Akankah Bhineka Tunggal Ika Memudar?


NKRI digadang-gadang telah mencapai bentuk final sebagai sebuah bentuk negara, dan keberadaan RMS dinilai sebagai ancaman disintegrasi, baik terhadap negara maupun bangsa. Akan tetapi setelah melewati setengah abad kemerdekaan, permasalahan bentuk negara masih menjadi isu krusial di tengah masyarakat. Dari era Soekarno hingga SBY, pemerintah terus disibukkan dengan aksi-aksi pemberontakan, separatis, dan semacamnya. Sejak era Reformasi, tercatat beberapa persoalan serius mencuat ke permukaan, semisal munculnya GAM di Aceh, dan yang baru-baru ini adalah mengenai RMS. Akan tetapi keberadaan gerakan-gerakan tersebut, bukan saja cuma dilatarbelakangi oleh landasan atau motif etnis, di sisi lain juga terdapat gerakan-gerakan yang didasari alasan agama. Contoh saja aksi-aksi kelompok yang kembali ingin mendirikan negara Islam. Gerakan-gerakan semacam itu bisa bergerak lebih halus lagi dan mengalami evolusi pada tataran ideologis maupun metodologis.

Dahulu mungkin perlawanan yang diberikan adalah secara konfrontal dengan menggunakan senjata api. Akan tetapi saat ini, selain masih terdapat sejumlah aksi bersenjata, yang patut diperhatikan adalah penanaman ideologi terhadap generasi muda bangsa. Misalnya ideologi yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, pergerakannya tidak perlu lagi melalui kontak senjata, akan tetapi bisa dengan menanamkan pada generasi muda bahwa ideologi negara pancasila dan perangkat konstitusinya harus serta merta diubah dan diganti dengan khilafah Islamiyah dan undang-undang yang berlandaskan Syari’ah.

Jika dalam diri generasi penerus bangsa ini sudah kehilangan makna bhineka tunggal ika, maka nilai-nilai kebersamaan sebagai jatidiri satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air, akan segera memudar. Keterputusasaan akibat konflik, ketidakadilan, dan krisis yang berkepanjangan di Indonesia membuat sejumlah orang mengambil kesimpulan sepihak bahwa Indonesia telah menjadi negara gagal. Lantas kemudian simbol dan atribut keagamaan digunakan untuk melegitimasi tujuan-tujuan politik mereka dalam mendirikan sebuah negara agama, jargon seperti “saatnya mengganti pancasila dengan sistem khilafah Islamiyah” bukan hal yang jarang terdengar lagi. Akan tetapi telah menyebar ke seluruh penjuru negeri.

Adanya anggapan bahwa agama dapat memberi kesejahteraan, tempat perlindungan, keadilan, dan sebagainya, dikarenakan hanya agama yang dipercaya mempunyai asosiasi dengan Tuhan sebagai kekuatan absolut, transenden, dan mutlak. Maka jika negara menceraikan dirinya dengan agama, seringkali dituding telah berkhianat terhadap agama. Naasnya, eskalasi persoalan akan semakin meningkat mengingat bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam Agama, dan sangat multi etnis. Pertanyaan selanjutnya adalah agama siapa yang direstui Tuhan untuk memimpin negeri ini?

Jawaban atas pertanyaan itu dapat ditemui dalam klaim-klaim kebenaran oleh komunitas umat beragama di Indonesia, seorang yang beragama Islam, misalnya akan beranggapan bahwa sistem komunis, dan demokrasi telah gagal total. Kini saatnya khilafah Islamiyah bangkit dan menjadi juru selamat untuk negeri ini. Tapi bisa jadi dari umat non-muslim juga akan menyatakan hal serupa. Pertarungan antar klaim keagamaan ini mau tidak mau terkait dengan seberapa besar amunisi negara untuk mempertahankan bentuk NKRI. Jika amunisinya hanya sebatas diplomasi, suatu saat akan terjadi kecolongan, demikian pula jika yang dikedepankan adalah regulasi peraturan anti-subversif, Indonesia segera menjadi medan perang.

Alih-alih mempertahankan Indonesia sebagai sebuah negara bangsa, yang muncul berikutnya adalah perjuangan untuk mewujudkan sebuah negara agama. Benih-benih gerakan ini semakin menguat di Indonesia, terutama pada generasi muda. Munculnya institusi pendidikan yang menanamkan ideologi anti kebhineka tunggal ika-an telah menjamur dan berperan besar. Maka tak heran jika nantinya ada yang berkata bahwa bhineka tunggal ika itu adalah ajaran sesat, dan bertentangan dengan agama, karena di dalam agama telah ada rumusan dan konsep-konsep yang direstui Tuhan dalam berinteraksi dengan umat yang berlainan agama. Dulu kalau di SD ada pelajaran tentang toleransi, kerukunan umat beragama, tenggang rasa, dan sebagainya yang mencerminkan nilai-nilai kebhinekaan. Suatu saat mungkin akan berganti dengan pelajaran-pelajaran tentang dar al-harb, atau dar al-shuluh, kafir harbi, atau kafir zimmi, kaum murtadin, jihad, martirdom, dan lain sebagainya.

Tetapi dalam komunitas umat Islam sendiri, tidak semua mayoritas umat Islam mendukung gerakan pembentukan negara Islam, khilafah Islamiyah, atau apalah istilahnya. Sebagian lain mungkin ada yang mendukung, tetapi tidak berani menyuarakannya. Mereka hanya memberikan bantuan diam-diam berupa sumbangan dana, atau semangat atas kesamaan arah perjuangan keagamaan. Tetapi ada pula yang bersikap pragmatis, tidak perduli mau bentuk negara atau sistem pemerintahannya apa, selama bisa memberikan kesejahteraan, keadilan, dan mencukupi kebutuhan primer, maka mereka akan ikut mendukung.

Semisal GAM di Aceh, gerakan perlawanan mereka tiba-tiba berakhir dengan proses tawar menawar sebuah kawasan yang diberikan hak eksklusif dan otonom untuk menggunakan apa yang disebut dengan perda syari’ah. Sebagian kalangan menilai pemerintah sangat lemah dan kalah dalam berdiplomasi dengan gerakan separatis tersebut. Sebagian lain menilai sebagai langkah dan keputusan yang tepat untuk meredakan konflik bersenjata. Ada beberapa mahasiswa yang berasal dari Aceh dan belajar di luar daerahnya yang juga ikut mengkritisi hasil dari perundingan tersebut, mereka juga mengkritisi perda syari’ah yang ada di Aceh.

Namun semuanya diserahkan kembali kepada masing-masing individu, dan di era demokrasi terbuka seperti sekarang, ideologi apapun mendapatkan posisi mereka di tengah masyarakat. Mau yang menyebarkan paham kebebasan beragama, pluralisme, fanatisme, Islamisme, Jihadisme, dan sebagainya, semua memiliki pengikut dan bargaining politic yang mapan. Akan tetapi apakah atas dasar semua paham, atau agama itu, maka konflik kekerasan yang merusak kebersamaan dan kemajemukan warga negara, dapat dibenarkan dan dibiarkan?

Tragedi kekerasan yang mengatasnamakan agama, Tuhan, etnis, atau percampuran kesemuanya, mencerminkan kondisi riil masyarakat yang tidak lagi menghargai perbedaan. Mungkin lebih baik membela kepentingan agama karena dijanjikan mendapat balasan surga, atau mungkin lebih baik membela kepentingan etnis sebagai yang tertindas oleh penguasa, ketimbang membela nilai-nilai kebangsaan yang dianggap tak jelas juntrungannya. Buat apa repot-repot menghargai perbedaan, jika persatuan itu dapat dijalin dan direkatkan oleh kesamaan suku, etnis, atau agama.

Kadang saya pribadi suatu ketika berpikir ya sudahlah, mau diapakan lagi. Saya menganggap bahwa fenomena kekerasan dan anti kebhineka tunggal ika-an sebagai proses pembelajaran dan dinamika pemikiran. Artinya, dialektika dan berbagai argumentasi yang terjadi saya anggap sebatas wawasan-wawasan baru, selebihnya serahkan saja pada pemerintah. Akan tetapi kadang ketika melihat fenomena kekerasan dan klaim kebenaran-kebenaran sepihak yang mengatasnamakan agama begitu marak dalam ruang publik, saya jadi terpengaruh ikut-ikut bersikap radikal.

Radikal dalam artian ketika membela pancasila dan bhineka tunggal ika sebagai ideologi negara. Saya pernah punya pikiran begini, bagaimana jika orang-orang yang tidak mengakui NKRI sebagai sebuah bentuk negara yang sudah final itu, diminta untuk membeli pulau yang tidak pernah diurusi oleh pemerintah negeri ini. Mereka dapat membikin negara dan pemerintahan sendiri di sana. Lalu adakan perjanjian atau nota kesepakatan bilateral untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Indonesia, dan tidak menyebarkan ideologi mereka di negara ini.

Daripada dihadapi dengan senjata yang dapat menimbulkan kejahatan HAM, lebih baik mereka hidup tentram dengan ideologi mereka sendiri sehingga mereka juga tidak sibuk menghina pancasila, tradisi dan budaya lokal bangsa, dan kemajemukan yang niscaya diakui eksistensinya di negeri ini. Selain itu kepadatan penduduk juga berkurang, maka perjalanan sendi-sendi demokrasi negara ini dapat kembali diteruskan setelah sebelumnya terhenti dengan isu-isu bentuk negara yang mencuat kembali. Itu adalah pemikiran radikal yang pernah tersirat dalam diri saya, akan tetapi tentunya pemikiran tersebut mustahil terwujud dalam realitas.

Namun saat ini menurut saya, perjuangan dalam rangka mempertahankan pancasila dengan bhineka tunggal ika-nya, bukanlah pada tataran politik, tapi lebih tepat berada dalam tradisi diakletika intelektual dan sosial kemasyarakatan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s