaya bukan semata diartikan sebagai benda yang telah jadi, suatu finished product, atau taken for granted. Melainkan sebagai proses dialektis dalam suatu masyarakat, atau negara, di mana terdapat sistem-sistem saling tarik menarik yang kemudian tampak sebagai suatu potret budaya. Maka kalau pendekatan yang dipilih untuk memecahkan persoalan ketidakpastian hukum adalah dengan pendekatan budaya sebagaimana yang terjadi di Aceh dan Poso, pemerintah haruslah menggarap semua unsur dalam sistem di masyarakat; sistem politik, sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kesenian, sistem bahasa dan sebagainya. Bukan dengan memilih metode konfrontasi dan cara-cara kekerasan militer yang ternyata lebih sering dipraktekan oleh pemerintah itu sendiri.

Tradisi kuno sradak-sruduk, kekerasan, dan penindasan telah lama dipraktekan di tanah air ini. Penyebabnya bukan saja dipicu oleh persoalan politik semata, tapi oleh mentalitas dan budaya yang umurnya jauh lebih tua dari yang kita duga. Warisan itu ada sebelum orde baru dan orde lama, bahkan ketika kolonial asing datang ke bumi pertiwi ini, mereka dengan mudah menancapkan kuku imperialisnya dikarenakan watak primordial bangsa kita yang memang dikondisikan sebagai individu nrimo dalam sebuah sistem berupa priyayi dan kasta. Mental feodal, mental priayi, sama sekali harus diubah. Mental inilah yang membuat bangsa kita tidak mandiri. Peninggalan masa feodal yang mendarah daging pada kultur masyarakat Indonesia merupakan salah satu pengganjal majunya kualitas generasi penerus bangsa.

Feodalisme telah memberikan pelajaran dewanisasi terhadap manusia dalam atribut penguasa yang sejatinya adalah subjek yang sama dan sejajar. Kita tak pernah mengenal pelajaran dari seorang presiden semacam yang menolak memperpanjang jabatannya demi pelajaran demokrasi. Yang kita kenal adalah presiden-oleh karena kepentingan tertentu-lebih suka mensuaka kekuasaannya sedemikian rupa hingga menjadi diktator tanpa terasa. Konservasi kekuasan semacam itulah yang menimbulkan obedience by fearness secara berkepanjangan hingga sekarang. Gerakan pembredelan, pelarangan dan teror adalah cara yang dianggap efektif untuk mewujudkan cita-cita itu.

Apa yang terjadi di Indonesia setelah satu persatu penjajah asing meninggalkan negeri ini juga menjadi bukti nyata bahwa mental dan watak feodal masih bersemayam dalam karakter bangsa ini. Rakyat terjajah oleh bangsa sendiri. Fenomena akan aksi senioritas antar mahasiswa yang sangat ironis dengan apa yang sering mereka teriakan sebagai sebuah penentangan terhadap militerisme, dan otoriterian ternyata juga bersifat tradisi. Para elit politik pemerintah kerap memakai sistem senioritas seperti yang diterapkan dalam militer, sehingga tak jarang stigmatisasti terhadap pegawai pemerintah yang notabene seharusnya sebagai abdi masyarakat berubah menjadi abdi penguasa atau abdi seseorang yang berpengaruh dalam pemerintahan. Pada akhirnya korupsi kolusi dan nepotisme pun merajai sistem hukum negeri ini.

Hukum memang mengalami perkembangan di tingkat terminologi tapi mandeg di tingkat kenyataan sehari-hari. Perkembangan itu misalnya tergambar pada jargon: ini negara hukum, hukum tidak pernah pandang bulu, tapi realitas mengatakan bahwa negara ini belum sepenuhnya negara hukum, dan bahwa hukum di Indonesia masih tergantung pada siapa pemilik ”bulu”.

Negara rimba yang berakar pada budaya feodal masih berakar di tanah air. Indonesia tak siap menjalani apa yang disebut demokrasi, yang ada malah demokrasi selalu bisa diakali; Demokrasi terpimpin, demokrasi terarah, dan segala macam penerapan sistem demokrasi di negara ini masih terikat oleh dogma priyayi, senioritas, serta pemimpin yang fasis. Bahkan ketika piagam hak asasi manusia ditanda tangani oleh masyarakat dunia, pemerintah Indonesia adalah negara yang ketinggalan dalam hal penegakan supremasi hukum serta HAM di negaranya.

Saat hukum mengalami subordinasi sedemikian rupa, di mata rakyat ia lalu berubah menjadi sekadar mitos: Bahwa hukum cuma milik golongan, bahwa keadilan adalah uang, bahwa hakim, jaksa, polisi dan penjara adalah teror. Maka pandangan hukum manusia Indonesia atas hukumnya adalah pandangan seorang pengidap paranoia.

Ketika reformasi berkumandang di seantero negeri, apakah benar reformasi hukum akan serta merta berjalan membentuk pribadi bangsa yang terlepas dari mental feodal serta watak nrimo tadi?

Alhasil nihil, para penerus generasi baru bangsa ini terus terbawa arus oleh kultur feodal di masyarakatnya. Wacana antikritik menjadi doktrin mutlak dalam setiap keluarga dan seterusnya berulang-ulang siklus itu berputar pula pada tataran kemasyarakatan. Impian tentang demokrasi yang tengah kita perjuangkan saat ini, masih demokrasi yang terjerat blunder kebudayaan feodalistik, sentralitisk dan oligarki politik dalam soal kekuasaan. Inilah kenapa demokrasi Platonian masih menjadi kemewahan karena ia butuh syarat berat yakni masyarakat egalitarian.

Dan mungkin bisa jadi Indonesia baru bisa mencapai sebuah demokrasi yang ideal ketika telah melewati 50 abad ke depan, selama itukah? Atau justru memang tidak ada demokrasi yang layak dan pantas untuk negeri ini?

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s