Nikah Siri


Ketika pemerintah bersama lembaga legislagif hendak memberlakukan Rancangan Undang-Undang nikah siri, sorak-sorai protes menggema di seluruh pelosok negeri. Terutama kebanyakan dari kalangan umat muslim sendiri. Banyak dalih yang dilontarkan untuk menolak pemberlakuan tersebut, salah satunya ada yang beralasan ‘mau nikah saja kok dilarang-larang’. Alasan protes tersebut dapat dibenarkan dikarenakan menikah adalah hak setiap manusia, akan tetapi bagaimana dengan proses pernikahan itu sendiri? Apakah setiap warga negara Indonesia di negeri ini dapat menjamin bahwa sebuah pernikahan terjadi bukan karena pemaksaan, kepentingan ekonomi, faktor usia, atau menutupi aib, atau untuk mendamaikan kelompok-kelompok yang tengah bertikai? Atau karena telah mencapai batasan ‘kesiapan’ sebagaimana dikatakan dalam teks agama?

Dengan menepiskan latar belakang, penyebab, dan alasannya maka teks-teks hukum, agama atau norma, mengakomodasi apapun bentuk pernikahan dengan hanya mencantumkan syarat-syarat formil, teknis dan mekanisme. Demikian pula apa yang tertera dalam RUU nikah siri yang mengharuskan pernikahan itu dicatatkan, hal ini dikarenakan negara tidak bisa mengutak-atik alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya pernikahan. Maka negara juga hanya mengurusi wilayah formil, prosedural dan birokrasinya belaka. Lantas apa yang dijadikan objek protes dalam draft tersebut? Mungkin salah satunya adalah karena terdapat pasal tentang kriminalisasi pencatatan pernikahan, atau bagi siapa saja yang melakukan nikah siri dan tidak dicatatkan akan mendapatkan denda atau hukuman penjara.

Sebenarnya saya lebih suka memakai kalimat panjang ‘nikah yang tidak dicatatkan di catatan sipil’, ketimbang nikah siri. Karena kalau memakai istilah nikah siri, yang mana kata siri berasal dari bahasa Arab sirrun yang artinya adalah rahasia, maka kata rahasia ini menjadi rancu. Rahasia dari apa? Dari saksi? Padahal jelas orang-orang yang melakukan nikah siri di republik ini juga banyak yang menggunakan saksi, atau rahasia dari negara? Atau rahasia dari lingkungan masyarakat?. Akan tetapi karena RUU yang tengah dibahas ini menggunakan istilah nikah siri, maka saya ikut saja memakai kata siri tersebut.

Ketika saya mengikuti acara debat di televisi atau di seminar lainnya, kebanyakan para pro nikah siri mendasarkan alasan penolakan mereka terhadap RUU tersebut adalah karena ada pasal kriminalisasi, mereka menganggap nikah siri adalah sah secara agama, dan nikah adalah ibadah, karena ibadah itu sangkut pautnya antara manusia dengan Tuhannya, maka negara tidak bisa mencampuri urusan-urusan semacam ini. Mereka seringkali menolak sekularisasi atau pemisahan antara agama dan negara, tetapi mengapa dalam urusan yang satu ini, mereka juga justru bertingkah sama yaitu hendak memisahkan antara urusan agama dan urusan negara. Tetapi ada pula yang berpendapat, seharusnya pemerintah dalam mengurusi pernikahan siri tidak perlu dengan kriminalisasi, akan tetapi dengan ikut serta memberikan hak-hak yang sama bagi pelaku nikah siri sebagaimana dengan pelaku pernikahan yang dicatatkan, jika di kemudian hari terjadi musibah-musibah dalam pernikahan siri tersebut. Musibah-musibah itu misalnya seperti begini; ketika si suami meninggalkan istrinya begitu saja, maka karena si pasangan ini tidak mencatatkan pernikahan mereka, otomatis si istri yang ditinggalkan tidak dapat menuntut di pengadilan bagi dirinya dan hak waris bagi anaknya, oleh karena bukti pernikahan mereka (surat nikah) tidak ada.

Alasan mereka yang seperti itu yang bagi saya tidak logis. Pertanyaannya, mengapa negara harus ikut-ikut mengurusi pernikahan ketika mereka pada awalnya menolak negara mengurusi pernikahan mereka? Oke, kita kesampingkan dalil logika itu yang nampaknya tidak manusiawi. Mari kita mengandalkan alasan kemanusiaan dan hak asasi. Semisal ketika terjadi kasus demikian, bagaimana negara bisa membuktikan pernikahan mereka? Lewat visum dokter atau tes DNA si anak dan si suami? Tapi apakah tes-tes medis semacam ini dapat ‘mengatakan’ bahwa mereka (pasangan itu) telah menikah? Atau hanya ‘kumpul kebo’ terus jadi anak? Apakah pembuktiannya lewat saksi? Lalu sejauh mana saksi dapat membenarkan? Saksi itu bisa dibuat-buat, tidak ada yang sanggup mengetahui kedalaman dari kejujuran seseorang melalui kasat mata. Statement seorang saksi dapat pula berubah tiap waktu, atau mungkin dibayar untuk membenarkan perkawinan mereka, apa cukup dengan bersumpah “demi Allah saya bersaksi dengan jujur” yang diulangi empat kali, lantas hakim harus mempercayai kesaksian itu dan memutuskan perkara tanpa bukti-bukti lain yang lebih otentik? Jika jawabannya iya, berarti apakah pengadilan dalam kasus-kasus pernikahan siri harus terlebih dahulu diawali dengan pengadilan untuk membuktikan status pernikahan penggugat dan yang digugat? Apakah demikian?

Pertanyaan-pertanyaan di paragraf di atas saya sisakan tanpa jawaban bagi mereka yang mau berpikir. Sekarang kembali ke urusan kriminalisasi bagi mereka yang tidak mencatatkan pernikahannya, ini yang paling banyak mendapat sorotan di mata publik. Oleh karena dinilai tidak manusiawi, tidak menghormati hak asasi manusia, sampai menganggap negara telah bertindak otoriter, karena bertindak represif dengan adanya unifikasi hukum. Makanya di salah satu pondok pesantren khusus perempuan, mereka ramai-ramai menolak RUU nikah siri ini. Bayangkan anak-anak yang hanya dicekoki teks-teks agama dengan penafsiran klasik ala timur tengah, belum mengetahui dinamika pernikahan dan rumah tangga, tidak paham konsep peraturan perundangan dan hukum di negara ini, tiba-tiba ikut berteriak bahwa RUU nikah siri haram, membawa kemudharatan, dan sebagainya.

Saya hanya bisa menggelengkan kepala apalagi ketika dalam perdebatan, ujung-ujungnya mereka cuma berujar, “ya inilah jadinya jika negara tidak memakai hukum Islam sebagai undang-undang.” Naif begitu naif, dalam batin saya berkata. Mari kita telaah lagi dari aspek lainnya mengenai kriminalisasi ini, dan perlu diketahui bahwa di negara muslim (mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam) lainnya, seperti Tunisia, Maroko, dan Turki, sebenarnya telah mempraktikkan undang-undang kriminalisasi bagi rakyatnya yang tidak mencatatkan pernikahan mereka. Hal ini bukan suatu yang baru di dunia muslim, jangan katakan dunia muslim hanya Indonesia dan Arab Saudi saja berdasarkan sebuah stigma bahwa ketiga negara yang saya sebut barusan menerapkan bentuk pemerintahan sekuler. Tingkat hukuman di tiga negara itu jelas berbeda bagi para pelaku nikah siri, dan dampak dari penerapannya juga berbeda. Di satu sisi mereka dapat meminimalisir kasus-kasus seperti kejadian yang dialami perempuan-perempuan korban perceraian yang dihasilkan oleh nikah siri seperti di Indonesia. Tapi di sisi lain banyak perempuan dan laki-laki yang susah untuk menikah, oleh karena undang-undang di negara mereka juga menetapkan jumlah mas kawin yang terbilang mahal bagi orang yang ingin melangsungkan pernikahan, sehingga ketika mereka hendak menikah siri, mereka pun takut dengan hukuman yang akan didapatkan. Maka tak jarang usia pernikahan bagi penduduk di negara-negara tersebut tergolong memasuki usia kepala empat, disebabkan usia mereka dihabiskan untuk memapankan kondisi finansial.

Lalu bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia ini pernikahan sebenarnya sudah sangat mudah dan relatif murah bagi rakyatnya, lantas apa yang dipermasalahkan dengan RUU nikah siri, dan apa susahnya pula untuk mencatatkan pernikahan? Apa karena biaya buku nikah yang melonjak hingga lima ratus ribu rupiah saja? atau apa?

Terus terang mengapa saya menyambut baik kehadiran RUU nikah siri ini adalah karena alasan perlindungan hukum bagi korban. Saya tidak setuju pendapat yang mengatakan jika hukum dibuat bukan karena dampak, sebagaimana yang dikemukakan oleh salah seorang praktisi nikah siri di salah satu stasiun TV ketika ia diwawancarai. Dia menolak adanya RUU tersebut karena menurutnya formulasi suatu hukum bukan karena dampak, bagi saya ia seperti memarjinalkan aspek implikasi dari penerapan hukum. Mungkin benar nikah siri secara hukum agama adalah sah, tetapi ketika pelaku nikah siri yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kasus-kasus seperti yang saya contohkan di atas, lantas bagaimana penyelesaiannya? Apakah kita serta merta menyalahkan perempuan-perempuan dengan kata-kata, “salahnya sendiri mau dinikah siri.” Apakah begitu?

“Itu kan segelintir orang saja.” kalimat seperti ini yang kadang jadi pamungkas. Apakah cukup kita mengabaikan korban demi korban dengan terus melontarkan kalimat demikian. Bayangkan di suatu daerah di mana penduduknya adalah kumpulan perempuan-perempuan tanpa suami dengan anak-anak yang membutuhkan nafkah, sedangkan ibu-ibu mereka berprofesi sebagai perempuan yang gampang dinikahi dan ditinggal pergi, alias menjadikan pernikahan siri sebagai profesi mereka mencari uang. Adakah daerah seperti itu? Jawabannya ada, dan banyak di negara ini. Apakah kita diam saja dan bilang, “Itu kan tinggal orangnya sendiri bagaimana, kalau pendidikannya rendah ya nggak akan bisa memilah dan memilih.” Justru hidup adalah pilihan, apakah para korban itu menerima begitu saja alur hidup mereka sehingga mereka menganggapnya sebagai takdir? Pernahkah kita sesekali mendengar anak perempuan yang dijual oleh orang tuanya sendiri? Apakah itu takdirnya sendiri atau karena lingkungan dan situasi tidak lagi memberikan pilihan-pilihan hidup?

Tapi apa yang dapat diperbuat oleh negara? Negara bukan Tuhan yang bisa menghukumi ini dosa dan tidak dosa, oleh karena itu negara tak lebih dari hanya mengurusi hal-hal formil yang salah satunya dengan membuat undang-undang negara, maka RUU nikah siri semestinya dipandang sebagai wadah perlindungan hukum, bukan sebagai penghalang dari pernikahan yang katanya adalah hak asasi manusia. Jika negara memberikan perlindungan hukum terhadap para pelaku pernikahan, maka sebaiknya negara juga memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku perceraian, korban KDRT, hak waris, dan sebagainya. Atau negara tak perlu berbuat apa-apa?

Jika negara tak perlu berbuat apa-apa, maka setiap satu korban nikah siri muncul, sebaiknya negara cukup mengirimkan doa ke rumah korban tersebut dengan kartu, “Semoga Tuhan selalu memberikan kesabaran dan ketabahan, dan semoga Tuhan mengazab suami anda di hari akhir kelak.”

Ngek2-lah kalau begitu.

oleh: kupret el-kazhiem

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s