Kebinatangan Manusia dan Kerusuhan Koja


Aristoteles menyebut manusia sebagai animal rationale artinya manusia ialah binatang yang mempunyai rasio, zoon politikon, dan makhluk “hylemorfik“, artinya makhluk yang terdiri dari materi dan bentuk-bentuk. Jadi, homo est animal simbolicum, homo est animal rationale.

Dahulu ketika di pesantren saya sering membaca buku ilmu kalam, salah satu cabang filsafat dalam tradisi keilmuan Islam. Sering ada kata-kata al-Insaan Hayawaan an-Naathiq, atau manusia adalah mahluk yang ber-naathiq, akan tetapi kata an-Naathiq bukan hanya diartikan sebagai “berbicara”, melainkan persis seperti apa yang dijabarkan oleh Aristoteles, homo est animal rationale.

Bisakah sederhananya kita menganggap bahwa ada sisi kebinatangan dalam diri manusia seperti persepsi Darwin atau teori Freud tentang “Id” yakni pusat dari naluri dan impuls yang bersifat primitif dan kebinatangan. Mungkin kita mengatakan bahwa sangat naif sekali Freud berpendapat demikian, atau menghujat Darwin sehina yang kita mampu. Tetapi mari kita lihat realitas, contohnya saja apa yang terjadi di sebuah daerah bernama Koja.

Kerusuhan antara kontra penggusuran makam dan pro penggusuran makam, yang pertama diwakili oleh masyarakat sipil dan yang lainnya diwakili oleh aparat pemerintah, dalam hal ini adalah Satpol PP dan Polisi. Terlepas dari alasan yang bersarang di kepala mereka, tetapi mereka menggunakan alasan itu sebagai “pembenaran” untuk menganiaya manusia yang semestinya berada pada tataran yang sama dan egaliter. Menyebabkan manusia lain sekarat atau tewas, bukankah itu bukti dari “kebinatangan manusia”?

Di pihak satpol PP atau masyarakat sipil sama-sama ada yang terluka, dan apa mereka bisa meneriakkan bahwa itu di luar kendali mereka atau nalar mereka, apalagi Jelas sekali mereka saling mengeroyok sesama manusia lain yang sudah tak berdaya, apa itu bisa dianggap di luar kontrol atau ketidaksengajaan? Saya pernah mengutip kata-kata seorang filsuf Jerman dalam salah satu tulisan saya bahwa setiap komunitas berbicara (baca: bertindak) dengan cara berpikirnya serta berpikir dengan cara bicaranya. Dan peristiwa kerusuhan Koja itu adalah pembuktiannya.

Sekarang mari kita bicara persoalan alasan, di pihak masyarakat sipil saya menyoroti laskar FPI, salah seorang dari mereka berbicara bahwa mereka bertindak demikian karena: pertama, rakyat diperangi. Kedua, karena membela agama Islam. Ketiga, karena umat Islam diinjak-injak. Keempat, karena membantai anak kecil. Sebenarnya penekanan saya pada ucapan “membela agama Islam” dan “umat Islam diinjak-injak”. Jika mereka adalah umat Islam lalu satpol PP itu apa? mereka bukan umat Islam atau apa? Padahal tak sedikit dari anggota satpol PP yang beragama Islam.

Seenaknya mereka mengatasnamakan umat Islam dan Tuhan untuk mengeroyok sesamanya, kenapa mereka harus membawa kata Islam, dan kenapa Islam itu harus seragam seperti yang ada di dalam pemikiran mereka. Saya orang Islam, tetapi saya tidak merasa diinjak-injak ketika ada sebuah makam yang dikeramatkan coba untuk digusur. Tetapi saya juga tidak setuju jika makam itu digusur, alasannya karena saya menghargai kearifan lokal, itu saja, bukan karena “Makam keramat” harus dihormati adalah bagian dari ajaran Islam. Malah menurut saya itu bukan bagian sepenuhnya dari Islam, tetapi bagian dari ortodoksi Islam.

Ortodoksi Islam sebagaimana kata Arkoun adalah sesuatu yang tidak “dari sononya” langsung jadi dan siap pakai, ortodoksi Islam merupakan produk dari kontestasi otoritas-otoritas keagamaan, baik itu ulama atau politik, dan dibakukan serta disakralkan melalui proses perebutan otoritas dan perjalanan sejarahnya. Lihat saja ortodoksi Islam ala Shi’ah dan Sunni, ada perbedaannya dan juga persamaannya, dan itu terbentuk melewati bentangan sejarah yang sangat panjang dan masih akan terus berproses menjadi.

Sekarang mari kita tanyakan pada FPI yang menurut saya sangat rancu, karena ideologi mereka berasal dari Wahhabi Saudi yang mana tidak menyukai perbedaan-perbedaan di tubuh umat Islam, artinya harus ada keseragaman (unifikasi) doktrin dan konformitas antara masyarakat dan doktrin. Rancunya adalah, ketika Wahhabi Saudi berkuasa di tanah Hijaz, mereka membasmi praktik mistisisme yang dilakukan oleh kaum tarikat dan sufistik seperti kekeramatan para wali dan bertawassul atau menyampaikan do’a melalui orang shalih yang telah meninggal. Ulama Wahhabi menyebut praktik-praktik itu sebagai bid’ah atau kesesatan dalam beragama, sehingga mereka memfatwakan agar makam-makam yang dikeramatkan untuk digusur, dipindahkan ke pemakaman umum, atau dihancurkan sekalian.

Bahkan kalau para pembaca pernah mengunjungi Mekkah di zaman sekarang, maka akan kita jumpai polisi-polisi yang berjaga di areal pemakaman sahabat dan Nabi. Seperti di makam Nabi, mereka akan memukuli tangan orang-orang yang mengangkat tangan mereka dan menyampaikan do’a melalui makam tersebut. Praktikkan saja, saya sendiri pernah kena pukul ketika mencoba mengangkat tangan dan bershalawat, mereka akan berteriak pada kita: “Bid’ah, bid’ah!”

Nah sekarang lihat FPI, bandingkan betapa begitu mati-matiannya bertarung dengan satpol PP agar makam itu tidak digusur, bahkan di salah satu televisi ditayangkan ketika seorang Satpol PP terbujur bersimbah darah, mereka malah menyuruh kamerawan menyorot seolah bangga bahwa mereka telah berhasil menumbangkan musuh agama sembari bertakbir, “Allahu Akbar.” seakan Tuhan ada di pihak mereka dan “setuju” dengan tindakan mengeroyok sesama manusia itu.

Mungkin mereka beralasan membela umat Islam dan anak kecil, tetapi mereka sendiri punya motif tersembunyi. Karena secara ideologis makam keramat itu tentunya akan dianggap sebagai sarang bid’ah jika digunakan oleh masyarakat sipil sebagai tempat penyembahan, bertawassul, atau meminta berkah. Kata “makam” dan “keramat” itu sendiri sudah menimbulkan polemik dalam ideologi mereka. Saya pikir motif utama dibalik FPI itu adalah karena semata mereka telah lama membenci pemerintah Republik Negara ini yang dianggap mereka telah sesat karena tidak menggunakan hukum Islam (dalam persepsi mereka) sebagai undang-undang negara dan malah berkiblat pada Barat dengan undang-undang sekulernya.

Selanjutnya adalah satpol PP, kesatuan polisi yang satu ini seringkali mendapat kritikan keras dari masyarakat, terutama dalam aksi-aksi penertiban pedagang, pengemis, gelandangan dan PSK. Mereka bersikap represif. Ada beberapa pendapat mengapa satpol PP berperilaku demikian:

Pertama, satpol PP umumnya adalah orang-orang pengangguran, mantan preman atau residivis. Mereka direkrut oleh polisi dengan latar belakang penuh dengan “kekerasan” dan juga nalar pas-pasan. Meskipun tidak semuanya seperti itu, tetapi nampak dari beberapa peristiwa bagaimana mereka tidak bisa mengedepankan dialog kepada masyarakat. Malah mereka rela dijadikan bumper depan oleh polisi dalam menghadapi masyarakat, sehingga logika “pukul dulu sebelum dipukul” juga diidap oleh kesatuan ini.

Kedua, saya mempertanyakan kepada Polri, apakah satpol PP ini diajari kurikulum HAM dan Kebudayaan atau tidak. Karena pastinya sebagian dari anggota satpol PP ini pastinya mengetahui bahwa “makam keramat” itu telah menjadi bagian dari kebudayaan masyarakat sekitar, semestinya mereka menghargai hak asasi umat-umat beragama ketika menyambangi “Makam tersebut” karena di sanalah kearifan lokal masyarakat menyebar membentengi “kebinatangan” individual mereka.

Ketiga, lagi-lagi kebutuhan ekonomi dan nalar bumper. Kasihan juga sebenarnya dengan satpol PP ini, saya yakin tak sedikit dari mereka yang masih menghargai sesama dan jika dikaitkan dengan kasus Koja ini, banyak dari mereka yang mungkin menghormati keberadaan seorang wali dan makamnya. Sehingga bisa jadi hati kecil mereka menolak untuk berjibaku dengan rakyat sipil. Tetapi seringnya alasan keterdesakan kebutuhan ekonomi dan nalar sebagai bawahan yang harus patuh diperintah oleh atasan, akhirnya mereka pun -terpaksa atau tidak- harus menjalankan tugas.

Saya percaya bahwa desakan keras masyarakat untuk membubarkan satpol PP semakin bertambah setelah kerusuhan di Koja ini. Tetapi kita juga harus melihat lagi secara makro, bahwa di atas peristiwa itu ada kepentingan materi yang memobilisasi massa, baik itu dari satpol PP dan polisi serta laskar FPI atau FBR. Yang saya katakan adalah keserakahan orang atau “kebinatangan manusia” dengan nafsu serakahnya akan tanah dan uang.

Andaikan saja jika tidak karena kepentingan akan tanah dan mau menghargai kearifan lokal yang ada di masyarakat, maka tidak perlu kasus perebutan tanah ini sampai dibawa ke pengadilan. Pihak penggugat atau dalam hal ini adalah PT. Pelindo tidak perlu meneruskan gugatannya sampai ke pengadilan. Mereka cukup berdialog dengan pemerintah kota dan masyarakat sipil. Dialog adalah kuncinya, dengarkan keinginan masyarakat dan pastikan kebutuhan mereka terpenuhi, yaitu keberadaan makam tersebut. Jangan hanya memikirkan urusan bisnis atau tanah semata, sebab masyarakat pun memiliki ideologinya sendiri selain daripada negara. Dengan berdialog dan proses kompromisasi yang komunikatif tentunya bisa menyelesaikan permasalahan seputar makam tanpa ada kerusuhan yang akhirnya menggunakan tindakan-tindakan represif dan dalil-dalil koersif.

Foucault mengibaratkan bahwa kuasa itu berada di mana-mana, karena interaksi manusia itu pada dasarnya adalah relasi kuasa tersebut, dan kuasa tak mesti harus dijalankan dengan bentuk koersif, represif dan despotik. Akan tetapi bisa dengan cara lain yaitu regulasi, normalisasi, persuasif atau kompromisasi yang sangat membutuhkan proses-proses dialog.

Dalam kesedihan…

kupret el-kazhiem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s