Pajak, Bahasa, dan Rakyat


Ketika saya berbicara dengan kawan saya seputar kasus Gayus yang sedang ramai menjadi tag headline di media massa, timbul sebuah pernyataan dari kawan saya yang saya anggap bisa jadi pernyataannya itu mencerminkan apa yang tengah dipikirkan oleh kebanyakan rakyat Indonesia saat ini. “Buat apa bayar pajak kalau ternyata dikorupsi oleh pegawai instansi pajak itu sendiri. Kita hidup susah mencari uang tetapi malah masuk kantong-kantong pribadi sementara apa yang kita bayarkan itu tidak bisa kita rasakan secara konkret dalam kehidupan.” begitu katanya.

Entah benar atau tidak bahwa pernyataan tersebut mencerminkan atau mewakili pikiran rakyat Indonesia, akan tetapi logika dalam kata-katanya itu ada benarnya juga. Kemarin ketika saya berjalan menyusuri jalan di daerah puncak dalam rangka perjalanan menuju Bandung, dari atas motor saya melihat fenomena-fenomena menarik, seperti warung-warung yang berada di tepi jalan, perempuan-perempuan yang keluar malam menawarkan “jajanan”, buruh-buruh perkebunan yang mengendong bakul-bakul alat kerja mereka, pedagang-pedagang asongan dan minuman tradisional, terus ketika saya memasuki pasar, para pedagang mulai halu lalang sejak jam 2 pagi, mereka adalah rakyat Indonesia yang tiap hari bergulat dengan pola hidup monoton seperti itu, mungkin mereka tidak tahu apa sih pajak, kepentingan dan kegunaannya pun tidak mereka rasakan secara konkret bagi mereka, bahkan mereka pun belum tentu membayar pajak.

Tapi ketika mereka melihat berita di stasiun televisi tentang kasus Gayus, bagaimana nalar mereka serta merta menilai tingkah laku para oknum tersebut adalah salah, apakah ini ditimbulkan oleh pengetahuan mereka tentang kasus tersebut ataukah disebabkan oleh nalar masyarakat akar rumput (grass-root) yang cuma bisa membebek dari apa yang dikatakan oleh si penyiar berita dan pengamat-pengamat di televisi? Atau apakah karena masyarakat memiliki apa yang disebut “rasa keadilan” masyarakat sebagaimana istilah itu sering terdengar ketika kasus Prita mencuat?

Mungkin tak perlu jauh mencari tahu bagaimana cara masyarakat di pegunungan itu menyerap berita dan kemudian merefleksikannya. Lihat saja di Ibukota sendiri, dan ini pun diakui oleh Ditjen Pajak dalam rapat dengar Panja kasus pajak DPR RI, contohnya adalah ketika Metromini yang dulu biasanya lewat di depan kantor Pajak, si kernet meneriakkan kata, “Pajak” sekarang berganti jadi, “Gayus Turun!” Kemudian Ditjen Pajak itu menuturkan atau kasarannya “bercuhat” jika para pegawai pajak mendapatkan efek dari kasus Gayus berupa tekanan psikologis yang luar biasa, seperti justifikasi bahwa pegawai pajak itu “najis” dan sebagainya. Entah apa yang dituturkan oleh pak Ditjen itu karena meniru atasannya yang sering curhat setiap kali ada masalah negara atau karena jadi sasaran tembak, yang jelas dia memasang tampang memelas seolah-olah telah “dizalimi”.

Namun saya sendiri justru melihat dan mencoba mencari tahu, mengapa kawan saya atau misalkan rakyat Indonesia sampai menilai bahwa pegawai di Instansi pajak tidak jauh bedanya dengan pedagang di pasar yang bisa ditawar dan dinegosiasikan, atau bahkan pencuri uang karena telah mencuri duit-duit yang dibayarkan oleh rakyat. Bayangkan mungkin setelah puluhan tahun Indonesia berdiri sebagai Negara yang berdaulat, ternyata skandal pajak besar-besaran baru perlahan terungkap sekarang, kemana saja aparat penegak hukum selama ini, sementara dalam rentang waktu puluhan tahun itu rakyat Indonesia, terutama yang memiliki usaha kecil terus menerus dijebak dalam muslihat permainan birokrasi. Bisa jadi bukan hanya dalam urusan membayar pajak, tetapi di tiap instansi pemerintah. Belum lagi fenomena kongkalikong korporasi-korporasi besar dengan para oknum pegawai pajak yang dengan mudah “melegalisasi” praktik pengemplangan, hal itu membuat kemarahan-kemarahan dan sakit hati karena menerima perlakuan diskriminasi semakin menumpuk dan terus menumpuk. Maka ketika kasus Gayus bergulir, kekesalan mereka pun meledak dan itu direfleksikan melalui kata dan sikap, terutama pada pejabat di instansi-instansi terkait.

Meminjam teorinya filsuf Jerman, Johan Gottfried Herder bahwa setiap komunitas berbicara dengan cara berpikirnya serta berpikir dengan cara bicaranya, maka apa yang dikatakan sebagai “rasa keadilan masyarakat” yang kemudian direfleksikan melalui kata-kata (yang dikeluhkan oleh si Ditjen pajak di depan anggota DPR) adalah refleksi yang wajar dari rakyat. Habermas juga pernah berkata bahwa Language is also a medium of domination and power, demikian pula ketika kuasa dalam pemikiran Foucault tidak hanya dimiliki oleh penguasa tetapi kuasa berada di mana-mana, maka rakyat pun akan menunjukkan kuasa mereka melalui “kata”, mereka punya bahasa sendiri untuk menampilkan kuasa mereka. Dan itu seperti ditunjukkan dalam pernyataan kawan saya, “Buat apa bayar pajak kalau ternyata dikorupsi.”

Iniah relasi kuasa yang terjadi akibat bergulirnya kasus Gayus Lumbun Tambunan, di mana dominasi “keculasan” yang terjadi dalam penanganan, regulasi, dan distribusi pajak tentu cepat atau lambat menimbulkan resistensi yang biasanya dalam “bahasa”, dan memberikan kesempatan pula untuk terjadinya sebuah “tindakan” jikalau pemerintah tidak lekas-tangkas dalam membenahi persoalan-persoalan seperti yang terjadi dalam kasus tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s